PEMILU 2019

Isu ekonomi dalam debat pamungkas pilpres

Sejumlah kapal melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/3/2019).
Sejumlah kapal melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/3/2019). | Aprillio Akbar /AntaraFoto

Rangkaian kampanye terbuka Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan berakhir Sabtu (13/4/2019). Penutupan itu akan ditandai dengan agenda debat calon presiden (capres) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Tema yang diangkat pada Sabtu malam nanti adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan industri.

Kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 optimistis jagoannya bakal menjalani debat dengan sangat baik, disokong oleh pengalaman memimpin selama empat tahun terakhir.

“Pengalaman Jokowi sangat konkret, makanya mampu mengubah Indonesia menjadi iklim yang sangat menarik bagi investasi,” ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, dalam KOMPAS.com.

Sementara, kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 saat ini tengah sibuk mempersiapkan materi debat melalui pendalaman bersama para pakar.

Tak ada strategi maupun pembagian tugas yang spesifik antara Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said berdalih kedua calonnya nanti akan saling mengisi, Prabowo dengan solusi strategis sementara Sandiaga sebagai eksekutor.

“Pak Prabowo memahami fundamental issue dan solusi strategisnya. Pak Sandi pelaku ekonomi yang paham detail eksekusinya. Jadi pasangan ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain,” kata Sudirman.

Gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam debat esok malam sebenarnya sudah tercermin dari pola kampanye kedua calon ini.

Kubu 01 sudah pasti akan memaparkan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang ditopang pembangunan infrastruktur selama empat tahun ke belakang.

Sedang kubu 02 akan lebih banyak menyerang dengan persoalan utang-utang yang menumpuk serta masuknya investor asing akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

Di luar perdebatan yang sudah terbaca itu, kedua pasangan calon diharapkan bisa membahas persoalan yang lebih substansial. Direktur Eksekutif Center of Reform in Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut sejumlah isu substansial yang penting diungkap oleh para kandidat.

Pertama, adalah upaya mereka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini tertahan di kisaran 5 persen.

Padahal, pemerintah menargetkan pada 2038 Indonesia masuk kategori negara berpenghasilan tinggi. Untuk mencapai target itu, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 7 persen setiap tahunnya.

“Kalau hanya tumbuh 5 persen terus, kita akan masuk ke jebakan kelas menengah (middle-income trap),” kata Faisal dalam KONTAN.

Ada beberapa upaya yang mungkin dilakukan, pertama adalah dengan merevitalisasi industri manufaktur. Menurut Faisal, pengembangan industri ini adalah kunci menggenjot pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja formal serta menjangkau pekerja dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Korea Selatan. Catatan CORE menunjukkan, tingkat pertumbuhan industri manufaktur di negara tersebut mencapai 4,35 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi mereka sebesar 3,06 persen.

Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan pergerakan ekonominya.

Kedua, kedua kandidat perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi digital dan pengaruhnya terhadap industri dalam negeri. Hal ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi digital yang tak seimbang dengan pertumbuhan lini produksi.

Padahal, produsen dalam negeri—termasuk UMKM—di Indonesia cukup tinggi. Akibatnya, marketplace yang terbentuk hanya berguna untuk memasarkan barang-barang produksi luar negeri, bukan sebaliknya.

Google dan Temasek memprediksi nilai pasar ekonomi internet untuk empat jenis bisnis digital (e-commerce, online travel, online media, dan ride-hailing) di Asia Tenggara pada 2018 mencapai $72 miliar AS atau melonjak 45,5 persen dari tahun sebelumnya.

Online travel penyumbang nilai valuasi (Gross Merchandise Value) terbesar, yakni $30 miliar AS. Nilai pasar ekonomi internet diprediksi akan melejit sampai 2025, tepatnya hingga $240 miliar AS dan didominasi oleh e-commerce sebesar $102 miliar AS dan online travel sebesar $78 miliar AS.

Ketiga, ketimpangan antarwilayah yang ditunjukkan melalui GINI Ratio. Hingga 2018, distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa masih mendominasi dibanding pulau-pulau lain di Indonesia.

PDRB di Pulau Jawa mencakup 59 persen PDB Nasional. Angka itu tidak berbeda jauh dengan distribusi PDRB pada 1998.

Keempat, terkait dengan persoalan tingginya suku bunga kredit dan defisit transaksi berjalan (current account deficit) dalam beberapa tahun terakhir.

Tingginya suku bunga menyebabkan penyerapan kredit oleh pengusaha di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dihimpun CORE pada 2017, tingkat kredit domestik di Indonesia hanya 38,7 persen dari total PDB.

Jumlah itu lebih rendah jika disandingkan dengan tingkat kredit berbanding PDB di Filipina yang sebesar 47,7 persen, Vietnam 130,7 persen, Singapura 128,2 persen, dan Thailand 143,7 persen.

Sementara, posisi defisit transaksi berjalan pada 2018 telah mencapai $31 miliar AS atau sekitar 2,98 persen terhadap PDB. CAD diyakini menjadi salah satu faktor yang memberatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai $6 miliar AS dituding sebagai penyebab terbesar besarnya ruang CAD Indonesia saat ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR