Jokowi beri lampu hijau untuk proyek listrik mangkrak

Dua petugas PLN berada di dekat mesin Mobile Power Plant (MPP) PLTG Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB, Sabtu (18/3/2017).
Dua petugas PLN berada di dekat mesin Mobile Power Plant (MPP) PLTG Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB, Sabtu (18/3/2017).
© Ahmad Subaidi /ANTARAFOTO

Presiden Joko"Jokowi" Widodo memberikan kesempatan bagi 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak untuk dilanjutkan kembali.

Dua syarat yang diberikan Jokowi adalah proyek yang dilanjutkan itu harus bebas dari permasalahan hukum, dan kelanjutan proyek harus dilakukan secara berkualitas.

Pasalnya, Jokowi tak ingin jika nantinya pembangkit listrik tersebut hanya memiliki kapasitas 30 persen atau 40 persen saja. "Jangan sampai diteruskan hanya untuk menutupi masalah yang ada saja," ujar Jokowi dalam situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Minggu (19/3/2017).

Jokowi pun tak segan mengancam kontraktor maupun pihak terlibat lainnya yang turut terlibat dengan ancaman hukum serius jika proyek dikerjakan dengan main-main.

"Pasti akan saya lihat, karena menyangkut uang triliunan," tegasnya.

Sejalan dengan arahan Jokowi, sejauh ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah berkomitmen untuk melanjutkan tiga pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang sebelumnya mangkrak.

Ketiga pembangkit yang dimaksud adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Parit Baru, PLTU Pantai Kura-Kura, dan PLTU Kalbar 3. Adapun masing-masing kapasitas dari PLTU tersebut adalah 2x50 Mega Watt (MW), 2x27,5 MW, dan 2x50 MW.

General Manager PLN Kalimantan Barat, Bima Putra Jaya mengatakan dalam Liputan6.com, ketiga proyek tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh pada akhir 2017, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat.

Seperti diketahui, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan 34 proyek listrik yang dikerjakan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berhasil dirampungkan.

Berdasarkan laporan itu, jumlah uang negara yang sudah keluar untuk pelaksanaan 34 proyek tersebut mencapai Rp4,94 triliun.

Bahkan, dari 34 proyek itu ada 13 di antaranya yang dipastikan pemerintah tidak bisa dilanjutkan lagi. Di sisi lain, jika pemerintah mau meneruskan proyek yang belum selesai hingga beroperasi lagi, pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan Rp4,69 triliun hingga Rp7,25 triliun lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih mengkaji apakah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam mangkraknya ke-34 proyek pembangkit listrik ini.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sejauh ini proses telaah masih bersifat tertutup. Selain itu, untuk memproses laporan-laporan yang masuk dari masyarakat juga membutuhkan waktu.

"Kami juga belum menerima hasil audit (dari BPKP)," ujar Febri dalam Bisnis.com.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir berujar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI (Oktober 2016), bahwa beberapa permasalahan terkendalanya proyek pembangkit listrik adalah karena salah perhitungan kontraktor sebelum mengerjakan proyek.

Sofyan pun berkeluh pihaknya tidak bisa menggugat atau melakukan upaya hukum kepada kontraktor karena terikat ketentuan dalam kontrak.

"Kuat itu misalnya kita putus (kontrak) dia enggak punya beban apa pun, enggak ada ganti rugi. Malah kalau kita lanjutkan, dan beres, dia masih punya untung, masih boleh tagih. Kan lucu," ujar Sofyan.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.