PEMILU 2019

Jangan pilih caleg mantan koruptor

Yang secara hukum tak dilarang, misalnya menjadi calon wakil rakyat padahal bekas naripidana korupsi, mestinya akan diadang asas kepatutan.
Yang secara hukum tak dilarang, misalnya menjadi calon wakil rakyat padahal bekas naripidana korupsi, mestinya akan diadang asas kepatutan. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang pernah terlibat korupsi pada hari pencoblosan 17 April nanti.

Menurut Alexander, mestinya warga diberi pendidikan politik yang baik oleh partai politik dengan tidak mencalonkan calon anggota legislatif (caleg) yang pernah terlibat korupsi.

"Jangan yang pernah terlibat korupsi. Kita mendukung dan memang kita itu waktu ketua KPU ke sini (KPK) kita sampaikan kita mendukung, umumkan saja..." imbuh Alexander, dikutip Republika.co.id (24/2/2019).

Kendati sempat memberi rapor merah kepada para anggota di lembaga legislatif, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mendorong para pemilih untuk memerhatikan rekam jejak para caleg.

"Normatif saja, sekarang momen bagi masyarakat untuk menghukum para anggota legislatif yang korup, arogan, dan tidak transparan dengan cara tidak memilihnya (lagi)," ujar Donal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan caleg DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mantan koruptor yang mencapai 72 orang ditambah 9 calon anggota DPD. Tak ada caleg DPR RI yang mantan koruptor. Modus korupsi para caleg itupun beragam.

Dari data yang dirilis KPU dan diolah tim Lokadata Beritagar.id, Partai Hanura jadi partai dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak, yakni 11 orang. Disusul Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan masing-masing 10 orang.

Kemudian ada Partai Berkarya dengan 7 orang, Partai Gerindra 6 orang, PAN 6 orang, Partai Perindo 4 orang, PKPI 4 orang, PBB 3 orang, dan PPP 3 orang. Lalu ada PKB 2 orang, PDIP 2 orang, Partai Garuda 2 orang, dan PKS 2 orang. NasDem dan PSI nihil.

Pengumuman caleg mantan koruptor itu sebagai implementasi Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan caleg dengan status mantan terpidana untuk mengumumkannya secara terbuka kepada publik.

Untuk mendukung program kampanye Pemilu Berintegritas 2019, KPK meluncurkan tagline "Pilih Yang Jujur". Melalui program tersebut KPK mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politik dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

"KPK berharap, proses pemilihan yang berintegritas mampu menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas. Dan, pastinya antikorupsi," sebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya.

Profil para caleg juga bisa diakses publik lewat Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota Legislatif 2019 di laman KPU. Para pemilih juga bisa mencermati rekam jejak para caleg di sejumlah web seperti calegpedia.id, rekamjejak.net, pintarmemilih.id, dan jariungu.com.

Tak patuh LHKPN

Lebih dari 90 persen anggota DPR RI periode 2014-2019 kembali mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI periode 2019-2024. Padahal kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, DPR RI 2014-2019 itu "Periode Minim Prestasi, Penuh Kontroversi".

Satu dari sekian banyak kontroversi sebut Donal, adalah mendorong revisi Undang-Undang KPK dengan berbagai pasal yang menjurus kepada upaya pelemahan.

"Bahkan penyadapan harus dilakukan melalui Dewan Pengawas dan hilangnya kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri," sebut Donal.

Mirisnya lagi kata dia, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN juga rendah, banyak anggota legislatif yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dari data di laman E-LHKPN KPK yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, dari 573 wajib lapor calon anggota legislatif DPR RI, hanya 92 yang sudah melapor, artinya 481 belum melapor, dengan presentasi kepatuhan 16,06 persen.

Sedangkan para calon anggota DPRD, dari 8.524 wajib lapor, hanya 3.269 yang sudah melapor, sisanya 5.255 belum melapor. Pelaporan LHKPN diatur dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 bagi seluruh calon anggota legislatif. Caleg yang menang Pemilu tapi belum melaporkan hartanya pelantikannya ditunda.

Banyak dalih yang dikemukakan terkait kepatuhan yang sangat rendah ini. Ada yang menyatakan bahwa pelaporan LHKPN itu sangat rumit. Ada juga, lantaran sekarang pelaporan bisa dilakukan secara elektronik melalui E-LHKPN, banyak yang mengaku gagap teknologi. Apa saja yang wajib dilaporkan? Sila tengok --> Grafis.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR