KASUS E-KTP

Jurus bantahan Setya Novanto dalam sidang e-KTP

Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Ketua DPR Setya Novanto akhirnya muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/11/2017) ini, Novanto lebih banyak mengeluarkan jurus bantahannya.

Sepanjang persidangan, Novanto menyampaikan bantahan keterlibatannya dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Pernyataan Novanto menjawab pertanyaan majelis hakim didominasi oleh kata "tidak tahu, tidak kenal, dan tidak benar".

Novanto telah dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong pada 9 Oktober lalu, tetapi absen karena masalah kesehatan. Pada 20 Oktober lalu, Novanto juga tak hadir karena mengikuti blusukan Presiden Joko Widodo dan menghadiri ulang tahun Partai Golkar.

Pada sidang 3 November ini, majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butarbutar pun berkali-kali mengingatkan Novanto atas sumpahnya sebelum bersaksi.

Hakim bertanya: Informasinya Anda ikut dalam arus perputaran uang dalam kasus e-KTP ini. Bagaimana keterangan Anda?

Setya Novanto menjawab, "Itu adalah fitnah yang sangat kejam, yang selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha untuk menyudutkan saya."

"Artinya tidak benar?" tanya hakim lagi.

"Tidak benar," kata Setya Novanto.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, jaksa menyebut beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014 diuntungkan sejumlah USD14.656.000 dan Rp44 miliar.

Seluruh uang yang diterima Andi, kata jaksa, sebagian diberikan kepada Irman, Diah Anggaraeni, Sugiharto, Setya Novanto, serta kepada anggota DPR RI saat proses penganggaran maupun pada saat pelaksanaan pengadaan tersebut.

Dua terpidana dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri mengakui bahwa Novanto sebagai penerima aliran dana proyek e-KTP. Irman dan Sugiharto menyatakan uang mengalir ke Novanto lewat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Setya pun membantah menjadi penentu anggaran e-KTP. Peran Setya pernah diungkap oleh terdakwa mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto. Irman telah dihukum 7 tahun dan Sugiharto 5 tahun penjara.

"Pada saat e-KTP Anda disebut kunci menentukan anggaran?" tanya hakim Jhon.

"Tidak benar," jawab Novanto.

Bantahan demi bantahan dilontarkan seperti pertemuan dengan Andi Narogong, anggapan bahwa Andi Narogong sebagai orang dekat Novanto, pertemuan dengan terpidana Irman dan Sugiharto sampai keterlibatan keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi, pemilik PT Murakabi Sejahtera, yang ikut dalam konsorsium proyek e-KTP.

Selain bantahan dan jawaban tidak tahu, Novanto pun menuding saksi sebelumnya, Ganjar Pranowo mengarang cerita. Ganjar, mantan anggota Komisi II DPR dan kini Gubernur Jawa Tengah, dipanggil menjadi saksi pada sidang 12 Oktober 2017 lalu.

Dalam sidang itu, Ganjar mengaku pernah bertemu Novanto ketika menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di Bali dan berbicara mengenai masalah proyek e-KTP pada 2010-2011.

Hakim lantas menkonfirmasi pernyataan Ganjar yang menyatakan bahwa Novanto berpesan agar tidak galak dalam pembahasan anggaran e-KTP. Novanto membantahnya.

Novanto membenarkan pertemuan itu. Ia mengatakan bertemu Ganjar di Bali secara kebetulan dan tidak menyinggung sama sekali soal e-KTP.

Hakim mengingatkan Novanto agar jujur karena telah disumpah, sama seperti Ganjar.

"Saudara sampaikan kurang lebih seperti ini. 'Pak Ganjar, dalam pembahasan anggaran e-KTP tidak perlu keras-keras'. Benar begitu?" tanya hakim.

"Enggak benar yang mulia," jawab Novanto.

"Saudara sudah disumpah. Saudara menerangkan jangan galak-galak," kata hakim.

"Tidak pernah, Yang mulia. Ngarang itu (Ganjar)," jawab Novanto.

"Ngarang ya? Pak Ganjar juga di bawah sumpah!" kata hakim.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ini, KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu.

Setya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hakim mengabulkan permohonan Setya pada sidang Jumat (29/9/2017) lalu. Status tersangka Setya Novanto akhirnya dicabut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR