PELEMAHAN KPK

Jokowi: Penyerahan mandat tak ada dalam UU KPK

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana, saat tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/09/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana, saat tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/09/2019). | Risyal Hidayat /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengembalikan mandat kepada dirinya. Hal itu dikarenakan mekanisme pengembalian mandat tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) KPK.

“Yang ada itu mengundurkan diri, meninggal dunia, terkena tindak pidana korupsi. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada,” kata Jokowi, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

“Jadi, bijaklah kita dalam bernegara,” katanya.

Jumat (13/9/2019) malam, dua pimpinan KPK; Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, memutuskan untuk mengembalikan seluruh tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Jokowi.

Langkah itu dilakukan agar Jokowi segera mengambil langkah penyelamatan lembaga yang dinilai para pimpinan sedang dalam kondisi genting.

Selain itu, penyerahan mandat dilakukan sebagai bentuk protes para pimpinan karena tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi UU KPK yang sebentar lagi akan dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Merespons hal tersebut, Jokowi kembali menekankan bahwa dirinya tidak pernah meragukan kinerja pimpinan KPK periode sekarang. “Sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik,” tuturnya.

Tanpa menjelaskan lebih dalam, Jokowi hanya meminta KPK dan publik untuk bersama-sama mengawasi jalannya pembahasan revisi di DPR agar lembaga pemberantas korupsi itu tetap berada pada posisi kuat.

Soal rencana pertemuan dengan pimpinan KPK, Jokowi mengaku sampai saat ini belum menerima jadwal pasti terkait ini. Menurutnya, pengaturan agenda pertemuan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sekretaris Negara.

“Kalau sudah ada pengajuan ke Menteri Sekretaris Negara. Biasanya diatur di situ,” tukasnya.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengatakan pimpinan KPK pada dasarnya tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden. Ini lantaran KPK bukanlah mandataris presiden.

Dengan kata lain, presiden tidak pernah memberikan mandat ke KPK sejak awal lembaga ini berdiri.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat.

“Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” kata Mahfud, dalam Antaranews.

Kendati demikian, dalam Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2002 memang diatur orang yang mengembalikan mandat terjadi karena pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Tapi dalam kasus KPK, lembaga ini bukan mandataris siapa pun. Statusnya juga independen meski berada di lingkaran kepengurusan eksekutif.

“Jadi, pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti lembaga ini kosong karena KPK bukan mandataris presiden,” tukas Mahfud.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, maksud pimpinan mengendalikan mandat adalah menyerahkan sepenuhnya nasib KPK kepada Jokowi. Sebab menurutnya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan tanpa dukungan dari orang nomor satu di negeri ini.

“Rasanya tidak berlebihan jika kita menggugah kembali pemimpin dan menitipkan harapan penyelamatan pemberantasan korupsi ke depan,” kata Febri, Senin.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memastikan mereka tetap menjalankan tugasnya meski telah mengembalikan mandat kepada Jokowi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR