Jalan mulus Xi Jinping untuk jabatan seumur hidup

Presiden China Xi Jinping memasukkan kertas suaranya, dalam sebuah pengambilan suara mengenai amandemen konstitusi mengangkat batasan lama jabatan kepresidenan, di sesi paripurna ketiga National People's Congress (NPC) di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, Minggu (11/3/2018).
Presiden China Xi Jinping memasukkan kertas suaranya, dalam sebuah pengambilan suara mengenai amandemen konstitusi mengangkat batasan lama jabatan kepresidenan, di sesi paripurna ketiga National People's Congress (NPC) di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, Minggu (11/3/2018). | Jason Lee /ANTARAFOTO/REUTERS

Suara parlemen Tiongkok sudah bulat. Xi Jinping (64) boleh menjadi presiden seumur hidup.

Minggu (11/3/2018), Kongres Rakyat Tiongkok (NPC) menggelar pemungutan suara untuk menentukan ihwal penghapusan batas masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Menilik CNN, dari 2.954 suara yang masuk, hanya dua yang menolak, sementara tiga lainnya memilih abstain. Hasil pemungutan suara ini secara otomatis menghapus aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode yang sudah berlaku sejak tahun 1990an.

Parlemen tak memberi alasan jelas mengapa keinginan Xi ini harus dikabulkan. Pemberantasan korupsi, program kerja andalan Xi sejak menjabat pada 2013, diisukan jadi penyebabnya.

Meski orang-orang yang duduk di parlemen sebenarnya paham, pemberantasan korupsi yang dilakukan Xi adalah cara lain untuk menyingkirkan pesaingnya. Sejak Xi memimpin, setidaknya sudah lebih dari 1,5 juta pejabat publik yang diseretnya ke meja hijau karena dugaan korupsi.

Mayoritas suara yang terjadi di parlemen bukan tanpa prediksi. Sudah menjadi rahasia publik bahwa parlemen Tiongkok hanya perpanjangan tangan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT), partai yang menempatkan Xi sebagai sekretaris jenderalnya.

Tidak pernah sekalipun parlemen berseberangan dengan satu-satunya partai pemerintahan di Tiongkok, termasuk saat memasukkan nama Deng Xiaoping ke dalam dokumen resmi pemerintah pada 1999. Oleh New York Times, dia disebut sebagai sosok penting yang menjadikan Tiongkok sebagai negara komunis.

Deng adalah politisi terpenting dalam tubuh PKT. Dia tak pernah duduk sebagai kepala negara, kepala pemerintah, pun sekretaris jenderal partai. Namun setelah Mao meninggal dunia, Deng memegang kontrol penuh atas reformasi ekonomi di negara itu.

Sebenarnya masih ada delapan partai lagi di Negeri Panda itu, namun semuanya hanya minor semata.

Apapun itu, dengan kewenangan ini maka Xi akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengontrol PKT, meningkatkan pengaruh global, dan mengekang risiko keuangan dan lingkungan pada masa kini dan mendatang.

Selain itu, mengutip BloombergPolitics, Xi juga bisa membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa mengikuti jejak Mao Zedong, pendiri PKT yang berhasil mengumpulkan kekuasaan militer, ekonomi, dan pemerintahan dalam satu tangan.

Seorang koresponden BBC di Tiongkok, Stephen McDonell, mengatakan keputusan parlemen ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, sebab menantang Xi setelah hari ini adalah kemustahilan.

"Dia telah mengumpulkan kekuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada masa kepemimpinan Mao Zedong," sebut McDonell.

Analis kebijakan Asia untuk Economist Intelligence Unit, Duncan Innes-Ker, bahkan menyebut Xi tengah membentuk poros kekuatan layaknya Vladimir Putin di Rusia.

"Satu pertanyaan besarnya adalah kita belum mengetahui apakah upaya pengumpulan kekuatan Xi ini adalah reformasi yang positif atau negatif," sebut Innes Ker, dalam CNN.

Perusahaan cangkang kerabat dekat Xi

Selain menyetujui penghapusan frasa masa jabatan presiden, pada Minggu kemarin parlemen juga menyepakati pembentukan sebuah badan yang wewenang dan kewajibannya mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Rencananya badan itu akan bernama Komisi Pengawas Nasional (National Supervision Commission/NSC). Kedudukannya akan setingkat kabinet, mahkamah agung, dan kejaksaan agung. Tugas mereka tentu saja untuk pemberantasan korupsi.

Rencana pembentukan badan antirasuah sepintas menimbulkan pertanyaan. Apakah lembaga tersebut berani menyentuh politisi PKT atau bahkan keluarga terdekat Xi?

Dugaan pengalihan dana dalam jumlah besar yang dilakukan keluarga dan kerabat dekat Xi pernah terungkap dalam dokumen Panama Papers, April 2016.

Dalam dokumen milik firma Mossack Fonseca yang bocor ke publik itu disebutkan ada sembilan anggota Standing--biro PKT--dan satu orang keluarga terdekat Xi yang diduga memiliki perusahaan cangkang rahasia yang sebagian besarnya berada di British Virgin Islands.

Kakak iparnya adalah Deng Jiagui, seorang pengusaha properti. Pada 2004, Deng mengakuisisi sebuah perusahaan cangkang di British Virgin Islands, Supreme Victory Enterprises Ltd. Dalam perusahaan itu ia menjabat sebagai direktur dan pemegang saham utama.

Pada 2009, Deng juga tercatat sebagai direktur dan pemegang saham utama pada dua perusahaan cangkang lainnya, Best Effect Enterprises Ltd dan Wealth Ming International Limited.

Sementara itu, beberapa kolega politik terdekat Xi--termasuk yang terafiliasi dengan PKT-- yang turut terungkap dalam dokumen tersebut adalah Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zeng Qinghong, (almarhum) Hu Yaobang,, dan (almarhum) Mao Zedong.

Cucu dari nama yang terakhir disebut, Cheng Dongsheng, ketahuan mendirikan sebuah perusahaan cangkang di British Virgin Islands pada 2011 yang bernama Keen Best International Limited.

Investigasi yang dilakukan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) itu tidak membuka maksud dan tujuan perusahaan cangkang itu didirikan. Pemerintah Tiongkok juga tidak memberi respons manakala ICIJ menanyakan perihal apakah akan dilakukan penyelidikan lebih jauh terkait hal ini.

Meski memiliki perusahaan cangkang tak selalu terindikasi dengan kejahatan, namun ketika seorang pejabat publik kedapatan mendirikan perusahaan cangkang dengan diam-diam, maka dia punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik untuk apa perusahaan itu didirikan, dan lebih utamanya asal dana yang mengalir di entitas itu.

BACA JUGA