TELEKOMUNIKASI

Izin First Media batal dicabut usai ajukan proposal perdamaian

Menkominfo Rudiantara (kiri) menyampaikan paparannya pada rapat kerja dan dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Menkominfo Rudiantara (kiri) menyampaikan paparannya pada rapat kerja dan dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Perseteruan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan PT First Media Tbk (KBLV) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mulai mereda, usai diajukannya proposal perdamaian oleh anak usaha Lippo Grup tersebut.

Dalam proposal perdamaian tersebut, First Media mengajukan permohonan penundaan pembayaran (restrukturisasi) utang untuk pembayaran izin frekuensi. Kominfo pun akhirnya menunda untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan izin frekuensi radio 2,3 GHz kepada First Media dan PT Internux (Bolt).

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan awalnya SK pencabutan izin rencananya akan dikeluarkan pada Senin, 19 November 2018. Penyebabnya, kedua perusahaan tersebut tidak membayar atas izin frekuensi 2,3 GHz selama 24 bulan berturut-turut hingga batas jatuh tempo yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 17 November 2018.

Namun Senin lalu, proposal perdamaian dari kedua perusahaan itu masuk ke Kominfo. "Mereka menjanjikan dan berkomitmen pada September 2020 semuanya sudah lunas," kata Ferdinandus saat dihubungi Beritagar.id, Senin (20/11/2018).

Adapun kewajiban pembayaran frekuensi pada tahun 2016 dan 2017 yang belum dibayarkan oleh First Media adalah Rp364 miliar, sementara PT Internux sebesar Rp 343 miliar.

Ferdinandus mengatakan rapat yang digelar di tingkat Kominfo belum mendapatkan kesimpulan hingga hari Senin berakhir.

Rencananya, rapat akan kembali digelar hari ini Rabu (21/11). Ia mengatakan dalam rapat, masih dipertimbangakan pilihan mana yang paling baik bagi iklim industri telekomunikasi dan bagi pelanggan.

"Kalau kita terima proposal itu, mungkin akan kami perketat lagi syaratnya, misal jadi bukan September 2020, tapi lebih cepat," kata Ferdinandus.

Sementara itu, PT Jasnita Telekomindo yang juga operator Broadband Wireless Access (BWA) yang turut menunggak BHP frekuensi, tidak melakukan langkah serupa seperti yang ditempuh oleh First Media dan Bolt.

Fernandus menyebut First Media telah mencabut gugatannya di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) yang sempat didaftarkan di PTUN Jakarta pada 2 November kemarin.

"Ini salah satu niat baik yang kami lihat dari First Media," ujarnya.

Sebelumnya gugatan tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI).

Isi gugatan First Media ini agar menunda pelaksanaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Kemudian, menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR.

Saat ini, First Media menggunakan frekuensi 2,3 GHz di zona 1 yaitu Sumatera bagian utara, Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Sementara Internux lewat produk mereka, Bolt, di zona 4 Jabodetabek dan Banten.

Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dinyatakan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan jika kedua perusahaan berkomitmen melunasi pembayaran tunggakan BHP frekuensi, maka SK tidak akan diteken, apalagi diterbitkan.

Dia memastikan jika operator tersebut mampu melunasi tanggungannya, maka SK Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio bisa dibatalkan.

"Kalau First Media tidak hanya menggunakan frekuensi tapi juga kabel TV, jadi kabel TV-nya tidak terganggu. Tapi kalau Bolt kan tidak punya izin yang lain, otomatis tidak bisa jalan," kata dia dalam CNNIndonesia.com.

Namun Rudi mengaku belum mengetahui cara pembayaran yang akan dilakukan ketiga perusahaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR