MITIGASI BENCANA

Jokowi minta daerah segera jalankan program mitigasi

Perwakilan Ikatan Ahli Geologi Indonesia NTB Kusnadi (kanan) menjelaskan tentang retakan permukaan (surface rupture) dampak gempa Lombok saat sesi kunjungan lokasi pada Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana di Dusun Panggung Barat, Desa Slengen, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Selasa (8/1/2019).
Perwakilan Ikatan Ahli Geologi Indonesia NTB Kusnadi (kanan) menjelaskan tentang retakan permukaan (surface rupture) dampak gempa Lombok saat sesi kunjungan lokasi pada Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana di Dusun Panggung Barat, Desa Slengen, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Selasa (8/1/2019). | Ahmad Subaidi /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan program mitigasi kebencanaan sebagai respons dari ancaman bahaya pergerakan megathrust Sumatra-Jawa.

“Saya sudah sampaikan kepada Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Doni Monardo untuk melakukan mitigasi bencana dan juga pendidikan kebencanaan,” kata Jokowi usai membagikan sertifikat tanah di Gelanggang Remaja, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2019).

Dalam catatannya, pelaksanaan mitigasi berikut dengan perluasan pendidikan kebencanaan sudah mulai berjalan di Banten. Maka dari itu, pemerintah daerah lain—khususnya daerah rawan bencana—untuk memulai program ini.

Ketika ditanyakan perihal pengaturan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir, Jokowi menanggapinya dengan menyatakan bahwa hal tersebut masih menunggu hasil kajian lebih lanjut.

“Masalah di situ (penduduk daerah pesisir) sudah berpuluh-puluh tahun dan banyak sekali. Satu-satu kita selesaikan,” lanjut Jokowi.

Awal Februari 2019, rentetan gempa terjadi di Pulau Mentawai, Sumatra Barat. Alarm kewaspadaan dibunyikan. Sejumlah pakar meminta pemerintah bersiap, mengingat catatan gempa dan tsunami di wilayah itu telah merenggut puluhan ribu nyawa serta ratusan ribu bangunan hancur lebur.

Danny Hilman Natawidjaja, ketua kelompok kerja geologi Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) menyebut saat ini persiapan menghadapi bencana, khusunya di Mentawai dan Padang, masih kalang kabut. Kawasan pesisir masih belum steril dari bangunan penduduk.

“Waktu itu pernah masyarakat menjauhi pantai, karena kenaikan harga di darat. Tapi, akhir-akhir ini harga di pantai naik lagi. Mereka pindah lagi ke pantai. Mereka juga sudah mulai lupa dengan kejadian bencana terdahulu,” kata Danny saat ditemui di Graha BNPB, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/2/2019).

Danny menegaskan, kendati telah lama Padang dan Mentawai tidak mengalami bencana, namun potensi terjadinya gempa berkekuatan tinggi yang berakibat tsunami masih sangat tinggi di wilayah tersebut.

Hal ini merujuk pada keberadaan megathrust (patahan raksasa) yang berada di sepanjang selatan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.

Beberapa segmen dari patahan tersebut telah lepas, saat sejumlah gempa besar terjadi di Padang, Bengkulu, dan sekitarnya, sambung Danny. Namun, masih ada satu segmen yang belum terlepas, tepatnya berada di Mentawai dan Selat Sunda.

Segmen yang belum lepas itu menyimpan energi yang luar biasa. Kajian yang dilakukan Danny bersama peneliti lainnya memperkirakan ada potensi gempa berkekuatan 8,8 Skala Richter (SR) yang dapat memicu tsunami setinggi 10-15 meter di wilayah tersebut.

Akan tetapi, Danny tidak menyebut waktu pasti kapan gempa bakal terjadi. Dalam pengukuran dan analisis rekaman sejarah sebelumnya, kemungkinan gempa muncul bisa terjadi dalam jangka waktu 20-30 tahun ke depan, atau bisa lebih cepat dari ini.

“Masih ada sisanya (segmen) yang harus dilepaskan. Dalam waktu dekat; mungkin saat kita masih hidup bisa terjadi. Sekali lagi, waktu kejadian gempa tidak ada yang bisa memprediksi, kita hanya bisa membuat perkiraan berdasarkan pengukuran geologis dan rekaman sejarah,” tegas Danny.

Widjo Kongko, peneliti tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mencatat frekuensi kejadian gempa dalam tiga tahun ke belakang cenderung meningkat dibanding sebelumnya.

“Selama 400 tahun terakhir sudah terjadi 167 kejadian gempa. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir bisa 4-5 kali kejadian dalam satu tahun. Contohnya 2018 ada tiga kejadian gempa: Lombok, Palu, dan Banten,” kata Widjo dalam kesempatan yang sama dengan Danny.

Namun demikian, Widjo menegaskan bahwa rentetan gempa besar yang terjadi pada 2018 tidak berhubungan. Sebab, mereka terjadi pada sesaran maupun zona subduksi yang berbeda.

Senada dengan Danny, Widjo menyebut potensi bahaya bencana masih sangat tinggi di wilayah pesisir. Terlebih dari 90.000 kilometer (km) garis pantai di Indonesia, 50.000 km di antaranya berstatus sangat rentan.

“Kita punya banyak sekali daerah pantai yang menghadap subduksi. Padahal di situ potensi megathrust-nya besar sekali,” ucap Widjo.

Terkait sosialisasi program mitigasi bencana, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan bahwa pihaknya bakal terus menyebarluaskan informasi kebencanaan ke masyarakat melalui media massa.

BNPB juga telah membentuk tim intelijen kebencanaan yang terdiri dari sejumlah pakar agar informasi yang dibagikan tersebut benar-benar melalui kajian yang tepat. Selain itu, tim ini juga bertugas untuk melaksanakan enam arahan mitigasi dan penanganan bencana yang disampaikan Presiden Jokowi, bulan lalu.

Tim dipimpin langsung oleh Deputi 1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernadus Wisnu Widjaja. Untuk posisi sekretaris dipegang oleh juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Sementara, tim pakarnya terdiri dari Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Mahsyur Irsyam untuk bidang geologi, Agus Budianto dari PVMBG untuk bidang kajian tanah dan gunung, dan Pakar Iklim dan Cuaca ITB Armi Susandi untuk bidang hidrometeorologi.

Ada juga Ketua Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia Jatna Supriatna untuk bidang teknologi dan lingkungan, serta Peneliti LIPI Deny Hidayati untuk bidang industri dan ekonomi.

Selain program yang dijalankan pemerintah, masyarakat juga diimbau untuk ikut aktif dalam pemantauan potensi bencana di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Salah satunya bisa melalui aplikasi waspada bencana yang dirilis BNPB, InaRisk.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR