PELEMAHAN KPK

Jokowi didesak berpihak pada KPK

Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. | Sigid Kurniawan /AntaraFoto

Penolakan itu masih kompak disuarakan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Minggu (8/9/2019), puluhan pegawai menutup dua logo KPK dengan kain hitam pada muka Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Hari ini kita bukan sedang melukis ketakutan, kita sedang bicara fakta, bicara realitas. Energi kita tak akan pernah habis, akan kita isi terus,” kata pimpinan KPK Saut Situmorang yang turut hadir dalam agenda pagi hari itu.

Suara mereka masih lantang menolak draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diam-diam disetujui oleh para anggota dewan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada 3 September 2019.

Selain urusan revisi, mereka juga meminta semua pihak tidak semakin melemahkan KPK dengan membiarkan calon pimpinan dengan rekaman jejak mengkhawatirkan lolos sebagai salah satu komisioner. Dua permintaan ini dialamatkan kepada satu orang: Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Ini momentumnya presiden menunjukkan bahwa memang ia punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi,” kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, dalam kesempatan lain di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu.

Rasamala berharap, isu pemberantasan korupsi jangan hanya dijadikan sebagai bahan kampanye pada saat pemilihan umum (pemilu) saja.

“Bolanya ada di presiden. Presiden yang memutuskan. Saya yakin presiden punya empati. Presiden punya keberpihakan kepada kami yang berdiri di garis pemberantasan korupsi,” katanya.

Untuk diketahui, draf revisi yang telah disetujui dalam rapat Badan Legislasi DPR itu tak mendapat penolakan keras saat dibawa ke Rapat Paripurna DPR, 5 September 2019.

Tak ada penyampaian pandangan masing-masing fraksi secara terbuka. Pandangan hanya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rapat Paripurna. Paripurna, diikuti 10 fraksi yang diwakili oleh 281 dari 560 anggota DPR, itu pun turut menyepakati pengesahan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif mereka.

Kemudian DPR mengirimkan draf tersebut kepada Presiden. Presiden harus merespons draf itu dalam bentuk surat presiden serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Melansir Tirto, lima dari 10 fraksi yang menyetujui berasal dari partai pendukung Jokowi kala pemilu lalu.

Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Nasional Demokrat (Nasdem).

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Jokowi untuk mempertahankan janjinya memperkuat KPK.

Jokowi diharapkan menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk mempelajari draf RUU KPK yang dikirim kepadanya. Apalagi, masa kerja DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir, sehingga pembahasan RUU itu tidak mungkin dirampungkan dalam waktu singkat.

Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Presiden memiliki kewenangan waktu sekitar dua bulan untuk mempelajari dan mengirimkan jajaran menteri untuk membahas usulan DPR.

Zainal berharap, Jokowi mau menolak pembahasan dan secara tegas tidak menyetujui adanya RUU tersebut. Sebab, substansi-substansi yang diajukan sangat melemahkan KPK.

“Bola itu ada di presiden, mau jadi pahlawan menolong KPK atau menjadi pengkhianat dengan merusak KPK serta menyalahi janji kampanyenya. Silakan tuan presiden pikirkan,” tukasnya.

Protes dewan pengawas

ICW dalam keterangan persnya menyoroti poin-poin krusial dalam RUU KPK itu, di antaranya keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK.

Selain itu, juga ada kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad langsung mempertanyakan maksud dari pembentukan dewan pengawas KPK. “Dewan pengawas, makhluk apalagi ini? Jangan-jangan ini makhluk yang turun dari luar angkasa,” katanya dalam KOMPAS.com, Sabtu (7/9/2019).

Menurut Samad, KPK sudah memiliki sistem saling kontrol di dalam internal mereka. Sehingga, pembentukan dewan pengawas akan menjadi sesuatu yang sangat berlebihan. Terlebih, benar atau tidaknya kinerja KPK dapat dibuktikan lewat lembaga peradilan.

“Ada enggak misalnya kepala sebuah instansi mau disidang secara etik disaksikan begitu banyak orang?” kata Samad.

Dalam ancang-ancangnya, dewan pengawas KPK nantinya bersifat non-struktural dan mandiri. Anggotanya berjumlah lima orang dengan masa jabatan empat tahun.

Seseorang dapat menjadi dewan pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik. Dewan pengawas nantinya dipilih oleh DPR berdasarkan usulan presiden.

Sistem pemilihannya akan mirip dengan seleksi Pimpinan KPK, yakni dengan pembentukan panitia seleksi (pansel).

Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, dewan pengawas bakal berwenang dalam lima hal lainnya:

Satu, memberikan izin atau tidak memberikan izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Dua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Tiga, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Empat, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala, satu kali dalam setahun.

Lima, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR