PENINDAKAN KORUPSI

Jejak Setya Novanto di kasus korupsi PLTU Riau-1

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) dan mantan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) dan mantan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/11/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 terus bergulir. Kasus ini pun beberapa kali menyebutkan sosok Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (15/11/2018), Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan barang bukti berupa catatan tertulis milik terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap PLTU ini, yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Menteri Sosial sekaligus Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Kotjo mengakui bahwa dokumen tersebut berisi catatan rencana pembagian uang terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1, termasuk rencana pembagian uang sebesar $6 juta AS kepada Setya Novanto.

"Saya sama Beliau (Setya Novanto) sudah berkawan lama, mungkin 30 tahun kali. Jadi saya juga berterima kasih sama dia, karena Beliau yang menghubungkan dengan Sofyan Basir dan Eni Maulani Saragih," ujar Kotjo dikutip Kompas.com.

Kotjo meminta bantuan kepada Setya Novanto untuk diperkenalkan dengan Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir. Novanto kemudian memperkenalkan Kotjo kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Menurut Kotjo, Novanto memberi tahu bahwa Eni adalah anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang bisa membantu memfasilitasi pertemuan dia dengan Sofyan Basir.

Pada sidang 1 November lalu, jaksa memutar rekaman percakapan Novanto dengan anaknya Reza Herwindo. Isinya, Novanto meminta anaknya bertemu Eni dan Kotjo.

Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti $7,3 juta AS. Hakim juga mencabut hak politik Novanto untuk 5 tahun setelah menjalani masa pemidanaan.

Selain nama Setya Novanto, dokumen yang dibuat Kotjo tersebut mencantumkan rencana pembagian uang kepada sejumlah pihak lainnya. Kotjo direncanakan mendapat jatah yang sama dengan Novanto, yakni sekitar 24 persen dari nilai proyek.

Suap proyek pembangunan PLTU terkuak ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Tahta Maharaya, keponakan Eni, di Gedung Graha BIP, Jakarta. Tahta menerima uang dari Audrey Ratna Justianty, sekretaris pemilik Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

KPK menyita uang tersebut berjumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dikemas dalam amplop berwarna cokelat. KPK kemudian Johannes bersama seorang staf dan sopirnya, di ruang kerjanya di graha BIP.

Tim KPK bergerak ke rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham untuk mengamankan Eni yang sedang menghadiri undangan acara syukuran ulang tahun putri bungsu Idrus. Eni dan Idrus merupakan politikus dari Partai Golkar.

Pada Sabtu (14/7/2018), KPK menetapkan Eni Maulani dan Johannes sebagai tersangka. KPK menduga Eni menerima suap sebesar dengan total Rp4,8 miliar yang diberikan dalam empat tahap. Suap yang diterima Eni diduga untuk memuluskan proses penandantanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Kasus PLTU itu merembet ke Idrus sehingga memutuskan mundur dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla pada 24 Agustus 2018. Besoknya, KPK resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka.

Idrus diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Eni sebesar $1,5 juta AS yang dijanjikan Johannes bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Dalam persidangan, Eni mengatakan selalu melapor Idrus Marham setiap kali menerima uang dari Johanes. Pengakuan Eni itu membuka celah Partai Golkar turut terseret dalam kasus ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR