HARI KEMERDEKAAN

Saatnya meruntuhkan ego

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Peringatan ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah hari baru. Momentum terbaik untuk mengubur segala kompetisi panas yang muncul selama kontestasi politik 2019.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meyakini dalam persatuan, kita bisa menemukan energi yang mahadahsyat, menggerakkan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi antarsesama tanpa memandang apa pun.

Dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi mengibaratkan, kiambang-kiambang yang bertaut kembali, setelah biduk pembelah berlalu.

“Saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan tidak akan punah…Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-lamanya,” tutur Jokowi.

Visi persatuan tak hanya berlaku di masyarakat saja. Visi sama juga harus hidup dalam kerja semua lembaga negara.

“Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama,” katanya.

Maka, Jokowi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus bisa berwibawa, kredibel, dan modern. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah,” kata Jokowi.

Dalam catatannya, sepanjang tahun 2018, DPR telah menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun untuk tahun 2019.

Pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU), di antaranya RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, dan akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di luar capaian di bidang legislasi, Jokowi turut meminta agar para anggota dewan segera menyeleraskan pembahasan 10 UU yang masih bertabrakan.

“Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar” ujarnya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai representasi daerah, juga harus terus bekerja menjaga pilar penting bangsa. Selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya.

Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) agar desentralisasi fiskal 12 memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.

“Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa,” ucapnya.

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel juga harus diwujudkan. Jokowi pun berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mampu memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Satu prestasi BPK yang disebut Jokowi dalam sidang adalah keberhasilan lembaga negara ini mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun pada 2018.

Laporan keuangan Pemerintah Pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen pada tahun 2014 menjadi 78 persen pada 2018.

Dalam pembangunan hukum, sistem peradilan juga sudah terdepan dengan bertransformasi ke sistem elektronik di semua lini. “Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi,” tambah Jokowi.

Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan MA. Hingga akhir 2018, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air. Berikut dengan tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terakhir Jokowi berharap, dengan era dunia berubah begitu cepat, seluruh lapisan masyarakat tidak kehilangan bintang penjuru.

“Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru,” tukas Jokowi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR