TRANSPORTASI UMUM

Jurus baru pemerintah perbaiki layanan transportasi

Calon penumpang melintas di depan bus Trans Metro Bandung (TMB) di Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019).
Calon penumpang melintas di depan bus Trans Metro Bandung (TMB) di Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019). | Raisan Al Farisi /ANTARA FOTO

Kehadiran BRT (Bus Rapid Transit), LRT (Light Rapid Transit), dan MRT (Mass Rapid Transit) belum maksimal memindahkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kini, pemerintah punya jurus baru memperbaiki layanan transportasi umum, yakni Buy The Service.

Skema baru ini adalah hasil diskusi dengan beberapa pakar transportasi dari negara-negara yang sudah lebih dahulu menjajalnya. Dengan skema Buy The Service, pemerintah membeli layanan pihak swasta dalam bidang pelayanan angkutan umum.

Aturan skema ini masih dalam tahap penyusunan. Kelak akan memuat dasar penghitungan jasa yang harus dibayarkan Pemda.

"Anggaran dari pusat, busnya nanti operator yang beli atau menyiapkan. Kita beli layanan saja, jadi kita tinggal bayar berapa kali pelayanan dalam sehari. Jadi operator bukan dari pemda tapi swasta," kata Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (1/7).

Sebenarnya, kata Budi, ada enam kota yang dipilih untuk uji coba skema baru ini pada 2020. Kota-kota tersebut adalah Medan, Palembang, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar.

Namun, karena keterbatasan anggaran dipilihlah Medan, Solo, dan Palembang. "Buy The Service ini, di tiga kota Rp200 miliar dianggarkan, cukup tidaknya nanti kita lihat," imbuh Budi.

Penerapannya akan dilakukan dalam pengoperasian BRT. Khusus Palembang, akan mendukung operasional LRT.

Lelang untuk skema Buy The Service akan dimulai pada November 2019. Harapannya, program bisa mulai Januari 2020.

Jakarta tak masuk dalam daftar uji coba skema baru ini. Akhir Juni 2019, ibu kota masuk dalam jajaran tiga kota terbaik dunia dalam hal terobosoan transportasi di ajang Sustainable Transport Award (STA) 2020.

Terobosan utamanya adalah sistem BRT yang maju pesat, integrasi lebih baik, akses menuju halte dan stasiun membaik. Semua membuat okupansi bus meningkat.

Saat ini, ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah memiliki layanan BRT. Mulai dari Jakarta, Bogor, Semarang, Batam, dan Riau.

Semula, pemerintah membeli bus untuk layanan BRT. Bus tersebut diperbantukan pada pemerintah daerah yang kemudian menjalankan operasionalnya.

Faktanya, tak semua pelaksanaannya berjalan mulus. Padahal, penataan angkutan umum sudah tercakup dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019.

Namun, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat. Karena itu, Buy The Service diharapkan bisa jadi solusi.

Dirjen Budi menegaskan, sebaiknya daerah tak bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat. Ia berharap pemda ikut andil dalam pendanaan BRT.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai skema Buy The Service cukup ideal untuk semua pihak yang terlibat.

Sopir akan mendapat gaji bulanan, pemilik armada bergabung dalam badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang terselenggara.

"Mudah berarti tidak memerlukan teknologi baru, cuma sistemnya yang baru. Konsep ini memindahkan atau mengalihkan dari sistem setoran ke sistem gaji bulanan, bukan menggusur operator yang sudah beroperasi. Operator yang ada tetap beroperasi dengan pola manajemen baru yang lebih sehat," papar Djoko dinukil Liputan6.com, (24/6).

Menurut DJoko, sosialisasi perlu dilakukan sedini mungkin. Termasuk untuk anggota DPRD, pasalnya Pemda perlu menganggarkan berbagai kebijakan. Mulai dari pembatasan kendaraan pribadi, membangun trotoar dan halte, sosialisasi ke masyarakat dan operator.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR