MEDIA SOSIAL

Istri nyinyir di medsos, rusak karier suami di militer

Prajurit TNI AD mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).
Prajurit TNI AD mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). | M Risyal Hidayat /Antara Foto

Akibat istri nyinyir di media sosial (medsos), rusak karier suami yang dibangun selama ini. Itulah yang terjadi pada tiga anggota militer TNI: Kolonel Kav Hendi Suhendi, Sersan Z, dan Peltu YNS. Mereka dicopot dari jabatannya.

Gara-garanya, istri dari masing-masing anggota tersebut berkomentar negatif atas penusukkan yang terjadi kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto, pada Kamis (10/10/2019) lalu.

Irma Zulkifli Nasution (IPDN), istri dari Hendi, misalnya menuliskan "Jangan cemen pak. Kejadianmu, tak sebanding dengan berjuta nyawa yang melayang." di kolom Facebook (FB) miliknya.

Atau FS, istri dari Peltu YNS, menulis di FB nya dengan kata-kata yang jauh lebih tidak pantas.

"Jangan-jangan ini cuma dramanya si wir (Wiranto)...Tapi kalo memang benar ada penusukan, mudah-mudahan si penusuk baik-baik aja dan selamat dari amukan polisi, buat yang ditusuk semoga lancar kematiannya," tulis FS.

Bukan hanya dicopotnya jabatan saja. Pun demikian, karena mereka dianggap telah melakukan tindak indisipiner, pihak TNI memberikan hukuman tambahan. Yakni berupa kurungan selama 14 hari karena dianggap telah melakukan pelanggaran ringan.

Itu yang terjadi kepada dua anggota TNI dari Angkatan Darat, Hendi dan Z. Sanksi ini diambil karena keduanya telah dianggap memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yaitu hukum disiplin militer.

"Kepada Kolonel HS sudah saya tandatangani surat perintah lepas jabatannya dan ditambah hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari," ucap Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, dalam detikcom.

"Begitu juga dengan Sersan Z, telah dilakukan surat perintah melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer."

Tak sampai di situ, pihak TNI AD pun mendorong agar dua istri tersebut diproses melalui peradilan umum. Sebab Irma maupun LZ berstatus warga sipil dan diduga melanggar UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum karena memang status 2 individu ini masuk dalam ranah peradilan umum," ujar Andika.

Ini tentu saja pukulan telak bagi kedua anggota tersebut, khususnya bagi Hendi. Pasalnya, dia adalah anggota dengan pangkat strategis, perwira menengah (pamen). Satu tingkatan lagi, dia akan menyandang status brigadir jenderal.

Hingga Jumat (11/10) kemarin, Hendi masih menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1417/Kendari. Hendi baru diangkat menjadi Dandim Kendari pada Senin (19/8) lalu. Artinya, belum dua bulan, ia terpaksa harus meninggalkan kursi jabatannya itu.

Andika mengatakan upacara pencopotan jabatan Komandan Kodim Kendari, Kolonel HS akan digelar Sabtu (12/10). Upacara pencopotan Kolonel HS akan dipimpin langsung oleh Pangdam Hasanuddin, Mayjen TNI Surawahadi.

"Besok (Kolonel HS) akan dilepas oleh Panglima Kodam di Makassar karena masuk di Kodam Hasanuddin yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara," kata Andika.

Menunggu nasib lain

Apa yang dialami oleh Hendi dan Sersan Z juga berlaku bagi Peltu YNS. TNI AU, tempat YNS bertugas, sudah menguhukum anggotanya itu dengan membebastugaskan dari jabatannya dari anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya, serta ditahan.

YNS dianggap telah melanggar UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sementara itu, FS dilaporkan ke Polres Sidoarjo karena melanggar UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal penyebaran kebencian dan berita bohong.

"Dalam urusan politik, posisi prajurit TNI AU dan Keluarga Besar Tentara sudah jelas, netral. KBT dilarang berkomentar, termasuk di mesos yang berdampak pendiskreditan pemerintah atau simbol-simbol negara," tulis keterangan resmi TNI AU.

Selain pencopotan dari jabatannya dan dikurung, YNS pun berpotensi dipecat dari posisi sebagai anggota TNI AU. Hal itu disampaikan oleh Komandan Lanud Muljono Surabaya, Kolonel Pnb Budi Ramelan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Peltu YNS dibebastugaskan terlebih dahulu," kata Budi dalam Surya.com (h/t Kompascom).

Nantinya laporan hasil pemeriksaan awal itu akan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. "Apakah pemecatan atau sanksi lainnya itu semua keputusan dari pimpinan," lanjut Budi.

Budi mengungkapkan, hasil keputusan dari pihak pimpinan kemungkinan baru akan tiba Senin (14/10/2019) mendatang. "Saat ini Peltu YNS masih dibebastugaskan saja. Belum dilakukan pemecatan," jelas Budi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR