Janji Trump dan potensi rusaknya upaya perdamaian Palestina-Israel

Polisi Israeli tampak berjaga di depan Masjid al-Aqsa, Yerusalem (27/7/2017).
Polisi Israeli tampak berjaga di depan Masjid al-Aqsa, Yerusalem (27/7/2017).
© Fayiz Abu Rmeleh /EPA-EFE

Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan bakal mengumumkan keputusan yang bisa merusak upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina, yakni memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota Yerusalem.

Menurut situs berita Aljazeera, pengumuman itu akan berlangsung pada Rabu (6/12/2017) pukul 18.00 GMT atau Kamis (7/12) pukul 01.00 WIB.

Jika hal itu dilakukan, berarti secara resmi pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel--bukan lagi Tel Aviv--dan mengindikasikan pengakuan bahwa Israel adalah penguasa tunggal di kota tersebut.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun, meminta bantuan kepada negara-negara sahabat, terutama Indonesia, untuk mencegah Trump mewujudkan rencana itu.

"Sebagai saudara dan sesama negara Muslim, kami meminta dan berharap pemerintah Indonesia mendukung serta memastikan perdamaian dan kemerdekaan bisa diraih Palestina, di mana Yerusalem akan menjadi ibu kota masa depan kami," tutur al-Shun dalam pidatonya di seminar internasional soal Palestina di Jakarta, Selasa (5/11), dikutip CNN Indonesia.

"Dan keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu adalah perubahan sikap AS yang sangat radikal terkait isu ini. Kami meminta dunia internasional untuk menanggapi sikap ini sebelum terlambat."

Dalam forum yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan informasi perubahan status Yerusalem menjadi ibu kota Israel dapat memperburuk keadaan di Palestina dan merusak proses perdamaian.

Ia menyinggung tentang diterbitkannya sebuah komunike seusai digelarnya pertemuan Komite Perwakilan Permanen Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/12).

"Saya ingin menggarisbawahi satu dari beberapa komunike tersebut yang berbunyi, memanggil semua negara agar mematuhi resolusi legalitas internasional di kota al-Quds (Yerusalem), yang merupakan bagian dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967," kata Retno, dikabarkan Republika Online.

Ia menambahkan, telah bertemu dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R Donovan, membahas rencana Trump tersebut dan menegaskan bahwa Indonesia akan membantu dan mendukung masyarakat Palestina untuk mendapatkan status sebagai negara penuh.

Menurut Retno, Dubes AS Donovan menyatakan rencana Trump tersebut belum final.

Kawasan sensitif dan reaksi pemimpin dunia

Kaleng gas airmata ditembakkan pasukan Israel ke arah warga Palestina dalam bentrokan di desa Qusrah, Tepi Barat, Senin (4/12). Kerusuhan seperti ini diperkirakan bakal semakin marak jika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kaleng gas airmata ditembakkan pasukan Israel ke arah warga Palestina dalam bentrokan di desa Qusrah, Tepi Barat, Senin (4/12). Kerusuhan seperti ini diperkirakan bakal semakin marak jika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
© Mohamad Torokman /Antara Foto/Reuters

Yerusalem menjadi kawasan yang sensitif sejak Israel berdiri pada 1948. Di kota tersebut berdiri situs paling suci ketiga bagi umat Islam--Masjid al-Aqsa--dan Tembok Ratapan yang amat suci bagi bangsa Yahudi.

Oleh karena itu, masalah di kawasan tersebut bukan hanya berdampak pada penduduk Israli dan Palestina, tetapi juga seluruh umat Islam dan Yahudi di dunia.

Trump akan menjadi presiden AS pertama yang melakukan langkah drastis tersebut sejak negara Israel berdiri pada 1948. Para presiden AS sebelumnya selalu menghindari kebijakan tersebut karena amat potensial menyulut api di wilayah yang sudah lama panas.

Beberapa pejabat AS menyatakan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel adalah sebuah "pengakuan sebuah kenyataan".

Israel telah mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota negara sejak mengokupasi Yerusalem Timur pada 1967. Sementara Palestina telah menetapkan Yerusalem Barat sebagai ibu kota setelah negara Palestina resmi berdiri.

Mengutip The New York Times, sepanjang Selasa (5/11), Trump menghabiskan waktu membahas rencana tersebut melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu of Israel dan Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas.

CNN menambahkan, Trump juga menghubungi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Raja Salman dari Arab Saudi, dan Raja Abdullah dari Yordania.

Selain Netanyahu, yang menyambut baik rencana tersebut, para pemimpin lainnya menolak pemindahan kantor kedubes itu dan memperingatkan Trump bahwa tindakan itu bisa merusak stabilitas regional dan menghancurkan harapan terciptanya perdamaian pada masa depan.

"Memindahkan kedutaan besar AS adalah langkah berbahaya yang memprovokasi persaan umat Muslim di seluruh dunia," kata Raja Salman kepada Trump, menurut televisi Saudi (h/t The New York Times).

Tanggapan keras serupa juga dikeluarkan oleh Abbas, el-Sisi, dan Raja Abdullah.

Bahkan mantan Direktur CIA John Brennan, dikutip Washington Post, menyatakan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv adalah tindakan "gegabah dan blunder terbesar kebijakan luar negeri sepanjang sejarah."

Brennan menegaskan hal itu akan merusak kepentingan AS di Timur Tengah untuk jangka waktu panjang dan kawasan itu akan semakin tidak stabil.

Janji kampanye Trump

Presiden AS Donald Trump di Tembok Ratapan saat mengunjungi Kota Tua Yerusalem (22/5/2017).
Presiden AS Donald Trump di Tembok Ratapan saat mengunjungi Kota Tua Yerusalem (22/5/2017).
© Ronen Zvulun /EPA-EFE/Pool

Meski mendapat serangan dari segala penjuru, Trump sepertinya bergeming. Pasalnya, memindahkan kedubes di Israel adalah salah satu janji kampanyenya pada 2016 kepada kelompok Yahudi AS yang amat pro-Israel, termasuk raja kasino Sheldon Adelson.

Adelson menyumbang US $25 juta pada sebuah komite politik yang mendukung Trump pada masa kampanye presiden. Pada April lalu ia dikabarkan marah dan menghentikan kucuran dana karena setelah terpilih sebagai presiden, Trump belum juga memindahkan kedubes AS di Tel Aviv.

"Inilah waktu yang tepat untuk memindahkan kedubes ke Yerusalem," kata Morton Klein, presiden Zionist Organization of America. "Tak memindahkannya ke Yerusalem selama 22 tahun, tidak membawa kita lebih dekat kepada perdamaian."

Sekretaris pers Gedung Putih, Sarah Sanders, menyatakan keputusan itu telah dipikirkan masak-masak melalui pembahasan antar-departemen yang mendalam.

Namun, mengutip CNN, keputusan itu lebih didorong oleh kekhawatiran Trump akan hilangnya lebih banyak dukungan bagi pemerintahannya di dalam negeri.

Oleh karena itu sang presiden bersikeras untuk memenuhi janji-janji kampanyenya, termasuk janji kepada para pendukung Israel di AS.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.