PEMERINTAH DAERAH

Janji penanganan karhutla dan korupsi gubernur baru Riau

Gubernur Riau terpilih Syamsuar (kiri) dan Wakil Gubernur Riau terpilih Edi Natar Nasution (kanan) melambaikan tangan sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta (20/2/2019). Syamsuar-Edi Natar Nasution dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk periode 2019-2024.
Gubernur Riau terpilih Syamsuar (kiri) dan Wakil Gubernur Riau terpilih Edi Natar Nasution (kanan) melambaikan tangan sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta (20/2/2019). Syamsuar-Edi Natar Nasution dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk periode 2019-2024. | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Syamsuar dan Edi Natar Nasution telah menyusun sederet agenda yang bakal dikerjakan usai keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Beberapa di antaranya seperti mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) terkait pendidikan gratis 12 tahun, pembenahan aset daerah dan birokrasi, hingga reformasi agraria. Namun dari sederet agenda itu, program mitigasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bakal jadi prioritas keduanya.

“Ada pesan dari presiden [terkait karhutla). Kita tahu, Riau ini langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, kita ingin menjaga marwah negeri ini agar pada masa mendatang tidak ada lagi karhutla,” kata Syamsuar.

Hal pertama yang bakal dilakukannya menyangkut mitigasi karhutla adalah melakukan sosialisasi pencegahan dengan turut melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

Syamsuar dan Edi juga berjanji bakal turun langsung ke semua kabupaten dan kota untuk memantau langsung jalannya program sosialisasi ini. “Agar masyarakat kita lebih dini, mereka tahu pentingnya menghadapi kekeringan,” ujar Syamsuar.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau baru saja menetapkan status siaga karhutla yang berlaku mulai Selasa (19/2/2019) hingga 31 Oktober 2019. Status siaga ditetapkan pada hari terakhir masa jabatan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim.

Masa berlaku status siaga ini tercatat menjadi yang terpanjang yang pernah ditetapkan di wilayah paling rawan karhutla ini.

Salah satu pertimbangan masa berlaku status siaga ini adalah prediksi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru yang menyebut musim panas di wilayah Riau bakal lebih panjang dibanding tahun sebelumnya.

Catatan BPBD Riau menunjukkan, kebakaran yang terjadi sejak awal Januari 2019 diketahui telah menghanguskan lahan gambut seluas 842 hektare, tersebar di beberapa wilayah di Riau.

Musim panas yang melanda wilayah pesisir turut membuat kebakaran semakin mudah meluas. Selain itu, kabut asap sisa kebakaran lahan juga membuat kualitas udara di wilayah Dumai dan Rokan Hilir semakin buruk.

Sepanjang 2018, Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan tertinggi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan jumlah luasan lahan yang terbakar di Riau (hingga Juli 2018) mencapai 2.841 hektare, disusul Kalimantan Barat 571,5 hektare, dan Kalimantan Tengah dengan 451,1 hektare.

Terkait dengan titik api yang ada di Riau saat ini, Syamsuar mengaku akan langsung membuat langkah penanganan selepas dirinya dilantik. Dirinya belum memerinci program-program apa yang bakal disusunnya terkait persoalan ini, berikut dengan besaran anggaran yang bakal dialokasikan.

“Ini menunggu saya selesai dilantik nanti akan buat itu. [Setelah ini] Kita bisa memanfaatkan anggaran sekaligus bertindak cepat mengantisipasi kebakaran hutan,” tukas Syamsuar.

Janji bebas korupsi

Selain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), komitmen besar lainnya yang harus dibuktikan pasangan Syamsuar-Edi adalah kepemimpinan bebas korupsi.

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sejak 2007, lembaga antirasuah itu telah menangkap 25 pejabat Provinsi Riau karena terlibat tindak pidana korupsi.

Jumlah itu terdiri dari tiga orang gubernur, 11 anggota DPRD Riau, 8 pejabat eselon, 2 pejabat BUMN/swasta, dan 1 orang lainnya. Adapun tiga mantan Gubernur Riau yang telah divonis penjara itu adalah Rusli Zainal, Saleh Djasit, dan Annas Maamun.

Merespons catatan ini, Syamsuar menyatakan bakal menjadi tugasnya untuk membenahi citra negatif ini. Sebelum dilantik, Syamsuar mengaku telah menyambangi KPK untuk penyuluhan persoalan korupsi di sana.

“Sudah ada petunjuk [dari KPK] baik dalam pengadaan, pembenahan pegawai, lelang, pengelolaan aset, dan lainnya. Diharapkan pada masa mendatang tidak terjadi lagi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,” tukas Syamsuar.

Terkait persoalan korupsi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pasangan yang diusung PAN, Nasdem, dan PKS ini sanggup mengemban tugas besar pemberantasan korupsi.

“Syamsuar pernah lama menjadi bupati,sehingga dia paham mengenai birokrasi. Yang paling penting adalah menata kelola pemerintahan dan memperkuat struktur birokrasi sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wakil gubernur,” tandas Tjahjo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR