DANA DESA

Jokowi pertimbangkan dana kelurahan untuk kota

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyimak aspirasi dari para wali kota saat silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyimak aspirasi dari para wali kota saat silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo tengah mempertimbangkan usulan untuk mengalokasikan dana kelurahan yang diajukan oleh para wali kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan tersebut diterima Jokowi saat ia menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan melihat kondisi fiskal saat ini, kemudian mengkaji dan memperhitungkan kemungkinan dana ini dapat dikucurkan dari APBN.

"Apakah kondisi fiskal kita mampu? Kalau mampu akan diberikan," kata Jokowi dalam keterangan Sekretariat Kabinet, dikutip Kamis (26/7/2018).

Menurut Ketua Umum Apeksi, Airin Rachmi Diany, dana kelurahan bertujuan untuk mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks. Ini juga diharapkan bisa menjadi penyeimbang dengan dana desa yang selama ini sudah digulirkan pemerintah.

Ia menjelaskan selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan kelurahan mengandalkan sumber lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), namun itu semua belum cukup, karenanya masih butuh sumber dana lain, seperti desa yang mendapatkan Dana Desa.

Wali kota Tangerang Selatan itu mengatakan banyak persoalan yang bisa selesai dengan dana kelurahan, seperti kriminalitas serta perbaikan lalu lintas. Bahkan, dana kelurahan juga bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

“Persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan kemiskinan, kalau tidak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi," ujar Airin seperti dikutip dari Tribunnews, Kamis (26/7).

Kendati demikian, usulan untuk memasukkan dana kelurahan dalam APBN masih harus dikaji oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebut, pihaknya akan melihat kondisi fiskal terlebih dahulu sebelum benar-benar merealisasikan usulan dana untuk kelurahan. Sebab, lanjutnya, selama ini Undang-Undang Desa hanya memandatkan dana desa sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Apakah memang dibutuhkan untuk mendukung fungsi mereka sehingga anggaran perlu ditambah dan kalau ditambah melalui mekanisme apa, itu semua perlu dikaji lagi," ujar Sri Mulyani.

Namun menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pemberian dana bagi kelurahan untuk kota seperti pada Dana Desa belum mendesak untuk dilakukan. Sebab, wilayah dengan penduduk miskin paling banyak masih berada di desa bukan di kota.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di kota mencapai 7,02 persen, lebih rendah dibanding desa yakni 13,2 persen per Maret 2018. Namun, tingkat ketimpangan yang diwakili oleh rasio gini di kota sebesar 0,4 masih lebih tinggi dibanding desa yang hanya 0,324.

"Sementara kemiskinan di perkotaan lebih rendah. Bukan berarti mereka tidak penting dan tidak diperhatikan tetapi mereka (kota) memiliki program yang lebih jelas," ungkap Bambang, Rabu (25/7).

Bambang berpendapat, kunci mengatasi masalah terutama kemiskinan di perkotaan bukan dengan meminta dana kelurahan, tetapi mengoptimalkan pemerintah kota lewat APBD yang harus benar-benar tepat sasaran penggunannya untuk hal yang prioritas.

Dalam APBN 2018, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp60 triliun. Berdasarkan data terakhir, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi anggaran dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) tercatat sebesar Rp20,66 triliun. Realisasi hingga akhir Mei 2018 sudah memenuhi 34,43 persen dari total pagu yang dialokasikan.

Adapun realisasi ini lebih rendah Rp7,53 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp28,19 triliun atau 47 persen dari pagu.

Rendahnya realisasi periode itu disebabkan pemerintah daerah yang masih fokus pada upaya penyaluran Tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal itu membuat penyaluran Tahap II sebesar 40 persen jadi terlambat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR