Jadi tersangka korupsi, saham DGIK kena suspensi

Pekerja membersihkan kaca layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Mandiri Sekuritas, Jakarta, Senin (10/7). Bursa membekukan perdagangan saham DGIK mulai Rabu (19/7) karena menjadi tersangka korupsi .
Pekerja membersihkan kaca layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Mandiri Sekuritas, Jakarta, Senin (10/7). Bursa membekukan perdagangan saham DGIK mulai Rabu (19/7) karena menjadi tersangka korupsi . | Muhammad Adimaja /ANTARA

Otoritas Bursa Efek Indonesia memberlakukan suspensi perdagangan saham PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Perusahaan yang dulu bernama PT Duta Graha Indonesia (DGI) ini kena suspensi menyusul penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat keterbukaannya, Bursa memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham dengan kode DGIK ini. Kepala Divisi Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia menuliskan, saham DGIK dibekukan sejak sesi I perdagangan Rabu (19/7).

"Suspensi dilakukan di pasar reguler," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio kepada Katadata, Jakarta, Rabu (18/7). Suspensi juga diberlakukan di pasar tunai. Hanya di pasar negoisasi perdagangan saham bisa diberlakukan.

Namun tak disebut sampai kapan suspensi ini berlaku. Apakah dalam jangka waktu tertentu atau sampai kasus ini tuntas di pengadilan.

KPK menjerat DGIK dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Perusahaan ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana tahun 2009-2010.

Sekretaris Perusahaan DGIK, Djohan Halim menilai status tersangka ini akan memengaruhi kinerja keuangan mereka. Tapi Djohan tak menyebut seberapa besar pengaruhnya.

"Secara material tidak terlalu berdampak kepada kami. Hanya sebatas potensi penurunan kinerja keuangan," uujarnya, dalam penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia, di Jakarta, Selasa (18/7) seperti ditulis Wartaekonomi.co.id.

Sebagai korporasi, DGIK hanya akan kena denda membayar ganti rugi atas kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut. "Karena kemungkinan hukumannya, kami diharuskan mengembalikan uang pengganti kerugian negara," katanya.

DGIK menjadi perusahaan pertama di tangan KPK yang menjadi tersangka korupsi. Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menjadi dasar penyematan status, hanya menghukum perusahaan dengan vonis denda.

"Tidak mungkin ada perusahaan dikenakan hukuman badan (penjara). Jadi hanya denda saja," ujar Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Rabu (28/12/2016), seperti dinukil dari Kompas.com.

Jika perusahaan tak bisa membayar denda, maka asetnya akan disita dan dilelang untuk menutup denda tersebut.

Perusahaan akan bersikap kooperatif dan mendukung KPK, untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Dengan sikap ini, perusahaan berharap memperoleh tanggapan yang sewajarnya dari publik dan pemangku kepentingan.

"Kami juga harap semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah, yang akan membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan ini," ujar Djohan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR