Jawa Barat paling banyak aduan pungli

Anggota tim saber pungli Polda Sumatera Selatan menggiring staf operator sertifikasi Dinas Pendidikan Sumsel berinisial A  saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (20/7).
Anggota tim saber pungli Polda Sumatera Selatan menggiring staf operator sertifikasi Dinas Pendidikan Sumsel berinisial A saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (20/7). | Nova Wahyudi /ANTARA

Provinsi Jawa Barat menjadi daerah yang paling banyak mengadu soal pungutan liar (pungli) kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Satgas yang di bawah naungan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan telah menerima 31.110 laporan terkait pungli dari masyarakat sejak dibentuk Oktober 2016. Provinsi berikutnya adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.

Satgas tak menyebut angka detailnya. Namun pada akhir Maret lalu, ada 175 kasus pungli yang terungkap di Jawa Barat.

Sektor layanan masyarakat paling banyak diadukan karena masalah . Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto seperti dikutip dari Kompas.com Selasa (1/8), menuturkan, masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen.

Sektor hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen, dan kepegawaian 8 persen.

Walau sektor pendidikan menjadi masalah ketiga, namun secara lembaga, Kemendikbud adalah lembaga yang paling banyak diadukan.

Setelah itu disusul, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, dan TNI.

Menurut Sekretaris Menkopolhukam Mayor Jenderal Yoedhi Swastono pada periode tersebut, Saber Pungli menggelar 917 operasi tangkap tangan (OTT) dengan tersangka 1.834 orang dari berbagai instansi. "Barang bukti sebanyak Rp17,62 miliar," ujarnya seperti dinukil dari Tempo.co.

Namun, proses hukum dari kasus pungli ini tak sebanding dengan jumlah tangkapan. Sekretaris Saber Pungli Mayjen Andrie T. Soetarno menyebutkan dari 917 OTT perkara itu, masih sedikit yang masuk ke pengadilan. "Dalam tahap penuntutan ada empat perkara, delapan sidang berjalan, dan yang masuk vonis baru sebelas perkara," ujar Andrie.

Andrie memperinci, dari semua yang kena tangkap tangan, ada 519 perkara yang masuk tahap penyelidikan35 perkara masuk tahap pemberkasan, dan baru 47 perkara yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap secara hukum.

Yoedhi menekankan Saber Pungli tak berwenang menindak pelanggaran yang ditemukan. "Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu OTT, kami himpun dan kami salurkan ke kementerian lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, bisa langsung diserahkan ke kepolisian," ujarnya.

Dia memastikan laporan yang masuk akan ditangani dan dibawa ke penegak hukum, maupun kementerian terkait.

Selama ini, layanan publik masih banyak masalah. Menurut survei Ombudsman Republik Indonesia, pungli menempati keluhan keempat. Masalah pertama adalah adanya calo.

Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy mengatakan banyaknya aduan masyarakat soal pungli menunjukkan tingginya pelanggaran atas pelayanan publik oleh kementerian dan lembaga.

"Harus ada upaya lain, yakni penataan lembaga dan kementerian secara sistematis," ungkap Ahmad ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (1/8).

Menurutnya, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk mengurangi jumlah pungli. Misalnya, penggunaan pelayanan publik lewat sistem online.

Sejak ada Tim Saber Pungli, Pemerintah Pusat telah memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem online untuk menghindari pungli.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR