PILPRES 2019

Jangan pasang iklan kampanye dalam rupa berita

| Antyo /Beritagar.id

Resmi, selama 24 Maret hingga 13 April 2019 adalah masa kampanye terbuka di media melalui iklan. Artinya pemanfaatan ruang dan waktu dalam koran, majalah, radio, televisi, dan lainnya melalui cara berbayar.

Meskipun membayar, peserta pemilu dilarang mengemas konten kampanye sebagai konten siaran maupun berita di media berita.

Prinsip umum dalam media independen adalah setiap konten pemasaran harus ditandai bahwa itu iklan. Bisa dengan keterangan artikel sponsor, advertorial, atau pun cara lain sehingga konsumen media berita dapat membedakan manakah konten yang merupakan produk jurnalistik dan manakah yang bukan.

Pagar api itu ada dalam setiap media berita. Iklan dan berita adalah konten yang berbeda. Dalam komunikasi pemasaran, iklan politik dan iklan mi instan maupun iklan paket pulsa internet itu sama.

Prinsip macam itu pula yang menjadi patokan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturan KPU No. 23 Tahub 2018 tentang Kampanye Pemilu. Pasal 37 ayat 5 menyebutkan, "Peserta pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita."

Namun jika menyangkut konten pemasaran politik dalam Pemilu 2019, Pasal 40 ayat 4 PKPU tadi membatasi media: "Dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu."

Batasan iklan di media cetak, radio, televisi, daring, dan media sosial ada dalam infografik. Di dalamnya terdapat batasan waktu (durasi), ruang (ukuran pemuatan), dan frekuensi (tingkat keseringan).

Kalau bukan iklan, yakni berita? Pasal 55 ayat 2 mengingatkan media, "harus berlaku adil dan berimbang " dalam pemberitaan kampanye.

Hal itu sesuai Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik: "Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil..."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR