HUKUM PIDANA

Jalan sunyi Revisi KUHP menuai kontroversi

Foto ilistrasi. Suasana Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Foto ilistrasi. Suasana Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

DPR berencana mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada minggu kedua atau minggu ketiga Juli 2019 sebelum periode tugas mereka berakhir pada Oktober 2019. Mereka perlu menuntaskan RKUHP karena termasuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas).

Namun begitu, pembahasan RKHUP ini dinilai sunyi sehingga menuai kontroversi dari kalangan pemerhati hukum. Apalagi, pembahasan yang dimulai sejak 2018 itu memuat sejumlah pasal-pasal bermasalah yang rentan gugatan.

Peneliti Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Siti Aminah, menilai pembahasan RKUHP terkesan terburu-buru. Seharusnya, ujar Aminah kepada Gatra, pembahasan dilakukan selama lima tahun masa kerja.

Sementara saat ini, masa kerja DPR 2014-2019 segera usai pada Oktober 2019. Itu sebabnya Aminah menyarankan agar pengesahan RKUHP dilakukan pada buku satu.

"...buku satu saja dulu yang disahkan. Buku dua ini kan sangat berat, ibaratnya semua aspek kehidupan kita ini diatur di dalam buku dua," katanya pada Selasa (2/7/2019).

Sebenarnya, Panitia Kerja RKUHP menjadwalkan pengesahan RKUHP pada Februari 2018. Derasnya kritikan dari publik membuat jadwal pengesahan dimundurkan.

DPR kemudian menetapkan waktu pengesahan baru pada Juli ini walau sejumlah pasal yang mendapat kritik belum juga diselesaikan. Padahal menurut Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, masih ada sejumlah pasal dan butir yang seharusnya dibahas oleh kalangan berkepentingan dan paham.

Pasal perzinahan

Erasmus menunjukkan urusan perzinahan dalam Pasal 443 draf RKUHP yang mengurus kontrasepsi. Semestinya DPR memanggil para praktisi di bidang kesehatan dalam merumuskan aturan Pasal 443. Namun, lanjut Erasmus, Kementerian Kesehatan tak pernah diajak membahas hal ini.

"Mereka profesor pidana, harusnya dengar ahli kesehatan. Catat, tidak pernah sekali pun Kementerian Kesehatan diundang ke pembahasan," katanya dalam DW.

Erasmus juga menunjuk Pasal 484 ayat (2) dalam draf RKUHP yang memperketat ketentuan penuntutan tindak pidana perzinahan tidak bisa dilakukan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, dan anak. Menurut Erasmus, ini artinya negara sudah masuk ke ranah privat warga negara dan mengurangi hak-hak sipil.

"Misalnya ayah, ibu, sama anak, apa yang tercederai kepada orang tua kalau misalnya orang yang tidak ada ikatan suami istri kemudian melakukan hubungan seksual, jadinya negara masuk ranah privat. Ketika negara masuk ruang privat makin sedikit hak warga negara,” tutur Erasmus dalam DW.

Pasal-pasal dalam urusan perzinahan ini sudah dipersoalkan Rivona Nasution dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) sejak tahun lalu. IPPI adalah organisasi yang aktif memperjuangkan hak-hak orang dengan HIV/AIDS.

Rivona menilai pasal-pasal yang ada justru tidak melindungi perempuan korban perkosaan yang turut berpotensi terjangkit virus HIV/AIDS. Tiga pasal lain yang dinilai ngawur oleh Rivona adalah Pasal 481, 483, dan 495.

Pasal 481 bisa memidanakan setiap orang yang melakukan sosialisasi alat untuk mencegah kehamilan. Lalu Pasal 483 hanya mengizinkan petugas berwenang yang boleh mensosialisasikan program keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.

Sedangkan Pasal 495 yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin di bawah 18 tahun dapat dipidana. Peneliti (ICJR) Ajeng Ghandini Kamilah menilai pendekatan pidana pada masalah ini adalah ngawur.

Pasal penghinaan agama

Soal lain yang mendapat perlawanan adalah urusan penghinaan agama yang sedikitnya memuat enam pasal. Dalil di dalam RKUHP, menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil, cukup multitafsir sehingga berpotensi menjadi pasal karet.

Misalnya, pasal 250 dan 313 dalam draf RKUHP versi 25 Juni 2019 masih menggunakan kata "penghinaan" yang bersifat subjektif. Pasal 250 berbunyi tentang penghinaan terhadap golongan tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit dan agama.

"Meskipun semangat pasal ini (250 RKUHP) baik, tetapi kata 'penghinaan' perlu diganti dengan kata yang tidak multitafsir," kata Pratiwi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta kata "penghinaan" bisa digantikan oleh "siar kebencian" untuk melindungi pemeluk agama dari kejahatan. Aminah dari ILRC pun menegaskan bahwa urusan seperti ini tidak perlu dibawa ke ranah pidana.

Apalagi jika pengusutan secara pidana ini justru berdasar pada tafsir subjektif kelompok tertentu. "Apakah kita boleh menghina seseorang, menghina agama? Tidak boleh. Tapi jalan keluarnya tidak harus pidana," ujar Siti dalam kantor berita Turki, Anadolu Agency, Selasa (2/7).

Sedangkan Direktur Paritas Institute, Penrad Siagian, menilai pasal-pasal tentang agama dalam RKUHP justru tidak menjamin kebebasan beragama bagi seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Kata "penghinaan" sering kali sangat subjektif atau dipicu perbedaan tafsir keagamaan. "Jangan sampai regulasi ini jadi alat bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain," kata Penrad.

Erasmus berpendapat bahwa kehadiran pasal-pasal baru justru berpotensi memicu rasa tidak percaya masyarakat terhadap negara. Karena tidak percaya, masyarakat bisa main hakim sendiri.

Penrad mengatakan DPR seharusnya tidak terburu-buru akan mengesahkan RKUHP. Mereka seharusnya memperdalam kembali pasal-pasal tersebut dan melakukan uji publik. Sedangkan Erasmus mempertanyakan mengapa tim perumus tidak mengundang kalangan terkait untuk membahasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi membantah urusan penghinaan agama ini akan menimbulkan permasalahan. Taufiqulhadi mengatakan RKUHP itu justru dibentuk untuk melindungi seluruh agama dan pemeluknya di Indonesia.

"Jadi kalau orang beranggapan itu melampaui estimasi, jadi beyond estimasi menurut saya tidak tepat. Karena apa? Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Kami menghendaki agar semua agama di Indonesia terlindungi," kata Taufiqulhadi dikutip CNNIndonesia.com di Jakarta, Rabu (3/7).

Tujuh isu krusial

Keberatan masyarakat terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP itu seolah didengar DPR. Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP DPR RI, Arsul Sani, menyatakan masih ada tujuh isu krusial yang menjadi fokus pembahasan tim.

Satu di antara tujuh isu krusial itu adalah aturan perbuatan yang menurut hukum setempat di daerah termasuk pelanggaran pidana adat. DPR akan memperlakukan urusan ini menjadi pidana khusus bersifat alternatif.

ICJR dalam siaran pers pada Senin (1/7) menyoroti pelanggaran pidana adat itu bisa mengancam hak warga negara atau main hakim sendiri. Alasannya, mayoritas hukum adat di Indonesia tidak tertulis serta tidak secara tegas memisahkan hukum pidana dan hukum perdata.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 RKUHP disebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup. "Pertanyaannya, bagaimana memetakan jurisdiksi hukum ini? Apabila menggunakan garis batas pemerintahan daerah, pertanyaannya, bukankah masyarakat adat tersebar tidak berdasarkan batas adminstratif daerah?" tutur Erasmus.

Selain penghinaan agama, perzinahan, dan hukum pidana adat ini; urusan lain yang krusial adalah penghinaan terhadap presiden, terorisme, korupsi, dan narkotika. Khusus soal pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyatakan sudah tuntas.

Pemerintah dan DPR sepakat pasal ini menjadi delik aduan. Artinya tidak setiap orang dapat mengadukan sebuah tindakan yang diduga menghina presiden atau wapres. Jadi hanya presiden dan wakil presiden yang bisa mengadukannya ke polisi, bukan orang lain atau para pendukung dan relawan.

Lebih lanjut Erma menegaskan bahwa pengesahan RKUHP ini akan mundur lagi, jadi mustahil pada Juli 2019 "Tujuh pending issue itu nanti dibawa ke panja. Panjanya belum sepakat. Tunggu pemerintah juga. Jadi saling menunggu," kata Erma, Rabu (3/7).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR