PELEMAHAN KPK

Jokowi dinilai main-main dengan pemberantasan korupsi

Presiden Joko Widodo (tengah) saat di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018).  Jokowi dinilai main-main dengan pemberantasan korupsi.
Presiden Joko Widodo (tengah) saat di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018). Jokowi dinilai main-main dengan pemberantasan korupsi. | FB Anggoro /Antara Foto

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengkritik keras Presiden Joko 'Jokowi' Widodo terkait beberapa poin dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Busyro mengatakan Jokowi masih menyetujui tiga poin dalam revisi UU KPK yang menurutnya justru upaya nyata membunuh KPK. Ia menilai Presiden kini tengah membodohi publik.

"Saya melihat Presiden ini main-main, tega-teganya membodohi publik. Dikira publik ini bodoh?" kata Busyro, di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (14/9/2019) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Tiga poin itu, kata Busyro, pertama Jokowi menyetujui Dewan Pengawas di KPK. Kedua, Jokowi menyetujui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketiga, Jokowi menyetujui perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Busyro, tiga poin itu masih mengandung unsur-unsur yang mengakibatkan pembunuhan KPK. Busyro menyoroti poin ketiga. Menurutnya perubahan status pegawai KPK menjadi ancaman nyata terhadap independensi KPK. Baik secara kelembagaan dan kepegawaian.

KPK, kata Busyro selama ini dibentuk dengan sistem perekrutan yang ketat, sebagaimana diatur dalam UU KPK. Pegawai dan penyidik KPK dididik dengan serius, dilatih secara mental dan fisik bahkan oleh Kopassus selama beberapa bulan.

"Kita merekrut pegawai KPK, kita juga mendesain pegawai KPK menjadi periset, analis LHKPN, menjadi penyelidik, dan yang memenuhi syarat menjadi penyidik," ujar dia.

Pelatihan dan perekrutan pegawai KPK didesain sedemikian rupa, tanpa ada nilai-nilai dan budaya ASN. Menurut Busyro, sistem itu terbukti mampu menghasilkan SDM yang independen.

Selain itu, sikap main-main Jokowi bisa dilihat dari cepatnya ia memproses persetujuan revisi Undang-undang tentang KPK. Jokowi hanya perlu 6 hari untuk bisa segera sepakat.

Padahal, merujuk pasal 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden memiliki waktu hingga 60 hari sejak untuk mempelajari dan mengirimkan perwakilannya membahas usulan DPR.

Persetujuan Presiden itu juga tanpa melibatkan KPK. KPK sendiri menilai ada 10 persoalan dalam draf revisi itu.

Selain itu, DPR yang membahas revisi UU KPK ini, akan habis masa jabatannya pada 30 September 2019. Padahal, mereka masih banyak undang-undang yang harusnya mereka selesaikan tapi tak kunjung tuntas. Tahun ini saja, ada 55 RUU yang mangkrak tak juga selesai.

Jokowi berdalih, revisi itu bukan atas keinginannya, melainkan inisiatif DPR. “Kita tahu UU KPK telah berusia 17 tahun, perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif,” kata Jokowi, Jumat (13/9/2019).

Jokowi menyetujui 3 poin di atas, dan menolak 4 poin revisi lainnya. Pertama, Jokowi tak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk menyadap. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, penyidik dan penyelidik KPK tidak boleh hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Tapi bisa berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

Ketiga, KPK tidak perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tak perlu diubah lagi. Keempat, Jokowi tidak setuju pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, penolakan Jokowi itu hanya 'omong kosong dan pemanis saja'. "(Hanya demi) menyenangkan sebagian pendukung yang beberapa hari terakhir kecewa," kata Rohman, Jumat (13/9/2019), seperti dinukil dari Tirto.id

Jokowi, sering mengatakan menguatkan KPK. Tapi menurut Rohman, Jokowi bimbang, tak punya pendirian kuat, dan mudah dipengaruhi elite-elite politik lain. Empat poin yang ditolak Jokowi, tak berarti akan berhenti. "Bisa saja itu tetap dibahas. Poin-poin yang ditolak tak akan berpengaruh karena tetap dibahas di DPR," kata Rohman.

Pembahasan dalam rapat ini sulit diketahui publik. Sebab, DPR menggelar rapat ini secara tertutup.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR