PENINDAKAN KORUPSI

Jejak Polri dan Kejagung di jabatan strategis KPK

Massa yang mengatasnamakan diri Komite aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak Indonesia)  berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Massa yang mengatasnamakan diri Komite aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak Indonesia) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Jabatan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari pimpinan hingga deputi diisi oleh beragam elemen, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung.

Keberadaan polisi dan jaksa di tubuh lembaga independen ini sering menjadi kontroversi: bisakah mereka independen dari institusi asalnya? Terlebih, saat mengusut kasus yang menyeret pimpinan aparat penegak hukum.

Kasus yang paling santer misalnya Cicak vs. Buaya. Saat itu, KPK menguak korupsi Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Susno Duadji untuk kasus pengalihan berkas yang menyeret Anggodo dan Anggoro Wijaya, pimpinan PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menerima dana pengamanan Pilkada Jabar sebanyak Rp8 miliar.

Rentetan kasus Susno berhasil diungkap melalui penyadapan yang membuat geram jenderal bintang dua itu. Susno, menyebut KPK sebagai cicak yang berani melawan buaya, Polri.

Mulai saat itu, ketegangan antara dua aparat penegak hukum mulai meruncing, terbitlah kemudian istilah Cicak vs. Buaya Jilid II, Jilid III, dan Jilid IV. Jilid II saat lembaga antirasuah mengungkap kasus korupsi Irjen (Pol) Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM pada 2012.

Perseteruan jilid III terendus saat kontroversi penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut oleh lembaga antirasuah.

Terakhir, yang dianggap babak IV yakni saat memasukkan unsur kepolisian dalam jejeran nama calon pimpinan KPK. Ada sembilan jenderal polisi yang mendaftar sebagai pimpinan antirasuah.

Menyertai perseteruan tersebut adalah dugaan upaya pelemahan lembaga antirasuah melalui beragam cara, termasuk revisi UU KPK oleh DPR yang kini sebagian materinya sudah disahkan pemerintah, atau kriminalisasi terhadap penyelidik dan penyidik KPK termasuk Novel Baswedan.

Tim jurnalis data Beritagar.id menelusuri nama dan institusi asal pejabat strategis di KPK dari periode I pada 2003 hingga pejabat periode mutakhir, 2015-2019. Jabatan strategis tersebut yakni lima komisioner, deputi penindakan, deputi pencegahan, direktur penuntutan, direktur penyidikan, dan direktur penyelidikan.

Dari total deretan nama pejabat yang dikumpulkan, ada sejumlah posisi yang kosong lantaran tidak bisa ditelusuri yakni deputi pencegahan periode 2008-2012, direktur penyidikan 2003-2007, direktur penuntutan 2003-2007, direktur penyelidikan 2003-2005, dan direktur penyidikan 2003-2007,

Sejak lembaga antirasuah berdiri pada 2003, jabatan strategis paling banyak diisi oleh unsur Polri (13 posisi), disusul Kejaksaan Agung (12 posisi), selanjutnya swasta (5 posisi), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta advokat masing-masing 4 posisi.

Polri banyak menempati posisi direktur penyidikan (4 orang), kemudian deputi penindakan (3 orang), dan masing-masing 2 orang untuk direktur penyelidikan, direktur penyidikan, ketua, dan wakil ketua.

Kemudian, Kejaksaan Agung banyak mengisi posisi direktur penuntutan (4 orang), deputi penindakan (2 orang), direktur penyidikan (2 orang), ketua (2 orang), dan wakil (2 orang).

Dalam sejarah, mereka yang berasal dari swasta, BPKP, advokat, hakim, anggota Komisi Yudisial atau berprofesi sebagai dosen, tak mungkin memegang jabatan teknis di bidang penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Alih-alih, mereka bakal mengisi posisi di bagian pencegahan atau sebagai komisioner lembaga antirasuah.

Konflik kepentingan

Penyelidik, penyidik, dan penuntut KPK bisa berasal dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, atau yang berasal dari pegawai KPK sendiri. Pasal 39 UU KPK menjelaskan, jaksa atau polisi yang tengah bekerja di lembaga antirasuah mesti harus melepas sementara jabatannya di lembaga asal.

Tapi, bisakah mereka benar-benar lepas dari konflik kepentingan lembaga asal mereka? Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, menjelaskan konflik kepentingan tak dapat dihindarkan, terlebih adanya semangat korps yang lebih besar dibanding loyalitas kepada tugas dan fungsi di KPK.

Konflik kepentingan tersebut bakal menghambat proses pengusutan rasuah di KPK jika melibatkan unsur lembaga asal. Pemilihan kasus yang diprioritaskan untuk diusut menjadi salah satu contohnya.

“Capim KPK yang dari penegak hukum justru lebih besar konflik kepentingannya. Seleksi pimpinan seharusnya murni dari profesionalitas, integritas, dan independensi calon. Jadi tidak boleh ada kavling dari penegak hukum,” kata Zaenur ketika dihubungi Beritagar.id pada Rabu (11/9/2019).

Terlebih, tak ada aturan dalam beleid UU KPK yang menjelaskan formasi pimpinan lembaga antirasuah harus dari Kepolisian atau Kejaksaan. “Kalau DPR membuat kuota (pimpinan KPK) misalnya hakim 1, jaksa 1, maka yang akan terpilih bukan yang terbaik, yang terpilih adalah wakil institusi,” katanya.

Sementara di level pejabat madya, Zaenur juga mengkritik adanya aturan tak tertulis di lingkungan lembaga antirasuah yang merekrut deputi penindakan dan jajarannya dari kalangan penegak hukum.

“Yang selama ini terjadi adalah memang itu juga ada kesan yang bisa megang jabatan tertentu adalah orang-prang institusi penegak hukum, ini keliru. Seharusnya rekrutmen menggunakan merit system, siapa yang paling baik ya menempati itu,” katanya.

Menurut Zaenur, untuk menghindari konflik kepentingan, ada tiga langkah yang mesti dilakukan lembaga antikorupsi ini. Pertama, harus ada zero tolerance untuk para pegawai dari kalangan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran etik akibat konflik kepentingan.

Jika tak diterapkan, maka mereka yang diduga melanggar etik akan dengan mudah kembali ke institusi asal untuk menghindar dari sanksi yang diberikan.

Selanjutnya, mesti ada kepemimpinan yang kuat di lembaga tersebut. Kepemimpinan tersebut untuk mereduksi adanya loyalitas ganda para prajurit antikorupsi.

Cara terakhir, yakni pembenahan sistem rekrutmen. “Lakukan rekrutmen penyidik dan penyelidik dari pegawai KPK atau unsur internal untuk mengurangi ketergantungan dengan Kejaksaan dan Kepolisian,” ucapnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR