KEUANGAN NEGARA

Jokowi minta laporan keuangan pemerintah tidak cuma WTP

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (tengah) menyampaikan arahan dalam Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (tengah) menyampaikan arahan dalam Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas menilai kinerja keuangan pemerintah (pusat maupun daerah) punya level opini bergengsi yang kerap jadi acuan; Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun menurut Presiden Joko "Jokowi" Widodo, WTP bukanlah prestasi yang perlu dibanggakan.

Kebetulan kinerja pemerintah pusat yang dipimpinnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat opini WTP dari BPK. Menurut Jokowi, opini WTP harus menjadi standar bagi pemerintah dalam pengelolaan APBN.

Opini WTP justru harus bisa memacu pemerintah untuk terus mendapat status opini WTP. Namun tidak hanya berhenti di sana.

"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi," tegas Jokowi saat menerima para pemimpin BPK di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017), seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Kunjungan BPK, salah satu lembaga tinggi negara, yang dipimpin Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, itu adalah bagian dari persiapan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan lain negara.

Itu sebabnya Jokowi meminta seluruh jajaran pemerintah untuk terbuka kepada BPK agar pemeriksaan bisa berjalan dengan baik. Jokowi pun percaya BPK akan tetap independen dan profesional.

Di sisi lain, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara dengan baik, Jokowi pun akan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Bahkan Jokowi sudah memerintah penerapan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

Jokowi pun sedang menyiapkan aturannya. "Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas," imbuhnya.

Menurutnya jika sistem ini berjalan, semua pengelolaan keuangan negara akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tak ada ruang untuk memainkan APBN.

Pernyataan Jokowi soal WTP ini boleh jadi benar. WTP tak bisa lagi jadi satu acuan tunggal karena pada faktanya praktik pemberian opini tersebut bisa dimainkan.

Misalnya dalam kasus korupsi dana desa yang masih diadili di Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi di Jakarta. Dugaan korupsi melibatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan auditor BPK.

Modusnya adalah menyuap agar laporan keuangan Kementerian PDTT mendapat opini WTP. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito, pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri, dan auditor BPK Ali Sadli, sebagai tersangka.

Adapun BPK dalam tugas pokoknya punya empat jenis opini untuk laporan keuangan pemerintah dan lembaga negara. Keempatnya adalah:

  1. Wajar tanpa pengecualian (WTP/unqualified opinion) berarti laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan.
  2. Wajar dengan pengecualian (WDP/qualified opinion) berarti pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tapi terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar.
  3. Menolak memberikan opini (Disclaimer opinion) berarti auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan karena berbagai hal. Misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.
  4. Tidak wajar (adverse opinion) artinya laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR