POLEMIK PAPUA

Kabulkan pemekaran daerah di Papua, pemerintah abaikan moratorium

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Pemerintah menyatakan pemekaran daerah di Papua tak termasuk bagian dari moratorium yang selama ini diteken.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usulan pemekaran beberapa wilayah kabupaten di Papua dan Papua Barat dipastikan tak terhambat kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru.

"Oh enggak (termasuk moratorium), beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja," kata Tjahjo saat ditemui di DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Moratorium yang dimaksud adalah pembatasan pemekaran daerah otonomi baru yang dibuat pemerintah tahun 2014. Menurut Kemendagri, sudah ada 315 daerah yang mengajukan pemekaran hingga Agustus tahun ini.

Pemerintah sejak 2014 menghentikan pemekaran daerah baru. Pada pertengahan 2017, Tjahjo menyatakan tak ada pemekaran hingga 2018. Pernyataan ini disambung pada awal tahun ini, bahwa pemekaran daerah tetap dimoratorium.

Kemarin, tokoh-tokoh Papua bertemu dengan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu muncul sembilan aspirasi, salah satunya tentang pemekaran daerah.

Para tokoh itu meminta pemekaran hingga lima wilayah. Jokowi setuju. Namun, ia hanya menyetujui pemekaran di dua atau tiga wilayah. "Jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga," kata Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah. Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya. "Ini, kan, perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah," ujarnya.

Tjahjo menjelaskan, soal pemekaran sudah diatur dalam Pasal 115 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Permintaan para tokoh Papua itu untuk menagih hak tersebut.

Menurut Tjahjo, Kementeriannya akan segera mengkaji terkait rencana pemekaran lima kabupaten di dua provinsi paling timur Indonesia. "Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran," kata Politisi PDIP itu.

Sebenarnya, usulan pemekaran dari Papua ini sudah muncul lama. Pada 2013, rapat paripurna DPR menyepakati usulan pemekaran daerah baru baik tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Dari Papua muncul ide pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Juga Provinsi Papua Barat Daya, yang berasal dari Provinsi Barat. Sedangkan tingkat kabupaten, muncul 28 kabupaten/kota baru di dua provinsi di Papua.

Pada Februari 2016, Pemerintah Pusat memutuskan memoratorium pemekaran daerah baru. Sebab, sejak Reformasi 1999, daerah mekar berlipat ganda.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, Indonesia hanya dapat menambah 11 provinsi dan 46 kabupaten/kota sampai 2025. Namun hasilnya jauh membengkak. Sejak 1999 sampai 2014 ada 223 daerah otonomi baru (DOB). Dengan perincian, 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Alhasil, kini Indonesia punya 542 daerah otonomi terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Tapi ternyata, hanya 33 persen daerah yang mekar itu yang sesuai harapan bisa menjalankan fungsi sebagai daerah otonomi baru. Sisanya, 67 persen, ternyata tak sesuai harapan.

Selain itu, ongkosnya juga mahal. Biaya persiapan pembentukan satu kabupaten/kota menghabiskan Rp300 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR