KRIMINALITAS

Interogasi dengan ular diduga tak hanya sekali

Ilustrasi petugas memeriksa ular Jali (Ptyas Mucosa/mucosus) di perusahaan eksportir ular di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/11/2018).
Ilustrasi petugas memeriksa ular Jali (Ptyas Mucosa/mucosus) di perusahaan eksportir ular di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/11/2018). | Didik Suhartono /Antara Foto

Penggunaan ular untuk menginterogasi tahanan di Papua diduga bukan hanya terjadi sekali. Padahal, Indonesia telah melarang penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, lewat Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

Pekan kemarin, beredar video polisi menginterograsi tahanan di Jayawijaya, Papua menggunakan ular. Seorang pria yang diduga mencuri ponsel, duduk di lantai dengan tangan terikat, lehernya dililitkan ular.

Sontak, perlakuan ini memancing protes masyarakat. Polisi pun meminta maaf atas tindakan ini dan bakal memberikan sanksi kepada oknum tersebut.

"Hukumannya bisa ada macam-macam, mulai teguran lisan, tertulis, hingga ditahan di tempat tertentu (selama) seminggu, dua minggu, atau tiga minggu," kata Kepala sub bidang penerangan masyarakat Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz, kepada BBC News Indonesia, Senin (11/2/2019).

Suryadi menjelaskan, Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya menyatakan penggunaan ular itu merupakan inisiatif oknum polisi tersebut.

"Mungkin dia secara pribadi dongkol, karena pelaku nggak mau mengaku, padahal banyak saksi melihatnya. Jadi, dia akhirnya menggunakan cara itu (dengan menggunakan ular)," kata Suryadi Diaz.

Polisi berdalih, ular yang digunakan tidak berbisa dan jinak. Bahkan, ular itu pernah digunakan untuk "menyadarkan" mereka yang terjaring karena mabuk akibat menenggak minuman keras di tempat-tempat umum.

"Biasa itu, kalau malam-malam Minggu, kalau banyak orang mabuk yang tertangkap, itu dikasih tunjuk (ular) itu, mereka takut," ungkapnya.

Pengacara Perkumpulan Pengacara HAM (Paham) Papua Veronica Koman mengatakan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga pernah diinterogasi menggunakan ular.

Menurut Veronica, anggota KNPB Sam Lokon, pernah ditangkap aparat kepolisian Polsek KP3 Laut Jayapura pada 9 Januari 2019. Sam disiksa di ruang tahanan yang di dalamnya terdapat ular.

"Dia dipukul, ditendang, ditampar, dipaksa mengaku mencuri motor," kata Veronica kepada CNN Indonesia, Senin (11/2/2019). Menurut Veronica, Sam ditangkap dengan tuduhan mencuri motor. Tapi saat penangkapannya, polisi tidak menunjukkan surat tugas maupun surat penangkapan.

"Jadi ada dua kasus, di Wamena dan KNPB di Jayapura. Teman-teman di Papua mengatakan cukup banyak kasus serupa, ular sering digunakan ketika mereka ditangkap, kami mesti investigasi lagi," kata Veronica.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) memperingatkan bahwa perbuatan oknum polisi itu merupakan tindakan penyiksaan.

Erasmus A. T. Napitupulu, Direktur Program ICJR menjelaskan, Indonesia telah melarang penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, lewat Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Apalagi, tersangka memiliki hak perlindungan tidak disiksa dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas yang dijamin oleh konstitusi.

ICJR meminta Kapolda Papua dan Propam setempat menindak tegas oknum polisi yang bersangkutan, "Kasus ini bukan merupakan kasus disiplin atau etik semata namun sudah merupakan tindak pidana," tulis Erasmus lewat siaran persnya, Senin (11/2/2019).

Selain itu, Polri perlu mengadopsi kebijakan mengenai metode pengumpulan alat bukti yang tidak bertumpu pada keterangan tersangka (pengakuan).

Untuk memastikan Indonesia menjalankan komitmen dalam pengaturan penyiksaan, meminta DPR dan Pemerintah untuk memastikan pidana penyiksaan terakomodir dalam Rancangan KUHP. ICJR meminta kasus ini diusut tuntas dengan potensi penggunaan metode yang sama di kasus lain.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR