KUALITAS HIDUP

Jakarta 492 tahun kemudian, masih susah sinyal

Suasana deretan rumah semi permanen di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, Senin (8/10).
Suasana deretan rumah semi permanen di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, Senin (8/10). | Indrianto Eko Suwarso /ANTARA FOTO

DKI Jakarta genap berusia 492 tahun per 22 Juni 2019. Para ekspatriat menggelari Ibu Kota Republik Indonesia ini sebagai The Big Durian--memadankannya dengan julukan The Big Apple untuk New York City di Amerika Serikat.

Dihubungkan dengan durian, karena punya daya tarik tersendiri; bau tajam, rasanya pun menantang. Tak semua orang suka, tapi banyak juga yang jatuh cinta begitu mencobanya. Begitupun hubungan Jakarta dengan penghuninya. Ada love hate relationship di sana.

Setidaknya 10,4 juta jiwa mendiami Ibu Kota seluas 661,5 kilometer persegi ini. Termasuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Jakarta adalah kota metropolitan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo-Yokohama, dengan populasi 32,2 juta jiwa (Demographia World Urban Areas: 2019).

Di tengah segala kemewahan fasilitas dan kemegahan satu-satunya kota di Indonesia berstatus setingkat provinsi ini, "cara lama" masih berlaku. Mungkin tak berlebihan jika disebut primitif--dalam arti kuno.

Setidaknya dalam tiga hal berikut ini, masih ada warga Jakarta yang tertinggal. Dalam hal sinyal jaringan seluler, sanitasi, dan akses pelayanan kesehatan dalam proses bersalin. Mereka termarjinalkan dari citra kemewahan Ibu Kota.

Sesuai standar ITU-T (Biro Telekomunikasi Uni Telekomunikasi Internasional), terdapat tiga kondisi sinyal. Baik (sinyal sangat kuat, delay <150 milisekon), cukup (sinyal kuat 150 sampai dengan 400 ms), dan jelek (sinyal lemah > 400 ms).

Menurut kategori kondisi sinyal ini, 40 persen wilayah ibu kota punya sinyal cukup. Namun, masih ada wilayah yang harus puas dengan sinyal 3G atau HSDPA.

Sinyal 3G adalah jaringan pertama yang bisa mendukung aktivitas berselancar di dunia maya lewat ponsel. Kecepatan maksimal mencapai 384 kilo bit per detik.

Di 21 kelurahan, sebagian wilayahnya masih diselimuti sinyal 3G. Kelurahan-kelurahan tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta.

Di Jakarta Selatan, ada Kelurahan Karet Semanggi dan Kuningan Timur. Jakarta Pusat ada di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kebon Kelapa. Padahal, keempat Kelurahan tersebut adalah daerah sentra bisnis di ibu kota.

Di luar 21 kelurahan tersebut, penduduk ibu kota sudah bisa menikmati sinyal 4G. Walau gencar mempromosikan 4G, Telkomsel, salah satu operator seluler belum berencana menutup jaringan 2G dan 3G.

Bukan hanya soal sinyal, di Jakarta yang jadi pusat hotel bintang lima, masih ada segelintir masyarakat yang tertinggal dalam hal sanitasi.

Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan sudah membuat program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Indonesia pada 2015. Program ini punya 5 pilar yaitu stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, perilaku masyarakat buang air besar di jamban meningkat jadi 88,2 persen. Pada 2013, prevalensinya hanya sekitar 81 persen.

Sebanyak 24 wilayah di Indonesia sudah dinyatakan bebas dari perilaku buang air sembarangan. Mulai dari DI Yogyakarta hingga Sumbawa Barat, dan Kupang.

''Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah melaksanakan pemicu STBM, dan 23 kabupaten dan kota serta 1 provinsi telah lebih dahulu mencapai ODF (terbebas dari BAB sembarangan). Itu adalah sebuah apresiasi yang tidak hanya perlu diapresiasi namun dapat pula menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota serta provinsi lain untuk dapat melaksanakannya,'' kata Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes dr. Kirana Pritasari, MQIH.

Namun, Jakarta tak termasuk di dalamnya. “Diperkirakan ada sekitar 500 ribu warga DKI yang masih BAB sembarangan,” kata Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Oswar Muadzin Mungkasa.

Walau mereka punya toilet di hunian, warga ibu kota ini tak memiliki septic tank. Akibatnya, kotoran langsung dibuang ke kali atau saluran air.

Menurut data PODES (Potensi Desa) tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, ada tiga kelurahan yang tercatat masih buang hajat sembarangan. Ketiganya adalah Kampung Melayu, Pasar Manggis, dan Kelurahan Cipinang Melayu.

Semua berada di kawasan Jakarta Timur. Tepatnya di bantaran Sungai Ciliwung.

Untuk mengatasinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun toilet komunal di sepanjang tepi sungai. Satu toilet komunal, diperuntukkan bagi 20 hingga 30 rumah.

"Targetnya dalam waktu tiga tahun di DKI Jakarta harus nol, artinya tidak ada lagi warga yang buang air sembarangan," jelas Oswar.

Dalam hal kesehatan, masih ada warga di beberapa kelurahan yang mengandalkan dukun beranak alias dukun bersalin. Menurut Riskesdas 2018, sebanyak 0,28 persen perempuan berumur hingga usia 54 tahun di Jakarta Timur melahirkan dengan pertolongan dukun beranak.

Hingga kini tercatat ada dua kelurahan yang dilayani dukun beranak, yaitu Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Ceger. Keduanya ada di Jakarta Timur.

Menurut penelitian WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) di 97 negara pada 2002-2003, ada korelasi signifikan antara kualitas pertolongan persalinan dan kematian ibu. Semakin tinggi jumlah persalinan oleh tenaga non kesehatan (dukun bersalin) ini semakin membahayakan keselamatan ibu dan bayi.

Sebetulnya, ini bukan salah tradisi. "Namun penempatan tradisi tersebut yang sudah tidak pada waktunya. Hal inilah yang perlahan harus digeser," tutur Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron Mukti.

Pasalnya, dukun bersalin tidak memiliki kemampuan maupun pendidikan yang cukup untuk menangani komplikasi saat dan setelah persalinan.

"Praktik melahirkan dengan dukun jauh berkurang tapi memang masih ada. Pemerintah ada strategi kemitraan antara bidan dengan dukun bayi," terang Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan RI.

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) termasuk indikator kesehatan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Pada 2030, Indonesia pasang target mengurangi AKI di bawah 70 per 100 ribu kelahiran. AKB juga ditekan hingga 25 per seribu kelahiran.

Seperti nyanyian Rhoma Irama; tak hanya kemewahan, semua ada di Jakarta. Dari parahnya sinyal, tinja mengambang, hingga dukun beranak. Demi kesejahteraan yang merata, pemimpin Ibu Kota masih punya segudang pekerjaan rumah.

Sampai semua itu terpecahkan, mereka yang menghuni The Big Durian masih harus bergumul dengan tajamnya duri-duri Ibu Kota.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR