MENJELANG PILPRES 2019

Jokowi masih bisa gunakan fasilitas negara selama kampanye

Calon Presiden Joko Widodo (kiri)  saat Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Sebagai Capres petahana, Jokowi masih bisa menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye.
Calon Presiden Joko Widodo (kiri) saat Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Sebagai Capres petahana, Jokowi masih bisa menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Calon Presiden (Capres) petahana Joko 'Jokowi' Widodo diperbolehkan menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada beberapa fasilitas negara yang melekat pada Jokowi sebagai capres petahana, yang boleh digunakan sebagai fasilitas kampanye.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, fasilitas melekat yang bisa digunakan Jokowi terkait masalah keamanan, kesehatan, dan protokoler.

Jika calon presiden petahana berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara terkait dengan keamanan, kesehatan, dan protokoler yang melekat pada diri Jokowi sebagai presiden, maka tak masalah. Termasuk menggunakan pesawat kepresidenan.

"Kalau memang presiden standarnya menggunakan pesawat, ya berarti menggunakan pesawat itu diperbolehkan. Kan tidak mungkin presiden berkampanye pakai mobil, aspek keamanannya bagaimana," kata Wahyu, di Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Wahyu menambahkan, Presiden Jokowi juga tidak punya wewenang untuk menolak menggunakan fasilitas negara tersebut karena ia harus mematuhi ketentuan UU terkait sejumlah fasilitas negara melekat pada dirinya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden/Wakil Presiden dan Mantan Presiden/Wakil Presiden Beserta Keluarganya disebutkan, pengamanan pribadi Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan oleh Paspampres secara melekat dan terus menerus di manapun berada.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 305 juga telah diatur, penggunaan fasilitas negara yang melekat pada Presiden/Wakil Presiden tetap diberikan jika mereka jadi calon petahana. Fasilitas negara ini diberikan sesuai kondisi lapangan secara proporsional dan profesional.

Sedangkan calon Presiden/Wakil Presiden yang bukan petahana, tetap diberikan pengamanan dan pengawalan. Presiden Jokowi sudah membuat Peraturan Presiden nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Kenapa Jokowi tak cuti saja?

Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mewajibkan calon Kepala Daerah petahana cuti dan digantikan oleh penjabat sementara (Pjs), dalam Pilpres, calon petahana tak wajib cuti dan tak digantikan oleh Pjs.

Berbeda dengan pilkada yang mengharuskan calon gubernur petahana cuti selama masa kampanye dan diganti oleh penjabat sementara (Pjs), dalam hal Pilpres, calon presiden petahana tidak cuti.

Hal ini tertuang dalam pasal 301 UU tentang Pemilu. Pasal itu menyebut, selama kampanye, calon Presiden/Wakil Presiden wajib memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden/Wakil Presiden.

Polemik soal penggunaan fasilitas negara dan cuti kampanye ini muncul usai dibukanya masa kampanye Pilpres dan Pemilu 2019, Minggu (23/9/2018) lalu.

Penggunaan fasilitas negara ini juga pernah ramai empat tahun lalu. Saat itu, Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono pernah juga menggunakan fasilitas negara untuk kampanye Partai Demokrat. Pada Maret 2014, saat belum belum memiliki pesawat kepresidenan, SBY menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye di Lampung.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat saat itu, Ketut Heru Lelono menyatakan selama dia masih menjabat, maka memiliki hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas termasuk pengamanan sesuai dengan undang-undang yang ada.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR