MITIGASI BENCANA

Jokowi angkat kedudukan Kepala BNPB setingkat menteri

Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Wapres Jusuf Kalla (kanan), menyalami Letjen TNI Doni Monardo usai melantiknya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Letjen Doni Monardo menggantikan Willem Rampangilei.
Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Wapres Jusuf Kalla (kanan), menyalami Letjen TNI Doni Monardo usai melantiknya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Letjen Doni Monardo menggantikan Willem Rampangilei. | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Presiden Joko Widodo mengangkat kedudukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi setara dengan pejabat setingkat menteri. Apabila terjadi bencana nasional, BNPB bisa secara langsung melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang resmi ditandatangani oleh Jokowi 8 Januari lalu. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Perpres ini, pemerintah mengubah struktur organisasi BNPB melalui penambahan unit kerja dan perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi unit kerja yang ada saat ini.

Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 dituliskan, lembaga BNPB dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BNPB juga diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.

Berlakunya Perpres ini menepis wacana membawa BNPB di bawah komando Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan yang sempat muncul beberapa pekan lalu.

Pasal 63 menjelaskan, Kepala BNPB dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau profesional. Pasal ini sekaligus melegalkan pengangkatan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang sempat menuai polemik.

Pasalnya, saat dilantik Doni tercatat masih menjadi anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas). Padahal, sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Hal itu tertuang dalam pasal 47 ayat 1.

Namun, pada saat pelantikan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui pemerintah akan segera merevisi peraturan agar Doni bisa menduduki jabatan Kepala BNPB tanpa perlu mundur dari militer. Alasannya, keberadaan Doni sebagai tentara aktif di BNPB dapat membantu badan tersebut dalam berkoordinasi dengan TNI dan Polri.

Dengan nomenklatur baru, BNPB memiliki tugas untuk memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

BNPB juga wajib melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

BNPB, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana.

"Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dan menjalankan tugas dalam fungsi BNPB," bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah terdiri atas ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 20 anggota, yang terdiri atas 11 (sebelas) eselon I.a dan eselon I.b yang diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah, dan 9 anggota masyarakat profesional.

Sedangkan Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dengan susunan organisasi terdiri atas:

a. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama;
b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi;
c. Deputi Bidang Pencegahan;
d. Deputi Bidang Penanganan Darurat;
e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; dan
g. Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama.

Menurut Perpres ini, anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah kepada Kepala. Selanjutnya, Kepala mengusulkannya kepada presiden untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.

Sedangkan anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala kepada presiden sebanyak 18 (delapan belas) orang untuk disampaikan kepada DPR RI.

Badan legislatif tersebut kemudian melakukan uji kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah calon tersebut bisa menjabat atau tidak.

Selanjutnya, sembilan calon anggota yang disetujui oleh DPR RI diangkat dan ditetapkan oleh presiden menjadi Anggota Unsur Pengarah. Mereka akan bertugas selama lima tahun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR