BJ HABIBIE WAFAT

Jejak Habibie membangun jembatan demokrasi Indonesia

Mantan Presiden BJ Habibie menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Mantan Presiden BJ Habibie menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Tanpa kehadiran Bacharuddin Jusuf Habibie sejarah Indonesia akan bergerak ke arah yang lain. Tapi di masa singkat jabatannya sebagai Presiden, Indonesia bergerak di atas rel yang tepat. Walau hanya 17 bulan menjadi Presiden, BJ Habibie berhasil membangun jembatan demokrasi bagi Indonesia.

Soeharto, saat kekuasaannya sudah di ujung tanduk sempat sangsi apakah Habibie, yang saat itu menjadi Wakil Presiden, mampu menjalankan tugas-tugas Presiden. Menjelang Soeharto lengser, Habibie juga ragu atas posisinya. Mengingat, jabatan Presiden dan Wakil Presiden saat itu bukan satu paket.

Tapi Habibie tetap mengemban jabatan itu. Saat itu, Indonesia sedang genting-gentingnya. Demonstrasi dan kerusuhan merebak di mana-mana. Ekonomi sedang porak poranda, inflasi mencapai 70 persen.

Menurut tuturannya dalam buku Detik-detik yang Menentukan, Habibie menilai aksi demonstrasi itu sebagai aspirasi. Maka ia siapkan kabinet untuk merespons tuntutan masyarakat.

Mencabut kekangan terhadap pers

Setelah naik jabatan menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998, Habibie segera mencabut kekangan terhadap pers. Menurut almarhum Adnan Buyung Nasution, salah satu tokoh yang menemuinya setelah dilantik, Habibie segera mencabut Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 1 tahun 1984 tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

"Juga merehabilitasi surat kabar dan majalah yang dulu pernah diberangus, seperti Tempo, Editor dan DeTik, yang tempo hari telah memenangkan perkaranya di pengadilan," kata Nasution, seperti dikutip dari Kompas.com (h/t Seasite), 27 Mei 1998.

Tiga media itu dibreidel Soeharto pada 1994. Pencabutan itu membuka kran kebebasan pendapat dan menggairahkan bisnis media.

Pembaharuan iklim demokrasi

Iklim demokrasi juga segera ia dandani. Pada Februari1999, ia meneken undang-undang tentang Partai Politik, serta Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Dua aturan ini, memunculkan pembaharuan dalam politik. Indonesia menjadi multipartai.

Pada tahun itu lahir Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawas Pemilu. Pemilu diramaikan oleh 48 partai politik.

Habibie turut mengubah Golkar. Ia mereformasi Golkar dengan membubarkan Keluarga Besar Golkar. Saat itu, jabatan presiden otomatis juga menjadi Ketua Harian Keluarga Besar Golkar.

Harapannya, ia bisa bertindak lebih objektif, bermoral, dan tidak mementingkan kepetingan pribadi, keluarga , golongan, partai, kawan, dan sebagainya. "Kecuali kepentingan rakyat," tulisnya.

Melarang monopoli

Habibie juga melarang praktik monopoli lewat undang-undang nomor 5 tahun 1999. Sebulan kemudian, Habibie mencabut undang-undang tentang referendum. Aturan itu, membuat mereka yang selama Orde Baru dicap terlibat huru hara politik 1965, bisa ikut memberikan suara.

Bank Indonesia, yang sebelumnya dikendalikan pemerintah, juga ia bebaskan dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas membuat rupiah stabil, Bank Indonesia bebas dari campur tangan penguasa.

Aturan tentang subversi, yang ditetapkan oleh Soekarno pada 1963 juga ia gugurkan. Aturan itu bisa menghukum orang yang dianggap merongrong negara dengan hukuman mati.

Hak-hak konsumen juga muncul di zaman pemerintahan Habibie. Tahun 1999, Habibie meneken Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mengakali konsumen.

Hapus diskriminasi, berantas KKN

Di era Habibie pula, Indonesia juga menyepakati konvensi internasional terkait penghapusan diskriminasi rasial dan diskriminasi dalam pekerjaan. Demikian juga dengan kesepakatan terkait pekerjaan. Di tangan Habibie Indonesia sepakat melarang kerja paksa dan membatasi usia minimal seseorang boleh bekerja, pada umur 18 tahun.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kental di kalangan birokrasi, ditepis dengan menerbitkan 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), juga tak lepas dari tangan Habibie. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengamanatkan, paling lambat dua tahun sejak diundangkan, harus dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak menampik kekurangan

Satu masalah yang kerap ditudingkan ke Habibie adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Habibie menjelaskan, awalnya Indonesia menawarkan status otonomi luas, buat Timor Timur. Namun tawaran itu ditolak.

Sebagai pilihan, maka tawaran itu diputuskan lewat jajak pendapat. Hasilnya, sebanyak 78,5 persen warga Timor menolak tawaran otonomi luas. Menurut Habibie, sebagai bangsa, Indonesia harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu. "Karena ini sesuai dengan nilai dasar di Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa," kata Habibie.

Habibie tak menampik kekurangan di masa kepemimpinannya. Ia menyadari masalah yang dihadapi Indonesia berat dan sarat tantangan.

"Biarlah semua kekurangan itu menjadi milik saya. Kerja, karya, dan hasil yang tercapai seluruhnya terpulang kepada rakyat Indonesia, pemilik sejati negeri ini," tutupnya dalam buku itu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR