REVISI KUHP

Jaminan Muladi dan Amir Syamsuddin soal revisi KUHP-KUHAP

Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan KUHAP Muladi
Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan KUHAP Muladi | Dhoni Setiawan/Ant

Dua tokoh yang mendukung dilanjutkannya pembahasan RUU untuk merevisi KUHP dan KUHAP, memberi jaminan bahwa revisi ini tak akan mengganggu kerja KPK, atau akan menguntungkan koruptor. Selama ini, para pihak yang mengkritik pembahasan RUU ini berargumen upaya pemberantasan korupsi bisa menjadi lemah.

Muladi, Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan KUHAP menjamin tidak ada satu pun unsur dalam revisi UU KUHP ini yang mengebiri kewenangan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Wewenang lembaga penegak hukum yang bersifat khusus tidak akan kita ganggu karena korbannya mencakup banyak orang. KUHP juga bukan melulu mengurusi koruptor karena terdapat 36 Bab untuk bebagai keperluan," kata Muladi di Jakarta, Jumat (28/2/2014) yang dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan dirinya akan mengundurkan diri bila revisi KUHP dan KUHAP terbukti disponsori oleh koruptor. Menurutnya tuduhan itu sangat melukai perasaan.

"Waduh kalau seandainya itu benar ya, mereka punya data itu, tidak usah melalui proses hukum, siapa saja, saya wajib meletakkan jabatan hari ini juga, tidak nunggu besok lagi saya," katanya seperti dikutip Antara, Kamis (27/2).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR