PILKADA KALTIM 2018

Isu ijon dana kampanye menerpa para cagub Kaltim

Foto ilustrasi. Kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur.
Foto ilustrasi. Kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur. | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Isu lingkungan hidup yang menyorot empat calon gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) belum mereda. Setelah komitmennya pada lingkungan hidup diragukan, kini muncul kecurigaan main mata antara para kandidat gubernur dengan korporasi industri alam.

"Ada potensi ijon seluruh kandidat ini," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang, di Balikpapan, Senin (19/3/2018).

Pradharma mengatakan, empat kandidat pilgub Kaltim membutuhkan dana segar untuk kampanye di seluruh kota/kabupaten. Berdasarkan pengalamannya selama ini, ia memperkirakan total dana kampanye mencapai Rp20 miliar hingga Rp100 miliar.

Sokongan dana korporasi industri tambang dan perkebunan, lanjutnya, menjadi salah satu cara para kandidat gubernur untuk memperoleh dana segar. Apalagi, kata Pradharma, para kandidat pun memiliki sejarah erat dengan keberadaan industri tambang di Kaltim.

Pradharma mencontohkan cagub Syaharie Jaang yang merupakan wali kota Samarinda. Ibu kota Kaltim ini salah satu kota di provinsi tersebut yang paling masif menerbitkan izin usaha pertambangan.

Demikian pula cagub Isran Noor yang memimpin Kabupaten Kutai Timur pada 2009-2015. Cagub Partai Gerindra dan PKS ini juga obral perizinan tambang batu bara dan perkebunan di Kutai Timur.

Adapun cagub Rusmadi Wongso dianggap gagal menertibkan karut marut perizinan pertambangan yang justru dinyatakan non-clear and clean. Padahal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis data 826 IUP yang menyalahi ketentuan perundangan.

Sebagai sekretaris daerah Pemprov Kaltim, Pradharma berpendapat bahwa cagub asal PDIP dan Hanura ini semestinya segera mencabut izin tambang yang bermasalah.

"Sekprov Kaltim semestinya bisa langsung mencabut izin tambang yang non-CNC. Tapi hingga sekarang tidak dilakukan," sesalnya.

Cagub Andi Sofyan Hasdam pun tidak luput dari kritikan pedas para penggiat lingkungan. Pradharma menuding mantan wali kota Bontang ini sebagai kepanjangan tangan Ketua Golkar Kaltim, Rita Widyasari.

Rita, eks bupati Kutai Kartanegara, tersangkut kasus korupsi perizinan perkebunan dan pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Rita sebagai tersangka suap, gratifikasi, dan cuci uang.

"Sofyan Hasdam memang tidak terbitkan izin tambang di Bontang. Tapi kita tahu semua, dia adalah Plt Ketua Golkar Kaltim. Kita tahu bahwa operasional partai ini ditopang industri tambang dan perkebunan lewat Rita Widyasari," ungkapnya.

Seluruh fakta ini membuat Jatam kian pesimistis dengan upaya penyelamatan lingkungan di Kaltim. Pradharma menilai empat kandidat di atas tidak memiliki komitmen tegas dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kaltim.

Luas wilayah Kaltim adalah 12,7 juta hektare, 43 persennya didominasi kawasan industri pertambangan. Sementara pertumbuhan luas perkebunan kelapa sawit kian masif hingga 29 persen, disusul hutan tanaman industri (3,5 persen), hak pemanfaatan hutan (3,4 persen), dan permukiman.

"Kaltim ini defisit ruang terbuka hijau dan kelola masyarakat," paparnya.

Idealnya, Kaltim memiliki 30 persen ruang terbuka hijau berupa hutan primer. Masyarakat juga harus memperoleh area kelola perekonomian rakyat berupa lahan pertanian. "Kita malah defisit soal kepemilikan kawasan menjadi kelola perekonomian rakyat," sesalnya.

Sejauh ini, Jatam Kaltim menyatakan mosi tidak percaya terhadap empat kandidat dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Keberadaan para kandidat hanya merupakan pro status quo pemerintahan sebelumnya.

"Kami pesimistis dan menegaskan mosi tidak percaya pada mereka," tegas Pradharma.

Rusmadi pun membantah melakukan main mata. Rusmadi berdalih wewenangnya terbatas soal penertiban izin 807 IUP non-CNC rekomendasi Kementerian ESDM.

Lantas selama menjabat, ia mengaku sudah merekomendasikan penutupan izin pertambangan ini kepada gubernur petahana Awang Faroek Ishak. "Sudah saya sampaikan pada gubernur, kapolda dan kejaksaan," papar lelaki yang memimpin tim evaluasi izin pertambangan Kaltim ini.

Sesuai Undang Undang, wewenang pencabutan izin pertambangan yang dianggap menyalahi ketentuan ada pada gubernur. Provinsi diserahi mandat pengawasan terhadap izin pertambangan batu bara Kaltim yang jumlahnya mencapai 1.303 izin.

"Bila saya terpilih jadi gubernur tentu akan lebih mudah melakukan tindakan tegas," tutupnya.

Meski begitu, Rusmadi tak memungkiri bahwa Kaltim masih tergantung eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan guna memacu pembangunan. Secara bertahap, eksploitasi pertambangan digantikan industri perkebunan kelapa sawit berikut turunannya.

"Kebun sawit menjadi masa depan Kaltim, menyerap tenaga kerja masyarakat," paparnya.

Namun Rusmadi mengklaim ada pengawasan ketat agar tak merusak lingkungan. Saat ini, Kaltim sudah menerbitkan izin untuk 2,3 juta hektare perkebunan di kota/kabupaten. Namun realisasi di lapangan hanya terdapat 1,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.

"Keberadaan kebun sawit memang dibutuhkan, namun pengawasan juga harus ditingkatkan. Bila menyalahi peruntukannya harus dilakukan penindakan tegas," ujarnya.

Sementara Sofyan Hasdam mengklaim satu-satunya kandidat yang bersih dari sejarah pertambangan dan perkebunan dalam periode jabatan. Ia sempat menjabat wali kota Bontang dua periode 2001-2009 dan 2009-2011.

"Mana ada tambang dan perkebunan di Bontang? Tidak saya berikan izin," paparnya.

Sofyan menegaskan, pembangunan Kaltim membutuhkan modal besar dalam merangsang laju perekonomian. Namun kepentingan rakyat, menurutnya, menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

"Jangan sampai ada pertambangan yang mengepung kota. Akibatnya adalah bencana lingkungan bagi masyarakat," tuturnya.

Sektor industri pertambangan harus dikelola profesional dengan mengindahkan prosedur yang sudah digariskan pemerintah. Salah satu persyaratan utamanya adalah keberadaan izin analisa dampak lingkungan (amdal) dan alokasi jaminan dana reklamasi.

"Kalau izin amdal tidak memenuhi syarat, jangan diberikan izinnya. Kalau sesuai prosedur akan mengurangi dampak negatif penerbitan izin pertambangan," ungkapnya.

Sofyan juga menampik bila pencalonannya ini dikaitkan dengan keberadaan industri pertambangan di Kaltim. Apalagi bila dikaitkan dengan Rita yang tersangkut kasus korupsi perizinan perkebunan dan pertambangan di Kutai Kartanegara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR