GUGATAN PERDATA

Jokowi dan Budi Karya kena imbas performa Lion Air

Foto arsip menunjukkan pesawat Lion Air sedang berada di landasan pacu Bandara  Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 23 Juni 2012.
Foto arsip menunjukkan pesawat Lion Air sedang berada di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 23 Juni 2012. | Mast Irham /EPA-EFE

Performa Lion Air yang menurut sebagian orang jauh dari memuaskan menimbulkan imbas. Seorang pengacara bernama Hermawanto menggugat Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena dinilai abai terhadap Lion Air yang sering mengundur jadwal terbang (delay) dan beberapa kali kecelakaan.

Hermawanto tidak sendiri, melainkan bersama tim Tim Advokasi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (TAKKP). Dilansir Suara, Kamis (17/1/2019), Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla pun tak luput dari gugatan.

Termasuk didugat adalah Dirjen Perhubungan Udara, Polana Banguningsih Pramesti, dan PT Lion Mentari Airlines yang menaungi Lion Air. Mereka, terutama para pejabat negara, dinilai tidak tegas dalam mengawasi operasional Lion Air.

"Gugatan diajukan karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini presiden," kata Edy Kurniya Djati, kuasa hukum TAKKP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Dalam gugatan bernomor perkara 36/PDT.GBTH.PLW/2019/PNJKT.PST itu, Hermawanto meminta pengadilan untuk menggerakkan pemerintah mencabut Sertifikat Keandalan Operasional Pesawat Udara dari Lion Air.

Hermawanto menilai bahwa negara sudah lalai menjalankan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan tahun 2009. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah bisa mencabut izin atau sertifikat operasional apabila sebuah maskapai penerbangan kedapatan melanggar ketentuan.

"Satu contoh adalah kasus Lion Air, khususnya kecelakaan Lion Air yang menewaskan 189 orang tahun lalu. Lion juga adalah perusahaan yang dalam enam tahun mengalami 17 kali kecelakaan, 30 penerbangannya delay," kata Hermawawanto kepada detikcom, Jumat (18/1).

Edy lebih lanjut menegaskan bahwa gugatan (citizen lawsuit) atau class action ini tidak meminta ganti rugi materiil. Mereka hanya ingin pemerintah bersikap tegas terhadap Lion Air yang dinilai telah merusak citra penerbangan Indonesia.

Hermawanto pun meminta pemerintah (tergugat) memperbaiki standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Pemerintah pun diminta memulihkan kerugian materiil dan immateriil para korban kecelakaan pesawat Lion Air PK LQP.

Sejauh ini pemerintah belum memberi tanggapan, demikian pula Lion Air.

Lion Air mendominasi kecelakaan

Menurut catatan Aviation Safety Network (ASN), Lion Air memang mendominasi kecelakaan pesawat udara dalam satu dekade terakhir. Jumlahnya mencapai tujuh peristiwa -- termasuk pesawat tergelincir saat mendarat atau keluar dari runway.

Jadi jumlahnya berbeda dengan data Hermawanto yang menyebut 17 kali kecelakaan dalam enam tahun.

Data kecelakaan pesawat dalam satu dekade terakhir menurut catatan Aviation Safety Network.
Data kecelakaan pesawat dalam satu dekade terakhir menurut catatan Aviation Safety Network. | Lokadata /Beritagar.id

Di sisi lain, Lion Air menyatakan bahwa pesawat mereka laik terbang. Pernyataan itu disampaikan menyusul kecelakaan pesawat PK LQP di Karawang, Jawa Barat, pada 31 Oktober 2018.

Lion Air menegaskan pesawat PK LQP memiliki status laik terbang, terutama saat terbang dari Denpasar ke Jakarta. "Ada berita yang beredar mengatakan pesawat Lion sudah tidak layak terbang sejak akan terbang dari Denpasar ke Jakarta. Pernyataan ini tidak benar," kata Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait, pada 28 November 2018.

Sedangkan sejarah gugatan dalam urusan penerbangan di Indonesia, antara lain, pernah dilakukan seorang penumpang bernama Rolas Budiman Sitinjak. Rolas adalah satu dari 10 calon penumpang Lion Air yang ditelantarkan di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada 2011.

Rolas yang kebetulan seorang advokat terlantar setelah penerbangan terakhir menuju Jakarta pesanannya justru sudah penuh. Padahal ia benar-benar sudah memesan tiket.

Ia bersama penumpang lain melayangkan gugatan terhadap Lion Air ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kantor Rolas langsung menjadi kuasa gugatan.

PN Jakarta Pusat kemudian memenangkan Rolas dan kawan-kawannya pada 15 Januari 2012. Namun, Lion lalai menunaikan keputusan pengadilan.

Putusan PN Jakpus kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 8 Januari 2015. Lion pun melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Tapi MA juga menghukum Lion pada 11 Februari 2016. Putusan Peninjauan Kembali (PK) pun memenangkan Rolas dan kelompoknya untuk menerima ganti rugi Rp23,5 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR