JAMINAN KESEHATAN

Iuran BPJS Kesehatan mestinya naik tahun lalu

Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai per 2 Januari 2019 sebanyak 208.053.613 jiwa.
Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai per 2 Januari 2019 sebanyak 208.053.613 jiwa. | Didik Suhartono /Antara Foto

Pemerintah akhirnya menyetujui usulan kenaikan tarif iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Meski belum pasti kapan berlaku, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan usulan itu akan diformulasikan berdasarkan proyeksi peningkatan jumlah peserta, jumlah iuran, dan lain-lain.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengacu pada rujukan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam temuan tersebut, tuturnya, terdapat ketidaksesuaian besaran iuran dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Di samping itu, pemerintah juga berjanji akan memperbaiki seluruh elemen dari penyelenggaraan sistem JKN demi mencegah fraud atau kecurangan klaim. Tanpa reformasi sistem, menurut Sri Mulyani, kenaikan iuran hanya akan sia-sia.

"Perbaikan sistem adalah salah satu fondasi paling penting," ucap Sri Mulyani.

Jika mengacu pada amanat Perpres No. 28 Tahun 2018, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Iuran mestinya naik sejak 2018 karena maksimal ditinjau dua tahun sekali mulai 2016.

Penyesuaian iuran terakhir dilakukan pada 2016 yang dimuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Melalui beleid itu, iuran peserta kelas I berubah dari Rp59.500 ke Rp80 ribu, kelas II berubah dari Rp42.500 ke Rp51 ribu, dan kelas III naik dari Rp25.500 ke Rp30 ribu.

"Jadi kalau defisit, ya penerimaannya ditingkatkan. Ditinjau paling lama dua tahun itu ya pertimbangan inflasi dan artinya naik iurannya,” kata Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, kepada Beritagar.id, Kamis (1/8/2019).

Soal kenaikan ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memiliki usulan formula hitung-hitungan agar defisit senilai Rp28 triliun itu bisa ditutupi. Usulan angka ideal iuran BPJS Kesehatan adalah Rp60.514 per orang.

Jika dihitung per segmen, premi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III adalah Rp 42.714 per orang per bulan, kelas II Rp 80.409, dan kelas I Rp 130.805.

Sedangkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah akan lebih rendah, sebesar Rp 35.000 per orang per bulan.

Jumlah iuran tidak ideal

Menurut pandangan Pakar Jaminan Sosial, Hasbullah Thabrany, defisit di BPJS Kesehatan disebabkan oleh iuran yang kecil dan tidak konsistennya pemerintah menjalankan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan defisit disebabkan oleh gap antara iuran ideal dengan iuran dari golongan Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan.

Golongan ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri yang setiap bulannya dikutip iuran 5 persen dari gaji pokok per bulan dengan ketentuan: 3 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 2 pesen dibayar oleh peserta.

Ia mengkritik aturan tersebut tidak adil karena gaji pokok jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti lebih rendah dari gaji utuh (take home pay) yang diterima setiap bulannya.

Ia juga menyayangkan pihak BPJS yang selalu menyalahkan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebagai penyebab utama defisit. Padahal menurutnya, defisit terjadi karena iuran yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Dari awal perumusan iuran BPJS itu sudah salah hitung. Iuran itu hanya sepertiga dari perhitungan yang ideal. Padahal ada jutaan PNS yang take home pay-nya lebih besar dari gaji pokoknya, tapi bayar iuran kecil," ujarnya kepada Beritagar.id, Kamis (1/8/2019).

Sudah sewajarnya, lanjutnya, pemerintah sebagai garda terdepan menjalankan amanat UUD 1945 yang memuat dasar hak konstitusional warga negara atas Jaminan sosial. BPJS adalah sarana melaksanakan JKN untuk melayani hak dasar rakyat di bidang kesehatan.

"Banyak cara yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan menekan pengeluaran BPJS. Pemerintah harus konsisten menjalankan UUD 45, jangan sampai pemerintah melanggar sumpahnya sendiri," jelasnya.

Besaran iuran BPJS Kesehatan yang tidak sesuai perhitungan aktuaria kerap menjadi kambing hitam defisit keuangan yang dialami lembaga yang bernama lama PT Asuransi Kesehatan (Persero) tersebut.

Pada 2014 atau tahun pertamanya, neraca keuangan BPJS Kesehatan defisit Rp3,3 triliun dan membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015. Tren ini berulang pada 2016 dan 2017 ketika defisitnya menyentuh Rp9,7 triliun dan Rp9,75 triliun. Dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juli lalu sempat terungkap bahwa BPJS Kesehatan diproyeksi mengalami defisit anggaran hingga Rp28 triliun.

Melihat fakta ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menggelar rapat koordinasi untuk menyusun strategi penyelamatan BPJS dari jurang kebangkrutan meski BPJS tidak diwajibkan mencetak laba. Tetapi, defisit yang dicatat juga tidak bisa disepelekan. Salah-salah urus, negara bisa menanggung kerugian.

Berdasarkan PP Nomor 87 Tahun 2013 juncto PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Aset Jaminan Sosial Kesehatan pasal 38 menyebutkan dalam hal aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan Bernilai Negatif maka pemerintah dapat melakukan tindakan khusus, antara lain; penyesuaian besaran iuran, pemberian suntikan dana tambahan dan penyesuaian manfaat.

Tahun lalu Kementerian Keuangan telah menyuntikan dana tambahan senilai Rp10,25 triliun lewat alokasi APBN 2018. Injeksi itu dilakukan dua kali dengan jumlah sebesar Rp4,99 triliun pada 24 September, serta Rp5,26 triliun pada 5 Desember 2018.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR