DIVESTASI SAHAM

Jalan buntu Freeport dan Indonesia pengaruhi investasi

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) bersama Wakil Menteri Arcandra Tahar (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) bersama Wakil Menteri Arcandra Tahar (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017). | Hafidz Mubarak /ANTARAFOTO

Negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah seharusnya rampung pada Selasa (10/10/2017). Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, butir-butir negosiasi yang disusun kedua belah pihak tak juga menemukan kesepakatan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa negosiasi dengan Freeport hingga tiga bulan ke depan, atau tepatnya hingga Januari 2018.

Perpanjangan yang sama juga berlaku dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara yang diberikan kepada Freeport sebagai bagian dari perjanjian negosiasi.

Selama tiga bulan ke depan itu, pemerintah akan menyelesaikan butir yang belum rampung; salah satu yang paling krusial adalah harga dan tahapan divestasi 51 persen saham.

Hal ini menjadi perhatian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas kondisi investasi di Indonesia.

Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM, Riyanto, memandang polemik ini dapat berpengaruh terhadap pandangan investor asing lantaran negosiasi ini disorot oleh banyak pihak, baik yang berkepentingan hingga media.

Jika berhasil, dampaknya akan positif bagi iklim di Indonesia. Jika tidak, hal sebaliknya kemungkinan besar bisa terjadi.

Riyanto, dalam Kumparan, berharap kedua belah pihak bisa menemukan solusi yang adil, dengan turut memperhatikan nilai tambah yang didapat pemerintah dengan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

"Berhasil atau tidaknya negosiasi ini, tentunya akan berpengaruh terhadap pandangan investor akan iklim investasi di Indonesia," sebut Riyanto, Rabu (11/10/2017).

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, memastikan pemerintah akan memberikan penentuan harga yang wajar atas saham tersebut.

Dalam ANTARA, Jonan mengestimasi nilai 51 persen saham Freeport adalah US $4 miliar, mengacu pada harga saham perusahaan induk, Freeport McMoran (FCX), yang bertengger di level US $20,47 miliar pada pekan lalu di Bursa Efek New York (NYSE).

Namun, dari angka US $20,47 miliar itu, kontribusi Freeport Indonesia terhadap Freeport McMoran adalah sebesar 40 persen. Jadi, nilai 100 persen saham Freeport Indonesia sebesar US $8 miliar.

Jadi, jika Freeport menilai 100 persen sahamnya adalah US $20 miliar, maka menurut Jonan, klaim itu menjadi terlalu tinggi.

Saat ini pemerintah sudah mengantongi 9,36 persen saham Freeport. Sehingga, proses yang akan diselesaikan dalam divestasi adalah mengurus sisa 41,64 persen saham.

"Pemerintah akan setuju perpanjangan maksimal 2x10 tahun kalau divestasinya jalan, kalau tidak jalan ya mungkin selesai 2021," tegas Jonan.

Saham divestasi ini rencananya akan diambil oleh satu badan usaha, yang terdiri dari pemerintah pusat melalui BUMN, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, hingga sejumlah suku di Papua.

Freeport juga harus merampungkan urusan pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Saat ini, Freeport sudah menghabiskan US $233 juta dari total investasi yang dibutuhkan, sebesar US $2,3 miliar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad, mengaku pesimistis perpanjangan negosiasi bisa menyelesaikan polemik kedua pihak.

"Kalau sudah bicara uang dan keuntungan, semua jadi tidak mudah. Dalam bisnis kecil saja sulit, apalagi ini bisnis raksasa," ujar Fadel dalam Katadata, Rabu (11/10/2017).

Fadel pun turut mendesak pemerintah untuk mencari kesepakatan yang sama-sama menguntungan, karena jika tidak, sama seperti yang dikhawatirkan BKPM, iklim investasi di Indonesia bisa berdampak negatif.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang tengah berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat, kepada media setempat CNBC menyatakan optimistis Indonesia akan bisa segera menyelesaikan masalah perjanjian ini sebelum 2018.

"Saya sangat percaya kedua belah pihak memiliki maksud dan kemauan yang sama besar untuk menyelesaikan perjanjian yang bagus, yang menguntungkan warga Indonesia dan Freeport," ujarnya, Rabu (11/10/2017)

BACA JUGA