Ironi KPK, dipuja dunia dipreteli politisi

Perwakilan dari Crime Prevention and Criminal Justice UNODC Tanja Santucci (kanan) memberikan keterangan tentang ulasan implementasi  UNCAC di Jakarta, Senin (9/10/2017).
Perwakilan dari Crime Prevention and Criminal Justice UNODC Tanja Santucci (kanan) memberikan keterangan tentang ulasan implementasi UNCAC di Jakarta, Senin (9/10/2017). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Konvensi pemberantasan korupsi tingkat dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai KPK sebagai teladan (best practice) dalam pemberantasan korupsi. Lembaga dengan nama resmi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) itu mengulas kerja KPK dalam membasmi pencuri harta publik.

Negara pengulas kali ini adalah Yaman dan Ghana. Direktur antikorupsi pada Commision of Human Rights and Administrative Justice, Ghana, Charles Adombire Ayamdoo mengatakan ulasan ini adalah mekanisme untuk bertukar info tentang pengalaman dan hambatan yang dihadapi masing-masing negara.

Tanja Santucci, petugas bidang pencegahan kejahatan peradilan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengatakan, ulasan dari negara lain akan membantu pelaksanaan dan pengembangan di Indonesia.

"Cakupan UNCAC sangat luas, maka sangat penting untuk negara-negara yang meratifikasi UNCAC berdiskusi tentang masalah dan hambatan yang dihadapi," kata dia seperti dikutip dari laman KPK, Senin (9/20/2017).

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, ulasan UNCAC ini menjadi momentum strategis untuk menambal celah undang-undang dan aturan yang mungkin masih bisa dieksploitasi oleh para koruptor.

Ulasan dari UNCAC memberikan 32 rekomendasi. Sebanyak 8 rekomendasi difokuskan pada aspek peraturan seperti Undang-undang Tipikor, KUHP, dan KUHAP.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, KPK sudah menindaklanjuti 8 rekomendasi UNCAC. Hasilnya, memasukkan rencana revisi UU Tipikor, KUHP, dan KUHP ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Syarif menjelaskan, rekomendasi terkait peraturan itu belum ditindaklanjuti seluruhnya. KPK melihat, justru kendalanya datang dari DPR.

Tapi, rancangan yang sudah disusun dan diserahkan ke DPR itu malah tidak masuk ke dalam Prolegnas. Dalam Prolegnas 2017, aturan ini juga absen.

"Jadi itu ndak dijadikan prioritas, padahal itu seharusnya prioritas. Kemenkum HAM sudah masukan draft-nya ke DPR," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Senin (9/10/2017).

Ironis. Lembaga anti rasuah tersebut malah coba dipreteli oleh berbagai pihak. Salah satunya DPR. Mereka ingin merevisi Undang-undang KPK. Menurut Syarif, harusnya yang diubah adalah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bukan Undang-undang KPK.

"Ini yang gatal yang mana, yang digaruk yang mana. Malah berbeda," kata Laode seperti dikutip dari rappler.com.

Undang-undang KPK memberikan dasar dan kewenangan KPK dalam bekerja. Dalam perjalanannya, DPR berkali-kali ingin merevisi UU KPK. Menurut catatan detikcom, nafsu mengebiri KPK itu sudah diketahui sejak 2010.

Pada 26 Oktober 2010, Komisi Hukum DPR mulai mewacanakan revisi UU KPK. Hingga tahun ini, DPR setidaknya menyoal empat hal. Mulai dari penyadapan, dewan pengawas, SP3, hingga pengangkatan penyelidik dan penyidik.

Bahkan, Pansus Hak Angket terhadap KPK mengklaim KPK menyimpang. Mereka hendak membawa hasil Pansus ke Presiden Joko 'Jokowi' Widodo agar revisi aturan itu bisa dilaksanakan.

Tapi Jokowi menolak tegas. "Kita tahu itu wilayahnya DPR, pansus itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu itu domainnya ada di DPR. Sudah," katanya, Rabu (20/9/2017).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR