INTERNASIONAL

Isu Palestina jadi prioritas Indonesia di Dewan Keamanan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menlu Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menlu Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018). | Widodo S Jusuf /Antara Foto

Indonesia telah resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Posisi di Dewan Keamanan PBB itu akan membuat diplomasi Indonesia berjalan dengan lebih praktis dan efektif, termasuk menegaskan dukungannya bagi perjuangan rakyat Palestina.

Presiden Joko Widodo mengatakan, perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan merupakan agenda prioritas yang akan didorong Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bansa (DK PBB).

"Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas pada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas dalam Dewan Keamanan PBB," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 12 Juni 2018.

Jokowi menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk mempersiapkan diri dalam enam bulan ke depan sembari menunggu keanggotaan Indonesia yang aktif mulai 1 Januari 2019 mendatang.

"Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) merupakan sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang dari diplomat-diplomat Indonesia.

Menurut Presiden, beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia antara lain kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. Indonesia juga terpilih karena rekam jejak dan kontribusinya dalam menjaga perdamaian dunia.

Pertimbangan lain, kata Presiden, adalah independensi politik dan netralitas politik luar negeri Indonesia. kata Jokowi, Indonesia juga dianggap memiliki peran dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Indonesia resmi menjadi satu dari lima anggota tidak tetap (non-permanen) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), Jumat (8/6/2018). Dalam Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Indonesia meraih 144 suara dan mengalahkan pesaing dari kawasan Asia Pasifik lainnya, Maladewa (46 suara). Total 190 dari 193 anggota PBB yang hadir dalam sidang tersebut.

Bersama empat negara lain--Afrika Selatan, Belgia, Jerman, dan Republik Dominika--Indonesia akan mengemban tugas sebagai anggota non-permanen DK-PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Mereka menggantikan Bolivia, Belanda, Ethiopia, Kazakhstan, dan Swedia yang habis masa baktinya akhir tahun ini.

Indonesia mengusung slogan true partner of world peace. Menlu Retno mengatakan dengan slogan itu, Indonesia bertekad melanjutkan kontribusi di bidang perdamaian.

Retno juga menegaskan keberpihakan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina. Retnno mengatakan bahwa isu Palestina akan selalu menjadi prioritas utama yang akan diperjuangkan Indonesia.

"Presiden telah memberikan arahan langsung agar isu Palestina menjadi prioritas," ucap Retno. "Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada perubahan atau bahkan justru terjadi penebalan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai atau berjuang untuk merebut hak-hak Palestina."

Dalam keanggotaannya nanti, Indonesia setidaknya telah melihat adanya peluang bagi upaya ini. Menteri Retno mengatakan bahwa Indonesia dapat memberikan dorongan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi damai yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB selama ini.

"Kita ingin mendorong agar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina yang jumlahnya cukup banyak dan saya kira kalau kita bicara mengenai elemen dari resolusi-resolusi tersebut sudah cukup kaya sehingga dorongan kita agar resolusi tersebut dapat diimplementasikan," ujar Retno.

Selain itu, Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota lainnya untuk kembali memulai pembicaraan masalah perdamaian ini. Retno menyebut bahwa belakangan, upaya-upaya pembicaraan damai serupa itu tampak terhenti.

"Kita melihat bahwa negosiasi dalam rangka perdamaian sudah cukup lama terhenti. Kita akan mencoba mencari jalan, tentunya ini tidak hanya dilakukan Indonesia sendiri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi kita akan berbicara dengan negara anggota lainnya agar mendorong dimulainya pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah perdamaian ini," kata Retno.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR