Jual beli jabatan terendus di 11 daerah

KPK menunjukkan barang bukti uang sebanyak Rp2 Miliar dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten di Kantor KPK, Jakarta, Sabtu (31/12). Kasus jual beli jabatan ditengarai tak hanya terjadi di Klaten.
KPK menunjukkan barang bukti uang sebanyak Rp2 Miliar dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten di Kantor KPK, Jakarta, Sabtu (31/12). Kasus jual beli jabatan ditengarai tak hanya terjadi di Klaten. | Widodo S. Jusuf /ANTARA

Selepas penangkapan Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapatkan banyak laporan jual beli jabatan di daerah.

Namun, KASN kerepotan membuktikan adanya jual beli jabatan tersebut. Sebab, mereka tak memiliki wewenang buat menyadap.

Menurut Ketua KASN Sofian Effendi, dengan kewenangan menyadap, akan mudah membuktikan adanya praktik penyimpangan dalam mutasi jabatan di pemerintahan daerah.

Karena itulah, KASN bakal meningkatkan sinergi dengan KPK. Sinergi itu untuk menyelidiki dugaan adanya jual beli jabatan di pemerintahan daerah.

Sofian menyebut, pihaknya saat ini telah menerima laporan adanya 11 Kabupaten/Kota yang diindikasikan terjadi jual beli jabatan. Klaten salah satunya. Sisanya sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dari puluhan dugaan kasus jual beli jabatan yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, telah ditindaklanjuti oleh KPK. "Ya tinggal tunggu kapan KPK memanggil mereka," katanya seperti dikutip dari Republika.

KPK siap membongkar kasus jual beli jabatan yang terjadi di daerah lain. Masyarakat diimbau melaporkan jika ada informasi jual beli jabatan. "Laporan dapat disampaikan pada KPK atau Saber Pungli," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Liputan6.com,

Komisioner KASN Nuraida Mokhsen menyatakan, KASN melakukan pengawasan lanjutan terhadap proses perekrutan PNS di 11 kabupaten tersebut. "Masih akan dilanjutkan dengan penyelidikan," kata Nuraida, Jumat (6/1) seperti dipetik dari detik.com.

Sofian, Senin lalu menyatakan, dua daerah di luar Jawa itu adalah Jayapura dan Jambi.

Sofian menaksir, berdasarkan catatan KASN, uang hasil jual beli jabatan selama 2016 mencapai Rp35 triliun. Angka ini diperoleh dari hitung-hitungan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional.

Tim ini, yang dibentuk dua tahun lalu, pernah menghitung dugaan jual-beli jabatan untuk 250 jabatan eselon IV, eselon III, dan eselon II, baik di instansi pusat maupun daerah.

"Maka, lahir angka Rp50 juta sampai Rp500 juta per jabatan atau posisi," ujarnya seperti dipetik Beritasatu.com.

Di Klaten, kata dia, ada 850 jabatan. "Jika tiap jabatan dikalikan Rp50 juta (uang suap) sudah berapa triliun?" kata Sofian dalam laporan Antaranews.com.

Menurut catatan Gatra, jabatan di Klaten diperjualbelikan dengan kisaran harga Rp5 juta hingga Rp400 juta.

Sofian membeberkan, salah satu faktor penyebab maraknya kasus jual beli jabatan adalah minimnya instansi yang menyelenggarakan seleksi jabatan secara terbuka.

Ia menyebutkan dari 600 instansi pemerintahan yang terdiri atas 34 kementerian, 39 Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), 78 lembaga nonstruktural, 34 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, 57 persen di antaranya belum menyeleksi jabatan secara terbuka. "Jika seleksi dilakukan terbuka maka tidak bisa lagi jual beli jabatan," kata dia.

Dari 43 persen yang telah melakukan seleksi terbuka, menurut dia, kualitasnya juga berbeda-beda. Ada yang seleksi terbukanya sudah bagus ada yang masih memiliki rapor merah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR