INVESTASI

Jurus baru Jokowi menggaet investor asing

Suasana proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (2/8/2019). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada semester I 2019 mencapai Rp395,6 triliun atau naik 9,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Suasana proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (2/8/2019). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada semester I 2019 mencapai Rp395,6 triliun atau naik 9,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Tak diliriknya Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh 33 perusahaan yang cabut dari Tiongkok beberapa waktu terakhir sepertinya sangat memukul Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI itu telah memberi keleluasaan pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, untuk memarahi menteri yang menghambat investasi. Kini Jokowi berencana membabat 72 Undang-Undang (UU) yang dianggap tak ramah kepada investasi.

Puluhan UU itu, nantinya akan digantikan dalam satu Rancangan Undang-undang (RUU) yang berbentuk omnibus law. Istilah yang disebut terakhir itu adalah suatu RUU yang mencakup lebih dari satu aspek dan kemudian digabung menjadi satu UU.

Dan, untuk merealisasikan rencana tersebut, Jokowi memiliki target ambisius. RUU tersebut harus kelar hanya dalam kurun waktu sebulan.

"Presiden sudah perintahkan ke kami bahwa dalam satu bulan ini omnibus law harus digunakan untuk tadi," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Djakarta Theatre, Kamis (12/9/2019), dalam detikcom.

Sebanyak 72 UU tersebut, kata Luhut, sebagian merupakan produk yang dibuat zaman kolonial. Oleh karena itu, beleid tersebut sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan demi menarik investor pada zaman sekarang.

"UU itu tidak cocok lagi, tapi sekarang masih ada. Sekarang dengan omnibus law itu kita mau selesaikan. Sekarang sedang dikerjakan oleh kantor Sekretaris Kabinet dengan kantor Menko Perekonomian," katanya.

Akan tetapi Luhut tidak menjabarkan lebih lanjut UU mana saja yang akan dibabat dan dijadikan omnimbus law. Yang pasti, menurut Luhut, UU tersebut membuat investor malas untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Senada dengan ucapan Luhut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa UU yang akan digabung dalam omnibus law tersebut menjadi salah satu penyebab utama mengapa para investor malas menanamkan cuan-nya di Indonesia.

"Ada yang harus diperbaiki, termasuk peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan UU yang pada 1980 atau zaman penjajahan Belanda masih ada. UU ini belum sepenuhnya di-update, bahkan harusnya saudah di-remove," kata Sri Mulyani, dikutip Medcom.id.

Keputusan ini seperti menjawab masukan dari berbagai kepala daerah. Pasalnya, menurut mereka, soal investasi, mayoritas urusan izinnya berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah, tinggal "terima bersih".

Hal ini, misalnya, diungkapkan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail. "Investor itu biasanya izinnya semua dari pusat pak, kita orang Maluku sudah tinggal terima bersih saja. Gubernur soal ini tidak banyak urus-urus," kata Murad.

Tidak jauh berbeda dari Murad, Wakil Gubernur Papua Mohamad Lakotani menyatakan permasalahan izin lebih banyak di pusat. Dia menilai ada beberapa beleid, salah satunya peraturan menteri, justru menghambat ruang gerak investor.

Tumpukan masalah

Sedangkan menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, soal UU hanya satu dari tumpukan masalah yang membuat Indonesia tidak menarik di mata investor asing.

Lainnya terkait kepastian hukum dan kemudahan regulasi, seperti lahan yang murah dan mudah dalam jangka waktu panjang; infrastruktur memadai seperti listrik yang merata di berbagai daerah; aturan ketenagaan kerjaan seperti upah buruh dan produktivitas; hingga insentif fiskal.

"Itu yang mungkin membuat kita kalah dari Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak tertarik ke Indonesia," ucap Firdaus dalam Antaranews.com.

Sebelumnya, menurut laporan Bank Dunia, 23 dari 33 perusahaan yang cabut dari Tiongkok tadi, lari ke Vietnam. Sedangkan 10 sisanya dibagi antara Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Menurut Bank Dunia, Vietnam dan Malaysia memang sangat ramah terhadap investasi asing. Hal ini dibuktikan dengan apiknya angka Ease of Doing Business (kemudahan berbisnis) di dua negara itu bila dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) dari total 190 negara

  1. Malaysia: 15
  2. Vietnam: 69
  3. Indonesia: 73
  4. Kamboja: 138

Indeks memulai bisnis (Starting a business)

  1. Vietnam: 104
  2. Malaysia: 122
  3. Indonesia: 134
  4. Kamboja: 185

Jumlah prosedur perizinan

  1. Vietnam: 8
  2. Malaysia: 9,5
  3. Kamboja: 9
  4. Indonesia: 10

Waktu untuk menyelesaikan prosedur perizinan

  1. Malaysia: 13,5 hari
  2. Vietnam: 17 hari
  3. Indonesia: 19,6 hari
  4. Kamboja: 99 hari

Biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi (persen dari income per capita)

  1. Vietnam: 5,9 persen
  2. Indonesia: 6,1 persen
  3. Malaysia: 11,6 persen
  4. Kamboja: 47,4 persen
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR