GEMPA DONGGALA

Jeda waktu gempa dan tsunami hanya enam menit

Puing - puing bangunan yang roboh akibat gempa dan tsunami di pesisir pantai Loli di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018).
Puing - puing bangunan yang roboh akibat gempa dan tsunami di pesisir pantai Loli di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). | Akbar Tado /Antara Foto

Bencana tsunami dan gempa yang menghantam Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, masih meninggalkan ruang misteri bagi para ilmuwan.

Beragam analisis terus diukur, mencari jawaban atas fenomena alam yang telah merenggut 1.424 nyawa itu (data per Kamis, 4/10/2018, siang). Analisis terbaru diungkapkan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang jeda waktu kejadian tsunami dan gempa.

Lembaga yang dulunya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) ini meyakini tsunami terjadi enam menit setelah gempa berkekuatan 7,4 pada Skala Richter (SR) yang berpusat di timur laut Donggala.

Estimasi diukur dari data-data stasiun pasang surut yang terdapat di Pantoloan, Palu. Dari data itu, diketahui air surut maksimal terjadi pada Jumat (28/9/2018) pukul 18.08 WITA

Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG Mohamad Arief Syafii dalam KOMPAS.com meyakini, dua menit setelah tsunami terbentuk, gelombang air tinggi sudah menghantam Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Gelombang itu juga berhasil sampai ke Kota Palu—sekitar 28 kilometer (km) dari pelabuhan—hanya dalam jangka waktu kurang dari satu menit.

Tinggi maksimum gelombang yang terbaca lewat tide gauge di Pantoloan tercatat hingga dua meter. Akan tetapi, lantaran gelombang masuk ke teluk yang lebih sempit dan dangkal, membuat ketinggian gelombang di beberapa titik Kota Palu menjadi beragam, dari dua hingga enam meter.

Hal ini boleh jadi salah satu faktor mengapa gempa yang tidak berpotensi sebagai penghancur ternyata bisa menyebabkan tsunami yang begitu dahsyat.

Arief menuturkan, analisis terbaru tentang jeda waktu dan tsunami ini bisa menjadi bahan pertimbangan para ilmuwan untuk mereka ulang mekanisme mitigasi bencana.

Jika analisis ini benar, maka peringatan dini yang dikirimkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah tepat, meski terlambat. Untuk diketahui, BMKG memasang peringatan dini tsunami pada pukul 18.07 WITA, atau tiga menit sebelum tsunami terjadi.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pemasangan peringatan dini tsunami terhambat lantaran alat pendeteksi gagal mengirim sinyal karena jaringan komunikasi yang terputus setelah gempa.

“Alat masih baca, tapi tidak bisa mengirim,” kata Dwikorita, sambil menambahkan BMKG akhirnya menggunakan sensor peringatan dini yang terdapat di Mamuju, Sulawesi Barat.

Kritikan yang menyebut BMKG terlalu cepat mengakhiri peringatan dini tsunami juga bisa terbantah. Sebab, BMKG baru mengakhiri peringatan itu 30 menit kemudian atau pada 18.37 WITA.

Dinukil dari CNN Indonesia, Dwikorita menjelaskan sepuluh menit sebelum peringatan dini diakhiri, pihaknya menerima laporan dari staf BMKG yang berada di Pelabuhan Pantoloan yang mengatakan tinggi air sudah surut di angka 30 sentimeter (cm).

“Itu kapal sudah masuk ke darat dan dia melihat ini air di mata kaki. Artinya apa, itu tsunami sudah berakhir,” sambung Dwikorita.

Dwikorita pun meyakini bahwa tidak terjadi tsunami susulan, sebab jika benar terjadi, maka stafnya yang memantau kondisi di lapangan sudah terseret gelombang. Namun, hal ini tak terjadi.

Prioritas dalam pembangunan

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menyoroti minimnya anggaran mitigasi bencana yang dibuat pemerintah.

“Kita inginnya dana siap pakai. Dana cadangan penanggulangan bencana Rp15 triliun yang ada saat ini hanya Rp4 triliun. Dana ini digunakan untuk menangani segala jenis bencana hingga rehabilitasinya. Itulah yang menyebabkan penanganannya lama,” kata Sutopo dalam jumpa pers yang dilaporkan jurnalis magang Beritagar.id, Monica Yulia, Kamis (4/10).

Peralatan peringatan dini yang dipunya Indonesia sangat terbatas. Buoy, yang jadi alat andalan untuk mendeteksi gerak tsunami di lautan sudah tidak bisa diharapkan. Vandalisme dan terbatasnya biaya pemeliharaan membuat buoy tak lagi berfungsi.

Bukan hanya buoy yang tidak berfungsi, banyak alat-alat sistem peringatan dini bencana yang tidak bekerja karena hilang dicuri, kerusakan teknis, dan tidak ada pemeliharaan.

“Jadi permasalahannya bukan hanya di infrastruktur, tetapi juga budaya yang ada di masyarakat,” sambung Sutopo.

Sejarah gempa dangkal yang terjadi di Indonesia Timur memang sering menimbulkan tsunami. Sayang, riset tentang hal ini juga masih minim.

Beberapa catatan yang dimiliki Sutopo di antaranya gempa dan tsunami hingga 100 meter di Ambon pada 1674. Begitu juga dengan gempa 7,8 SR yang juga menyebabkan longsoran bawah laut di Flores pada 12 Desember 1992.

Mengukur dari daerah-daerah rawan tsunami—berdasarkan pada jejak sesar, dan lainnya, Sutopo memprediksi ada 3,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang sebenarnya berisiko terhadap ancaman bencana ini. Sementara, jumlah penduduk yang rawan menjadi korban gempa mencapai 148,4 juta jiwa.

“Ketersediaan waktu menyelamatkan diri bagi masyarakat yang tinggal di area rawan tsunami terbatas, karena tsunami di Indonesia bersifat lokal. Itulah pentingnya mitigasi bencana alam,” tegas Sutopo.

Apalagi, menurut peneliti geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto, analisis peringatan dini tsunami biasanya paling cepat ditentukan dalam waktu tiga menit.

“Pada kondisi ini, akan lebih efektif kalau ada pendidikan tentang evakuasi tsunami dengan memahami gejala-gejala tsunami,” kata Eko.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR