MITIGASI BENCANA

Jatim dan Aceh rancang regulasi tanggap darurat bencana

Warga berjalan di dekat rambu peringatan bencana tsunami di pantai wisata Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (8/1/2019).
Warga berjalan di dekat rambu peringatan bencana tsunami di pantai wisata Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (8/1/2019). | Irwansyah Putra /ANTARA FOTO

Jawa Timur dan Aceh sedang mempersiapkan regulasi terkait tanggap darurat bencana. Penyusunan regulasi daerah seperti ini penting mengingat Indonesia negara potensial bencana, tetapi rendah pemahaman mitigasinya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diolah Lokadata Beritagar.id, jumlah kejadian bencana di Indonesia selama 14 tahun terakhir cenderung naik dengan peningkatan signifikan pada 2017 dan rekor tertinggi terjadi tahun lalu.

Pada 2018, bencana hidrometeorologi seperti banjir, gelombang dan cuaca ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, serta kekeringan berjumlah 2.350 kejadian (96,9 persen). Jauh mendominasi dibandingkan bencana geologi macam gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor sebanyak 76 kejadian.

Meski begitu, dampak bencana akibat gempa bumi dan tsunami di penghujung 2018 telah meningkatkan jumlah korban yang meninggal dan hilang secara signifikan, menjadi 4.773 korban dari 378 korban pada 2017.

Oleh sebab itu, di Jawa Timur yang tercatat memiliki 2.742 desa kategori rawan bencana, Pemerintah Provinsi berencana segera meluncurkan regulasi baru sebagai referensi agar penanganan bencana, termasuk pemberian bantuan korban di lapangan bisa dilakukan secara jelas, detail, langsung, dan menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku.

"Regulasi bersifat regional, bisa berupa peraturan daerah maupun peraturan gubernur," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya dilansir Republika, Kamis (4/4).

Lanjut dia, pembahasan detail regulasi yang bakal melibatkan berbagai instansi terkait itu nantinya akan mengatur jumlah anggaran yang bisa dikeluarkan untuk mengintervensi risiko bencana alam.

Pun memetakan kriteria risiko bencana seperti rumah rusak berat, rusak ringan, santunan kematian, santunan sakit, sampai dengan bantuan bila ada lahan yang gagal panen atau rusak.

"Misalnya kalau untuk darurat bencana, Pemerintah Provinsi akan melakukan identifikasi dengan memberikan santunan atau konsesi untuk kualifikasi apa dan jumlah berapa," jelas Khofifah kepada Kompas.

Sebagai gambaran, di seluruh Indonesia, gempa bumi adalah bencana alam yang paling banyak mengakibatkan kerusakan bangunan skala berat sejak tahun 2008. Dengan jumlah kerusakan hampir mencapai 250 ribu bangunan, dan rata-rata kerugian ekonomi langsung terhadap bangunan maupun bukan sebesar Rp7,56 triliun setiap tahun.

Di luar itu, untuk kebijakan baru regulasi early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini bencana, Khofifah lebih berharap agar proses melakukan langkah-langkah preventif berbasis masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Sejak Desember 2018, pemerintah memang sedang menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan bencana terpadu yang salah satu rencananya adalah segera memasang piranti EWS di tiga pulau terdekat dengan Gunung Anak Krakatau dan daerah-daerah lain yang dipandang rawan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, berpendapat menciptakan paradigma baru dengan membangun masyarakat yang peduli dan tanggap bencana lebih penting.

Ia mengimbau BPBD agar lebih informatif dan mengajak masyarakat bersama-sama merawat peralatan EWS. Pasalnya, menurut dia, penguatan anggaran sebaiknya tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tapi juga mitigasi bencana semisal penguatan EWS.

Senada, Admiral Musa Julius, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, menambahkan, selain meningkatkan kesadaran masyarakat yang tanggap informasi, peringatan dan evakuasi, mitigasi juga perlu didukung literasi kebencanaan dan infrastruktur.

Misalnya dengan mendokumentasikan sejarah kejadian bencana di suatu wilayah bagi generasi mendatang, hingga membangun rambu-rambu keselamatan, peta, perencanaan dan prosedur evakuasi yang bisa terlihat jelas oleh tiap orang.

Di Kabupaten Aceh Selatan, tahap awal rencana penyusunan regulasi terkait penanggulangan bencana telah dimulai dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Selasa (2/4).

FGD adalah langkah awal untuk penguatan mitigasi bencana dengan menginput data dan melakukan pemetaan daerah di mana seluruh pihak terkait dan masyarakat menyampaikan opini sekaligus membahas mengenai kondisi daerahnya.

"Setelah FGD, direncanakan untuk simulasi pada akhir April 2019, juga akan dipasang rambu-rambu jalur evakuasi dan yang berhubungan dengan kebencanaan untuk mitigasi atau menekan sekecil-kecilnya risiko diterima masyarakat ketika terjadi bencana alam," jelas Kepala Pelaksana BPBA Ahmad Dadek.

Selain itu, Sukmandaru Prihatmoko, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengatakan, tata ruang sesuai potensi bencana, serta kajian dan riset terbaru juga penting dalam hal mitigasi.

“Kalau sudah tahu rawan bencana perlu bikin perlakuan khusus, misal, di Selat Sunda, sudah tahu itu rawan bencana hindari proyek bangunan besar. Seandainya harus dengan kaidah yang harus dipatuhi misal kode bangunan tertentu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menegaskan agar setiap pemerintah daerah memiliki regulasi atau kebijakan tanggap bencana. Ini adalah peran strategis Pemda sebagai solusi kesiapan menghadapi bencana sekaligus mengoptimalkan upaya mitigasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR