Izin angkutan daring masih berlaku hingga 1 November 2017

Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) dan pengemudi becak motor (bentor) melakukan "sweeping" transportasi berbasis daring atau online di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/9/2017).
Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) dan pengemudi becak motor (bentor) melakukan "sweeping" transportasi berbasis daring atau online di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/9/2017). | Abriawan Abhe /ANTARAFOTO

Penolakan terhadap keberadaan transportasi daring terus meluas ke sejumlah daerah di Nusantara. Setelah Bandung, Sukabumi, Cirebon di Jawa Barat; Makassar di Sulawesi Selatan; dan Magelang di Jawa Tengah, penolakan juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ribuan sopir angkutan umum turun ke jalan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menutup kantor perwakilan dan menyetop operasional transportasi berbasis aplikasi itu di Balikpapan.

"Ini bukan soal kami takut bersaing. Ada lebih dari 10 perusahaan taksi di Balikpapan. Kami hanya tidak bisa terima kalau ada angkutan umum izinnya berbeda," sebut seorang sopir Taksi Mawar, Ahmad S, dalam lansiran KOMPAS.com.

Merespons protes tersebut, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, berjanji akan menutup kantor-kantor pengelola aplikasi transportasi daring dalam waktu dekat. Hanya saja, penutupan itu tak langsung menyelesaikan masalah.

"Kantornya bisa tutup. Tapi kan layanan aplikasinya gak bisa karena layanan aplikasinya di Jakarta. Kita sudah jelaskan sama yang demo kita gak bisa tutup aplikasinya karena itu di Jakarta semuanya," sebut Rizal.

Di sisi lain, petisi untuk mendukung transportasi daring yang digagas sebagian warga Balikpapan dalam Change.org semakin ramai dikunjungi. Hingga Jumat (13/10/2017) siang, petisi yang dibuat tiga hari sebelumnya itu sudah memperoleh 9.741 tanda tangan.

Di Bandung, Jawa Barat, desakan warga yang mendukung transportasi daring yang semakin deras membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah sikapnya.

Semula, Pemprov Jawa Barat mendukung aspirasi Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) untuk membekukan operasional transportasi daring di Bandung dan sekitarnya sebagai ganti dari ancaman demo angkutan umum pada 10 hingga 13 Oktober 2017.

Belakangan, Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah, mengatakan pihak Dishub Jabar hanya memberikan sosialisasi dan imbauan untuk tidak beroperasi sementara.

Pasalnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan itu. Domain tentang pengaturan angkutan sewa khusus atau daring sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Abduh mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang berisi usulan penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau daring dan peraturannya.

Mewakili pemerintah pusat, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, menegaskan aturan transportasi daring masih berlaku hingga 1 November 2017, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Beleid itu merupakan revisi dari aturan sebelumnya. Tak lama berselang, enam pengemudi taksi daring menggugat aturan itu melalui perkara Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung (MA). MA kemudian mengabulkan gugatan dengan mencabut 18 pasal dalam peraturan itu karena dinilai bertentangan.

Putusan dikeluarkan pada 20 Juni 2017 dan berlaku efektif 90 hari setelah diterima Kementerian Perhubungan pada 1 Agustus 2017. Artinya, Permen 26 masih akan berlaku sampai 1 November.

Pemerintah saat ini tengah menyusun aturan baru pengganti 18 pasal yang dianulir MA sebagai dasar hukum operasi transportasi daring.

"Kalau tidak, maka per-1 November pilihannya cuma ada dua, kalau dia mau legal harus masuk ke taksi regular atau angkutan sewa yang umum, tapi kalau mau operasi seperti sekarang akan jadi ilegal namanya, karena enggak ada aturannya," kata Sugihardjo dalam detikcom, Kamis (12/10/2017).

Pengamat Transportasi, Danang Parikesit, mengusulkan pengaturan transportasi daring untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan pengaturan di daerah, menurut Danang dalam BBC Indonesia, maka akan lebih mudah mencegah gesekan antar-kelompok masyarakat yang setuju dan menentang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR