PENINDAKAN KORUPSI

Jokowi segera cari pengganti Imam Nahrawi

Menpora Imam Nahrawi bersiap untuk memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi oleh KPK di Widya Chandra III, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menpora Imam Nahrawi bersiap untuk memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi oleh KPK di Widya Chandra III, Jakarta, Rabu (18/9/2019). | Rivan Awal Lingga /AntaraFoto

Surat pengunduran diri Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diterima Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Kamis (19/9/2019).

Pertimbangan untuk menunjuk penggantinya—entah Pelaksana Tugas (Plt) atau Menpora baru—segera dilakukan.

Jokowi belum bisa menyebut siapa calon pengganti, pun apakah bakal merekrut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau bukan.

Lah ya belum. Baru satu jam lalu disampaikan kepada saya surat pengunduran dirinya. Jadi, ya kita pertimbangkan lah dalam sehari ini,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi mengaku tidak akan mengintervensi penetapan tersangka atas Imam. Sebaliknya, pihaknya bakal menghormati penuh apa yang telah ditetapkan KPK.

Imam disangkakan menerima uang suap berjumlah total Rp26,5 miliar dari penyaluran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.

Kasus Imam adalah pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di kantor KONI, 2018. Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang sebesar Rp7,4 miliar. Bukan hanya itu, tak lama berselang, KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini.

Mereka adalah Ending Fuad Hamidy (Sekretaris Jenderal KONI), Johnny E Awuy (Bendahara Umum Koni), Mulyana (Deputi IV Kemenpora), Adhi Purnomo (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Eko Triyanto (staf Kemenpora).

Imam ditetapkan bersama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, karena diduga menjadi perantara uang untuk dirinya.

Uang puluhan miliar yang didapat Imam diterima berkala. Selama periode 2014-2016, Imam menerima Rp14,7 miliar. Selanjutnya pada periode 2016-2018, Imam kembali menerima Rp11,8 miliar.

Mekanisme dana hibah

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengusulkan untuk mengubah status KONI menjadi satuan kerja (satker) untuk memudahkan penyalruan anggaran sekaligus menghindari kejadian serupa yang menimpa Imam pada kemudian hari.

“Ini memang sistem pertanggungjawabannya yang harus dirapikan. Kemarin, Ketua KONI yang baru, Pak Marciano Norman, sempat menyampaikan juga apakah nanti akan dianggap sebagai satker-nya Kemenpora. Jadi dia punya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sendiri,” kata Moermahadi di Istana Merdeka, Jakarta.

Usulan ini tak mengartikan bahwa BPK sepakat menghapus mekanisme dana hibah. Namun, khusus untuk KONI sebaiknya berubah fungsi agar aliran dananya menjadi jelas.

KONI sebenarnya adalah organisasi nonprofit (NGO). Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 turut diatur bahwa penyaluran anggaran bagi KONI untuk kegiatan pengawasan dan pendampingan tidak diwajibkan.

Begitu pula dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mencantumkan bahwa sumber pemasukan KONI tak bergantung dari APBN atau APBD semata.

Namun pada praktiknya selama ini, pemasukan terbanyak tetap berasal dari pemerintah.

Terlepas dari urusan dana hibah KONI, Kemenpora mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangannya, berbarengan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), KPK, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Moermahadi menyebut ada laporan pertanggungjawaban keuangan Kemenpora yang menjadi catatan. Namun, ia tak mengaitkan hal tersebut dengan kasus suap dana hibah KONI yang menjerat Imam.

"Nggak, bukan. Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan, jadi nggak dikaitkan dengan itu. Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban," katanya.

Kegiatan Kemenpora tak terhambat

Pebasket putra Timnas Indonesia Andakara Prastawa Dhyaksa mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di GBK Arena, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Latihan tersebut untuk persiapan jelang ajang SEA Games 2019 di Filipina.
Pebasket putra Timnas Indonesia Andakara Prastawa Dhyaksa mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di GBK Arena, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Latihan tersebut untuk persiapan jelang ajang SEA Games 2019 di Filipina. | Hafidz Mubarak A

Penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap terjadi di tengah sibuknya dunia olahraga Indonesia mempersiapkan diri menghadapi beberapa ajang penting.

Ajang penting terdekat adalah SEA Games 2019 yang akan berlangsung di Filipina pada 30 November-11 Desember. Lalu ada Kongres PSSI pada 2 November 2019, Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua, dan persiapan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia Bola Basket FIBA pada 2023.

Walau demikian, Sekretaris Kemenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, menyatakan kasus Imam takkan mengganggu kinerja kementerian. Roda pemerintahan dan pelaksanaan program olahraga dijaminnya berlangsung seperti biasa.

"Doing business as usual," kata Gatot, dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Kamis (19/9).

Ia menjelaskan segala tugas menteri telah dibagi kepada para deputi. Ada empat deputi di Kemenpora, yakni Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Khusus untuk SEA Games 2019, Gatot menegaskan agar para pemimpin cabang olahraga (cabor) tidak panik. Proses persiapan untuk berkompetisi pada ajang multi-cabang antarnegara Asia Tenggara itu harus berjalan seperti biasa.

"Kami sampaikan pada pimpinan cabor-cabor tidak usah galau, proses untuk persiapan SEA Games terus jalan. Persiapan sudah bagus, sekarang tinggal ready for the battle. Kan, tidak ada kegaduhan honor dan perlengkapan terlambat," tegasnya.

Pernyataan Gatot tersebut sepertinya menjawab kekhawatiran yang dilontarkan oleh pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) dan Persatuan Sambo Indonesia (Persambi).

Gatot melanjutkan, konsolidasi persiapan Piala Dunia FIBA 2023, Kongres PSSI, dan PON 2020 tetap berjalan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR