REVISI UU

Jatah kursi pemimpin DPR untuk PDIP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. | Wahyu Putro A. /Antara Foto

Di tengah sorotan kinerja rendah DPR, lembaga legislatif itu justru segera menyelesaikan RUU yang sebenarnya tak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2018.

Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, DPR segera menyelesaikan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam lansiran Merdeka, Kamis (1/2/2018), satu poin yang sudah disepakati adalah tambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP.

Secara prinsip, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, pemerintah sudah menyetujui penambahan satu kursi pimpinan di DPR dan MPR (h/t JPNN). Kursi lain itu masih diperebutkan PPP, PKB, dan Gerindra tapi dua partai terakhir punya peluang terbesar.

Persoalan tersisa bakal dibahas baleg. Sedangkan menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, PDIP juga akan punya perwakilan di kursi pimpinan MPR (h/t detikcom).

Mengapa urusan ini juga perlu persetujuan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly? "Karena penambahan ini kan pasti terkait dengan anggaran, terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan mobil dinas dan rumah dinas," ujar Bambang.

Politisi asal Golkar itu mengatakan target penyelesaian RUU MD3 adalah 14 Februari atau sebelum reses. Adapun menurut Supratman, selesai pada 8 Februari.

Yang jelas, revisi UU MD3 bukan cuma menyentuh jumlah kursi pimpinan. Sistem formasi pimpinan DPR pun kembali ke mekanisme proporsional atau lima pemimpin, bukan lagi paket pemilihan seperti saat ini.

Sedangkan jabatan ketua DPR akan dikembalikan kepada partai pemenang pemilu. Pendekatan ini dtempuh agar tak ada lagi kegaduhan yang timbul pascapemilu seperti usai pemilu 2014. Sistem proporsional bisa mengurangi konflik politik di DPR.

Sistem proporsional juga berlaku untuk penentuan pimpinan alat kelengkapan DPR seperti ketua komisi. Jadi dengan rumusan tertentu, menurut Supratman dalam Metrotvnews.com, semua fraksi bakal mendapatkan jatah alat kelengkapan dewan berdasarkan perolehan kursi di parlemen.

Pembahasan RUU MD3 ini sebenarnya masuk prolegnas 2017 dan tak masuk prolegnas 2018. Dan ketika beralih ke tahun berjalan, penyelesaiannya lebih dulu dibanding RUU Penyiaran yang orisinal masuk prolegnas 2018.

"Mudah-mudahan kalau MD3 selesai, setelah itu bisa fokus ke (RUU) Penyiaran," kata Firman Soebagyo, Wakil Ketua Baleg DPR, dikutip CNNIndonesia.com. Adapun Supratman beralasan, RUU MD3 harus diselesaikan lebih dulu supaya bisa mengantisipasi pemilu 2019 lebih dini.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan UU MD3 memang lazim direvisi setahun sebelum pemilu. Ditulis Kumparan, Fahri pun menyampaikan buah pikiran soal jumlah kursi ketua MPR yang bisa mencapai lima buah.

Meski secara prinsip sudah disepakati pihak terkait, pembicaraan soal itu masih berlangsung. "...maksimal 1 sampai 2 (kursi)," tegas politisi tanpa partai politik ini.

Perbincangan soal jumlah kursi untuk pimpinan MPR ini tak semulus isu DPR. Supratman mengatakan MPR tidak mengenal sistem proporsional karena ada DPD di dalamnya.

Sejauh ini pemerintah baru menyetujui penambahan satu kursi ketua MPR, tapi partai politik masih ingin lebih. "Kalau di MPR itu berkembang antara tambah 2 dan 3," kata Supratman dikutip Pos Kota.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR