Jokowi beri Bulog tanggung jawab baru

Sejumlah buruh mengangkut karung-karung berisi beras bagi rakyat miskin (Raskin) di Gudang Bulog Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/6/2016).
Sejumlah buruh mengangkut karung-karung berisi beras bagi rakyat miskin (Raskin) di Gudang Bulog Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/6/2016). | Aditya Pradana Putra /ANTARAFOTO

Pemerintah akhirnya memberikan dasar hukum kepada Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan selain pada komoditas beras. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhir Mei 2016.

Kini selain beras, Bulog diberikan kewenangan baru untuk menjaga stabilitas harga pangan jagung dan kedelai. Sementara untuk jenis pangan lainnya, seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam, menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan dapat menugaskan kepada BUMN di luar Bulog atau kepada Bulog.

Dilansir dalam situs resmi Sekretariat Kabinet RI,dalam melaksanakan tugas tersebut, Perum Bulog diberikan tugas, antara lain pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan, pelaksanaan impor pangan, pengembangan industri berbasis pangan, dan pengembangan pergudangan pangan.

Sementara, dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, Perum Bulog juga harus melakukan penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu, pelaksanaan impor beras, pengembangan industri berbasis beras (termasuk produksi padi/gabah), pengolahan gabah dan beras, dan pengembangan pergudangan beras.

Dalam Perpres ini juga diatur menteri yang membidangi urusan perdagangan akan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Menurut Perpres ini, modal Perum Bulog merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Besarnya modal Perusahaan adalah sebesar Rp9,84 triliun.

Bagian lain dari Perpres ini mengatur mengenai tugas dan kewenangan Direksi, Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, termasuk juga peralihan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Perum Bulog.

Adapun, stabilisasi harga pangan pada tingkat produsen dilakukan Perum Bulog dengan Harga Acuan atau HPP di gudang Bulog, dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan atau HPP.

Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas Harga Acuan atau HPP, Bulog diberikan fleksibilitas harga pembelian pangan, yang besaran dan jangka waktunya ditentukan melalui keputusan rapat koordinasi.

Sementara itu, stabilisasi harga pada tingkat konsumen, dilaksanakan melalui operasi pasar oleh Bulog dengan harga paling tinggi sama dengan HET (harga eceran tertinggi).

Perpres ini juga menegaskan, bahwa pengadaan pangan oleh Bulog diutamakan melalui pengadaan pangan dalam negeri.

Dalam hal pengadaan pangan dalam negeri tidak mencukupi, dapat dilakukan pengadaan pangan dari stok operasional Bulog maupun dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.

"Jumlah dan waktu pengadaan pangan dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri (urusan perdagangan) berdasarkan keputusan rapat koordinasi," bunyi Pasal 7 ayat (3) Perpres ini.

Mengenai anggaran untuk pendanaan dalam pelaksanaan penugasan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, dana Perum Bulog, pinjaman Perum Bulog dari lembaga keuangan dalam negeri; dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR