PAPUA

Jokowi beri restu pemekaran, Papua Selatan akan jadi provinsi

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. | Wahyu Putro A /Antara Foto

Rencana pemekaran Papua sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Namun, dari kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan. Adapun wilayah Papua Selatan itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito dikutip Kamis (31/10/2019).

Tito mengatakan sebetulnya pemerintah pusat menerima 183 usulan pemekaran dari pemerintah wilayah, tapi karena anggaran yang terbatas, pemerintah harus melakukan moratorium sementara.

Namun pemerintah memberikan pengecualian kepada Papua. Usulan pemekaran ini pun didengar langsung oleh Jokowi saat berkunjung ke wilayah Pegunungan Arfak akhir pekan lalu.

Saat itu Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy mengatakan pemekaran dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga situasi keamanan.

Mengenai kemungkinan munculnya reaksi daerah lain jika pemekaran Papua diproses saat ini, Tito mengingatkan, usulan pemekaran Papua ini bersifat situasional. Pertimbangan kebijakan ini menggunakan dasar data intelijen dan data lapangan.

Sebenarnya, usulan pemekaran dari Papua ini sudah muncul lama. Pada 2013, rapat paripurna DPR menyepakati usulan pemekaran daerah baru baik tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Dari Papua muncul ide pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Juga Provinsi Papua Barat Daya, yang berasal dari Provinsi Barat. Sedangkan tingkat kabupaten, muncul 28 kabupaten/kota baru di dua provinsi di Papua.

Namun, usulan itu terhenti lantaran tidak ada titik temu antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usulan pemekaran wilayah Papua kembali mencuat ketika Jokowi menerima 61 orang perwakilan Papua dan Papua Barat ke Istana Negara, Jakarta, pasca-kerusuhan yang pecah di beberapa titik di Bumi Cenderawasih, 10 September 2019.

Merujuk pada amanat Undang-undang (UU) yang menyebutkan Tanah Papua seharusnya memiliki empat provinsi. Sementara, sampai saat ini baru ada dua provinsi di sana, yakni Papua dan Papua Barat.

Pemekaran bukan solusi

Rencana pemekaran itu dianggap tidak tepat karena pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun di wilayah itu masih jalan di tempat.

Mengutip kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir, ia menyebut Papua selalu meraih skor paling negatif dalam indeks pembangunan manusia maupun indeks kemiskinan, tak ayal provinsi ini menjadi wilayah dengan jumlah desa tertinggal tertinggi di Indonesia.

BPS mencatat pada 2018, jumlah desa tertinggal tertinggi di Papua mencapai 4,8 ribu desa atau 87,12 persen dari total desa keseluruhan, 5.456 desa.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, sebelum jauh membentuk pemerintahan daerah baru yang bakal menyedot anggaran negara, pemerintah seharusnya lebih dulu membuat secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

"Yang paling mendesak adalah sikap pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi pemerintah setelah dana otsus selesai?" kata Robert.

"Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sejahtera, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api."

"Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, bisa saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul," ujar Robert.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR