PENINDAKAN KORUPSI

Jerat pidana korupsi korporasi menunggu Golkar

Tersangka anggota DPR, Eni Maulani Saragih di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8/2018). Eni mengaku duit suap yang ia terima dipakai untuk Munaslub Golkar.
Tersangka anggota DPR, Eni Maulani Saragih di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8/2018). Eni mengaku duit suap yang ia terima dipakai untuk Munaslub Golkar. | Reno Esnir /Antara Foto

Partai Golkar terancam pidana korupsi korporasi usai terkuaknya aliran dana suap PLTU Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik pidana korupsi korporasi ini usai pengakuan tersangka suap PLTU Riau-1, yang juga anggota DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

Anggota KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK yakin akan mampu membuktikan aliran uang suap ini digunakan untuk perhelatan Musyawarah Nasional Luar (Munaslub) Golkar pada pertengahan Desember 2017.

Eni Saragih, saat itu menjadi Bendahara Munaslub. "Yang bersangkutan sudah menyampaikan salah satunya digunakan untuk Munaslub," ujarnya seperti dinukil dari CNN Indonesia, Jumat (31/8/2018).

Menurut Alex, Eni selalu melapor kepada Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham tiap menerima uang dari Johanes B Kotjo, pengusaha yang memenangkan proyek tersebut. Eni, Idrus dan Kotjo sudah menjadi tersangka dalam kasus suap ini.

Usai diperiksa KPK Senin (27/8/2018), Eni menyatakan bahwa sebagian uang suap yang dia terima mengalir untuk Munaslub Golkar.

"Memang ada duit yang Rp2 miliar saya terima, sebagian saya ini kan (gunakan) untuk Munaslub," ujar Eni Maulani Saragih di Gedung KPK Jakarta, seperti dikutip dari Kumparan. Namun, Eni tak memperinci uang tersebut digunakan untuk acara Munaslub.

Pengakuan Eni dikuatkan oleh pengacaranya, Fadli Nasution. Menurut Fadli, Eni sempat meminta bantuan kepada Kotjo untuk membantu operasional panitia Munaslub Golkar. "Sekitar bulan Desember 2017 menjelang Munaslub Partai Golkar, Bu Eni minta bantuan ke Pak Kotjo," kata Fadli ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (27/8).

Golkar tentu membantah keras pengakuan Eni. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan tak ada dana dari Eni yang dipakai untuk Munaslub Golkar. Ace mengatakan, partainya juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada Ketua OC Munaslub 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua SC Ibnu Munzir.

"Keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun dari Eni M Saragih untuk pembiayaan Munaslub 2017 tersebut," kata Ace, Jumat (31/8/2018), seperti dipetik dari detikcom.

Ini bukan kasus pertama soal dugaan aliran duit korupsi ke partai Golkar. Dalam kasus korupsi E-KTP, Golkar juga diduga menerima uang hasil korupsi.

Menurut beberapa pakar, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sulit untuk diterapkan untuk pidana korupsi korporasi pada partai politik.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan, kata 'koorporasi' dalam UU Tipikor tidak bisa serta merta disematkan kepada partai politik. Ia menjelaskan di berbagai Undang-undang, korporasi memiliki definisi berbeda.

Peneliti korupsi politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menjelaskan, aturan itu tetap bisa dipakai asal, penyidik KPK harus bisa menyimpulkan kalau tindakan korupsi itu bukan hanya dilakukan pengurus, tapi berdasar kesepakatan partai politik tersebut.

"Jadi harus ada pembuktian kolektif kalau itu dilakukan atas pengetahuan dan keinginan bersama," kata Donal kepada Tirto, Selasa (28/08/2018).

Dosen Universitas Trisakti dan pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Ganarsih menilai UU Tipikor sulit digunakan untuk membuktikan aliran duit suap itu. Tapi bisa memakai Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Yenti menjelaskan, UU TPPU memberikan kemudahan buat penyidik. Mereka tak perlu sampai membuktikan kalau pengurus partai tersebut memang tahu dan mengharapkan dana korupsi. "Sepanjang dia patut diduga (mengetahui) saja, dia bisa kena," kata Yenti kepada Tirto.

Dalam perspektif UU TPPU, partai politik dianggap sebagai korporasi: kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi memang dimungkinkan menjadi subyek hukum pelaku korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menegaskan syarat untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi.

Dua perusahaan yang sudah dipidana dalam hal ini adalah BUMN PT Nindya Karya (persero) dan perusahaan swasta PT Tuah Sejati.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR