KASUS HAM

Jokowi dapat dibawa ke meja hukum karena kasus Munir

Aktivis KontraS Sumut memegang topeng bergambar aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir saat aksi teatrikal terkait refleksi 15 tahun kematian Munir di Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2019). KontraS Sumut mendesak pemerintah mengungkap kasus kematian aktivis HAM Munir serta menangkap aktor di balik peristiwa tersebut.
Aktivis KontraS Sumut memegang topeng bergambar aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir saat aksi teatrikal terkait refleksi 15 tahun kematian Munir di Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2019). KontraS Sumut mendesak pemerintah mengungkap kasus kematian aktivis HAM Munir serta menangkap aktor di balik peristiwa tersebut. | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Satu setengah dekade berlalu, tapi nasib dari kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib, masih juga menjadi misteri. Pemerintah pun dituntut untuk segera menyampaikan ke publik hasil dari penelusuran Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

Jika hal itu terus urung dilakukan, Presiden Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, akan dilaporkan ke lembaga Ombudsman oleh sejumlah kalangan. Salah satunya, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).

"Untuk langkah hukum, kita bisa melaporkan presiden ke Ombudsman, sebab presiden melakukan malaadministrasi dengan tidak umumkan hasil TPF ke masyarakat setelah sekian tahun," ucap Koordinator KontraS, Yati Andriani, Sabtu (7/9/2019), seperti dikutip dari detikcom.

Langkah hukum lainnya, menurut Yati, persoalan ini sangat mungkin ditarik ke meja hijau. Dasarnya, setelah 15 tahun berlalu, kasus kematian Munir berjalan di tempat, bahkan dikatakan Yati, mundur.

Kemunduran tersebut, kata Yati, dapat dinilai dari keseriusan pemerintah untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM. Pada periode pertama kepemimpinan, Jokowi menjanjikan bakal menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir.

Namun menjelang periode yang akan datang, kata Yati, Jokowi justru sama sekali tak menyinggung soal kasus tersebut. "Kita bisa saja ajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena 15 tahun tidak ada kepastian kasus ini," ucapnya.

"Ketidakpedulian" pemerintah dalam mengusut kasus ini, ujar Yati, merugikan banyak kalangan, khususnya Suciwati, istri almarhum Munir. Sementara, Yati menegaskan, Jokowi sebenarnya dapat dengan mudah membuka dokumen TPF tersebut.

Pasalnya, meski pemerintah berkilah hasil penelusuran TPF telah hilang, tapi dokumen tersebut berserak di dunia maya. (Sebagai contoh, Anda bisa mengunduh di tautan ini.) Hal inilah yang membuat Yati bingung dengan alasan pemerintah tak membuka karena dokumennya hilang.

"Kami saja punya dokumen ini. Kalau memang tidak valid, silakan cek dan silakan diumumkan. Soal validitas, pemerintah yang harus membuktikan," ucapnya.

Pernyataan hampir senada dengan Yati diutarakan oleh mantan Sekretaris TPF, Usman Hamid. Bahkan, menurut Usman, untuk membuktikan dokumen tersebut, pemerintah bisa saja menjalin kerja sama dengan lembaga internasional.

"Karena di sanalah indikasi-indikasi dari keterlibatan sejumlah orang termasuk dugaan keterlibatan lembaga keamanan negara, dalam hal ini BIN (Badan Intelijen Negara), itu diperlihatkan," ucap Usman dalam CNN Indonesia.

Atas kecaman tersebut, pemerintah menanggapi dengan biasa saja. Bahkan, menurut Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo, pemerintahan Jokowi sebenarnya tidak punya kewajiban mengumumkan hasil TPF tersebut.

"Jadi karena itu sudah disampaikan oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebetulnya tugas dan kerja TPF berakhir, dan kemudian ada proses yang pelakunya kemudian juga dihukum, proses sampai ke pengadilan," ucap Eko.

"Jadi sebetulnya kalau dalam konstruksi hukumnya memang pemerintahan Pak Jokowi terhadap TPF itu tidak memiliki kewajiban lagi untuk mengumumkan."

Eko pun mempersilahkan sejumlah kalangan yang mau melaporkan Jokowi ke Ombudsman. Langkah tersebut dapat menguji pendapat dari masing-masing pihak yang melaporkan.

Berharap Ma'aruf Amin mengingatkan

Sudah berbagai cara dilakukan Suciwati untuk meminta keadilan atas kematian sang suami, Munir. Mulai dari aksi di jalan hingga membawa persoalan ini ke lembaga hukum--dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Komisi Informasi Pusat soal kewajiban pemerintah membuka dokumen TPF.

Sudah tak terhitung pula harapan yang digantungkan Suciwati agar kasus ini diketahui dirinya dan publik secara jelas serta terang benderang. Namun, semua itu berujung pada satu kata: kegagalan.

Hingga saat ini, pemerintah tidak bisa mengabulkan harapannya itu, salah satu alasannya dokumen asli TPF hilang. "Kasus ini sudah terang benderang, mengapa susah (dibuka ke publik)? Apalagi sejak awal kan presiden tidak punya rekam jejak kasus pelanggaran HAM," kata Suciwati.

Kini, Suciwati pun "berharap" kepada Ma'aruf Amin, sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024. Suciwati mengatakan, sebagai seorang kiai, Ma'aruf Amin dapat mengingatkan Jokowi untuk menunaikan segala janji yang pernah dibuat, khususnya penyelesaian HAM berat.

"Wakil presidennya ini kan sekarang orang yang ngerti agama, ini mengingatkan kepada presidennya bahwa dia pernah berjanji soal kasus Munir, soal kasus kasus pelanggaran HAM. Janji harus ditepati," katanya.

Posisi dokumen tersebut memang penting. Pasalnya, dalam dokumen TPF itu telah menjelaskan secara rinci kronologis kasus Munir sejak awal hingga siapa saja pihak yang terlibat.

Dokumen itu, kata dia, juga menjabarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pun isi dokumen itu, beberapa di antaranya melakukan penyidikan lebih dalam kepada Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR, dan Bambang Irawan.

Orang-orang itu, disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Hingga saat ini, hukuman baru dijatuhkan kepada operator di lapangan saja, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto (divonis 14 tahun penjara dengan remisi total 4 tahun 6 bulan 20 hari) dan Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan (vonis setahun).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR