KASUS E-KTP

Irman dan Sugiharto benarkan aliran dana e-KTP ke Setya Novanto

Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik Andi Narogong (kanan) bergegas seusai menjalani sidang perdana di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8)
Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik Andi Narogong (kanan) bergegas seusai menjalani sidang perdana di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8) | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Dua terpidana dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri menunjuk Setya Novanto sebagai penerima aliran dana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Irman dan Sugiharto menyatakan uang mengalir ke Novanto lewat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pengakuan Irman dan Sugiharto itu muncul ketika sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (21/8/2017) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Keduanya menyatakan Andi Narogong telah mengalirkan dana proyek e-KTP ke mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR sebesar Rp1,8 triliun.

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Ia telah divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider kurungan 6 bulan pada Kamis (20/7/2017). Majelis hakim juga memutuskan Irman membayar uang pengganti US$500 ribu dikurangi pengembalian US$300 ribu dan Rp50 juta.

Adapun Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus pejabat pembuat komitmen. Ia divonis penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta, subsider 6 bulan penjara. Sugiharto juga diminta membayar uang pengganti US$50 ribu. Jumlah itu dikurangi pengembalian yang sudah dilakukan sebesar US$30 ribu serta mobil Honda Jazz senilai Rp150 juta.

Sugiharto yang hadir sebagai saksi menyatakan, mengetahui soal aliran dana itu setelah mendapat laporan dari Andi Narogong dan Anang Sudihardjo sebagai direktur utama PT Direktur Utama PT Quadra Solution, anggota konsorsium proyek e-KTP.

Saat itu, Anang dan Andi mengatakan kepadanya bahwa pembayaran proyek e-KTP dari negara ke konsorsium PNRI untuk empat termin senilai Rp1,8 triliun, sebagiannya telah diberikan ke Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR.

Aliran dana ke Novanto itu diperkuat oleh Irman yang menyatakan telah menerima laporan dari Sugiharto. Menurut Irman, Sugiaharto melaporkan bahwa Anang telah menyetor termin 1,2,3 ke Andi Narogong. Sugiharto kemudian melaporkan lagi bahwa uang dari Andi itu telah diserahkan ke Setya Novanto.

Selain Setya Novanto, Andi Narogong juga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR lain. Dalam dakwaan Andi Narogong ini, jaksa tak membeberkan secara terperinci nama anggota DPR lain tersebut. Nama terperinci muncul dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang menjelaskan secara detail kalangan Senayan yang menerima beserta besarannya, termasuk Setya Novanto yang disebut kecipratan Rp574,2 miliar.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, jaksa hanya menyebut beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014 diuntungkan sejumlah USD14.656.000 dan Rp44 miliar. Seluruh uang yang diterima Andi, kata jaksa, sebagian diberikan kepada Irman, Diah Anggaraeni, Sugiharto, Setya Novanto, serta kepada anggota DPR RI saat proses penganggaran maupun pada saat pelaksanaan pengadaan tersebut.

Dalam kasus ini, Andi didakwa bersama Setya Novanto merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Andi disebut sering mendapat proyek pengadaan barang di sejumlah lembaga negara karena berteman dekat dengan Setya Novanto.

Setya Novanto beberapa kali membantah telah menerima duit dari proyek e-KTP. KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli lalu. Novanto diduga telah mengkondisikan pengadaan barang dan jasa E-KTP lewat Andi Narogong. Ia diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan E-KTP.

Tak hanya dalam aliran dana e-KTP, nama Novanto pun disebut dalam kasus kesaksian palsu Miryam S. Haryani. Dalam sidang Senin (21/8/2017), pengacara Elza Syarif, pengacara mengatakan bahwa Setya Novanto turut menekan Miryam saat menjadi saksi kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Frangky Tambuwun, Elza mengingat persis bahwa Miryam menceritakan kepadanya tentang tekanan yang diberikan oleh rekan-rekan di DPR. Dua nama yang disebut secara jelas adalah Akbar Faisal serta Jamal Aziz.

Penuntut Umum kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Elza Syarif. Dalam berkas itu, Elza mengatakan bahwa Miryam menceritakan pernah dipanggil oleh beberapa wakil rakyat seperti Setya Novanto, Chairuman Harahap, Markus Nari, Jamal Aziz dan Akbar Faisal. Pada kesempatan itu, Miryam merasa diadili dan dituding berkhianat lantaran membeberkan aliran yang terkait korupsi KTP elektronik.

Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai isi BAP tersebut, Elza mengaku lupa dan tidak ingat persis nama-nama para pihak yang disebut menekan Miryam tersebut. Meski demikian, dia tetap yakin bahwa ada suasana tidak nyaman yang dirasakan oleh Miryam di DPR.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR