PELEMAHAN KPK

Jokowi bisa kehilangan kepercayaan publik jika setujui Revisi UU KPK

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga dalam aksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019).
Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga dalam aksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Penolakan publik terhadap Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) semakin menguat. Selain menyuarakan penolakan, sejumlah pihak juga mengingatkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bisa kehilangan kepercayaan publik jika menyetujui revisi yang diusulkan DPR tersebut.

Peringatan itu disuarakan para profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penolakan LIPI atas revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disampaikan di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Tak tanggung-tanggung, penolakan diteken 146 peneliti di LIPI --di antaranya bergelar Profesor Riset LIPI seperti Syamsuddin Haris, Siti Zuhro, Asvi Warman Adam, dan Dewi Fortuna Anwar.

Dalam pernyataannya, para periset menentang setiap upaya yang berpotensi mengancam independensi dan melumpuhkan kinerja KPK. Mereka juga mendesak Presiden Jokowi menolak revisi UU lembaga antirasywah tersebut.

Menurut Dewi Fortuna, peran presiden sangat berpengaruh untuk menuntaskan polemik revisi UU KPK. Ia berharap, Presiden Jokowi dapat menolak revisi lantaran citranya sebagai tokoh yang relatif bersih.

Ia menilai, Presiden Jokowi juga mempertaruhkan reputasinya yang selama ini selalu berkomitmen memberantas korupsi. "Namun, jika sebaliknya yang terjadi, presiden akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat," tandasnya.

Jokowi bisa menolak draf revisi dari DPR. Jika DPR ngotot kelar, waktu pembahasan cuma sampai 30 September. Ada cacat hukum dalam proses.
Jokowi bisa menolak draf revisi dari DPR. Jika DPR ngotot kelar, waktu pembahasan cuma sampai 30 September. Ada cacat hukum dalam proses. | Antyo® /Beritagar.id

Jokowi mengaku belum mengirimkan Surat Presiden (surpres) terkait Revisi UU KPK lantaran naskah yang berisi daftar inventaris masalah (DIM) baru diterimanya. "Baru saya terima DIM-nya tadi. Baru saya pelajari hari ini. Pelajari dulu," ungkap Jokowi di JIEXPO, Jakarta, Rabu (11/9).

Ia berjanji akan segera mengirimkan surpres. Namun, ia harus melihat dan mempelajari lebih dulu DIM tersebut. "Nanti kalau surpres kami kirim, besok saya sampaikan. Nanti materi-materi apa yang perlu direvisi," tandasnya.

Menilik Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, presiden memiliki waktu 60 hari untuk memberikan sikap terhadap usulan revisi UU. Sikap tersebut mesti disampaikan melalui surat presiden yang dikirimkan ke DPR.

Cacat hukum

Syamsuddin mengungkapkan, usulan revisi UU KPK yang diusulkan DPR dinilai cacat secara etik dan tidak memenuhi keabsahan lantaran rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 13,7 persen anggota dewan. Sementara keabsahan pengajuan RUU dapat dilakukan jika disetujui minimal 50 persen anggota.

Setelah membaca draf revisi UU KPK, dia melihat sejumlah pasal di undang-undang tersebut tidak direvisi, tetapi diubah. Pasal yang diubah tersebut tidak bertujuan untuk menguatkan, tetapi melemahkan KPK.

"DPR menekankan revisi UU ini untuk menguatkan pencegahan korupsi. Padahal, pencegahan itu bukan semata-mata tugas KPK," terangnya.

Pendapat serupa diungkapkan Siti Zuhro. Menurutnya, pengajuan revisi yang serba mendadak akan menghasilkan produk yang cacat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mestinya, tambah Siti, sebelum revisi undang-undang ditempuh, didahului dengan adanya naskah akademik yang menjelaskan tujuan undang-undang direvisi, urgensinya, isu krusial, hingga pasal yang akan direvisi.

Setelah itu, sambungnya, digelar uji publik atas isi naskah akademik agar masyarakat mengetahui sekaligus untuk memperoleh masukan publik. Proses-proses tersebut tidak tampak dalam proses Revisi UU KPK.

Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan penolakan. Di antaranya, Koalisi Masyarakat Sipil. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, mengimbau Jokowi untuk menolak Revisi RUU KPK.

"Masyarakat sipil dan KPK sendiri menolak, kalau tidak (menolak) sama dengan menabuh lonceng kematian pemberantasan korupsi," ujar Tama kepada Beritagar.id, Jumat (6/9).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR