MEIKARTA

Jaksa yakin Sekda Jabar terima Rp1 miliar

Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (ketiga kiri) dalam sidang kasus suap proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Jawa Barat, Senin (28/1/2019). Iwa dimintai keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Billy Sindoro.
Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (ketiga kiri) dalam sidang kasus suap proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Jawa Barat, Senin (28/1/2019). Iwa dimintai keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Billy Sindoro. | Agung Rajasa /Antara Foto

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa menerima uang Rp1 miliar terkait proyek Meikarta. Keyakinan itu tertuang dalam berkas tuntutan untuk terdakwa Billy Sindoro.

Keyakinan jaksa terhadap adanya aliran uang dari pihak Lippo kepada Iwa tertuang dalam berkas tuntutan terdakwa Billy seperti disiarkan Kumparan. Uang untuk Iwa diberikan melalui Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili dan Sekretaris Dispora Pemkab Bekasi Henry Lincoln sebesar Rp1 miliar.

"Neneng Rahmi Nurlaili dan Henry Lincoln menyerahkan uang Rp1 miliar dari Lippo kepada Iwa Karniwa. Pemberian kepada Iwa Karniwa didukung keterangan Neneng Rahmi Nurlaili, Hendry Lincoln, Waras Wasisto, dan Polmentra (PNS Pemkab Bekasi)," jelas jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

Empat terdakwa yang duduk dalam persidangan ditulis detikcom adalah Billy, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Jaksa meyakini mereka memberi suap kepada Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Mereka masing-masing dituntut hukuman berbeda. Billy dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan; Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan; Fitradjaja dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan; sedangkan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Billy Cs bersalah lantaran memberi suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi. Seluruh pemberian itu, sebut jaksa, mencapai Rp16.182.020.000 dan $270 ribu Singapura untuk mengurus perizinan proyek Meikarta. Mereka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Iwa pernah dikonfrontasi

Nama Iwa pertama kali muncul dalam persidangan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin pada 14 Januari 2019. Ia menyebut Sekda Jabar itu meminta sejumlah uang melalui Neneng Rahmi.

Jaksa kemudian memanggil Neneng Rahmi menjadi saksi dalam sidang dugaan suap proyek Meikarta pada 21 Januari 2019 untuk mengonfirmasi pernyataan Neneng Hasanah. Neneng Rahmi mengonfirmasi dan menjelaskan bagaimana proses pemberian uang kepada Iwa.

Pemberian uang dari Neneng Rahmi kepada Iwa ada beberapa tahap dan melalui beberapa pihak. Pertama, uang diberikan kepada Henry yang kemudian diteruskan pada seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaeman. Kemudian dilanjutkan kepada anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto.

Dalam persidangan 28 Januari 2019, Iwa membantah semua keterangan yang menuding dirinya. Iwa berkata bahwa pertemuan di KM 72 Tol Purbaleunyi sekadar untuk konsultasi Raperda RDTR Bekasi dengan Waras, bukan terkait percepatan Raperda RDTR dengan comitment fee.

Iwa menjelaskan, sekitar akhir 2017, ia dihubungi via telepon seluler oleh Waras Wasisto yang meminta bertemu. Saat itu, Iwa tengah istirahat di rest area kilometer 72 Tol Cipularang sepulang mengikuti rapat di Jakarta.

Saat itu, Iwa mengaku tak tahu maksud pertemuan tersebut. "Saya tak tahu hanya bertemu di kilometer 72. Saya pulang rapat di pusat. Saya rehat dan dikontak Pak Waras ada yang minta ketemu. (Alasan menyetujui pertemuan) karena hubungan dengan DPRD itu panjang," ujar Iwa kepada majelis hakim dikutip Kompas.com.

Meski dikonfrontasi dengan keterangan saksi lain, Iwa dikutip CNNIndonesia.com tetap menyangkal menerima uang ratusan juta. Dalam sidang yang digelar 6 Februari, jaksa menghadirkan Waras Wasisto, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Sulaeman, asisten Billy, Gentar Rahma Pradana dan ASN Pemkab Bekasi, Polmentra.

Sulaeman menyebut Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln, meminta dipertemukan dengan Waras Wasisto. Permintaan disanggupi. Pertemuan terjadi antara Sulaeman, Waras, Hendry dan Neneng Rahmi di kilometer 39 tol Cipularang. Dua pekan setelahnya mereka bertemu Iwa di kilometer 72.

"Pada saat Neneng Rahmi dan Hendry pulang, Pak Iwa mengatakan 'ada titipan tuh nanti buat bikin banner'," ujar Sulaeman kepada jaksa.

"Apakah disampaikan berapa besar permintaan?" tanya jaksa.

"Tidak, cuma saat itu ada kode 'tiga' dari pak Iwa yang didengar saya dan pak Waras," jawab Sulaeman.

"Bagaimana kodenya?" tanya jaksa.

"Itu nanti ada pemberian banner ke kita ya sekitar tiga. Nah tiga itu nggak paham apa," kata Sulaeman.

Jaksa lantas membacakan BAP Sulaeman. Dalam BAP, Sulaeman mengaku 3 yang dimaksud merupakan duit Rp3 miliar. Usai dibacakan BAP tersebut, Sulaeman justru meralat BAP tersebut. Dia menyebut saat diperiksa penyidik, dia belum mengetahui 3 yang dimaksud itu apa.

Kemudian jaksa mengkonfrontir kesaksian itu kepada Iwa. Dia membantah keterangan para saksi. "Tidak," jawab Iwa dengan suara tinggi.

Kepada majelis hakim, Iwa juga menjelaskan tak pernah meminta dibuatkan banner. "Ya kami tidak meminta banner, memberikan contoh saja tidak. Hanya dapat informasi, tidak tahu dipasang di mana, nilainya berapa. Saya tidak meminta dibuatkan," jawab Iwa.

Majelis hakim tampak berang kepada Iwa yang membantah meski keterangan saksi lain menyebut Iwa menerima uang. "Dicatat ya. Ini sudah diberi sumpah semua. Kalau tidak benar akan dipertimbangkan dalam perkara putusan," ujar hakim.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR